| NASIONAL - HUKUM Selasa, 13 Desember 2011 , 01:31:00
BANDUNG - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyalahkan pemerintah dengan semakin maraknya politik uang di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, politik uang tak terbendung justru karena pemerintah pula yang mengajarinya.
Berbicara pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di Bandung, Senin (12/12), Megawati menyatakan, Indonesia saat ini justru dihadapkan pada penghancuran mental dan jiwa secara sistematislah melalui pelembagaan dan rutinitas korupsi sebagai cara baru untuk berpolitik. Menurutnya, korupsi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk APBN, penerimaan negara dan kebijakan lainnya.
"Lihat saja penyuapan di Pemilu melalui dana raskin (beras untuk masyarakat miskin), BLT dan bantuan sosial lainnya. Kini direplikasikan dalam Pilkada di berbagai daerah," ujar Megawati.
Di hadapan ribuan kader yang memadati di Convention Hall Hotel Harris, Bandung, Megawati menambahkan, skala penetrasi korupsi sudah begitu dalam dan luas. Sampai-sampai, tiada hari tanpa pemberitaan tentang kasus koprupsi.
"Dari hari ke hari modus operandi yang terungkap semakin kompleks dan bervariasi, sebagian bahkan tidak terbanyakan sebelumnya. Semakin banyak lapisan generasi yang terkontaminasi virus korupsi sehingga ia berubah menjadi budaya," ulasnya.
Karenanya, Megawati meminta kadernya untuk tidak menutup mata. Presiden RI kelima itu mengajak seluruh kader PDIP bisa menjadi pelopor pemberantasan korupsi. "Sebagai Ketua Umum, melalui Rakernas I ini saya menginstruksikan agar PDI Perjuangan menjadi pelopor dalam pemberantasan korupsi," pinta Megawati yang ditimpali tepuk tangan ribuan kader.
Istri dari Ketua MPR RI Taufik Kiemas itu juga mengajak partainya untuk merancang sistem keuangan partai yag mengedepankan akuntabilitas. Ia tak menampik bahwa partai memang memerlukan biaya konsilidasi.
"Tapi itu tidak boleh dijadikan alsan pembenar korupsi. Karena itulah tradisi gotong royong jajaran internal partai harus ditegakkan. Iurang pangkal dan wajib harus diberlakukan sesuai AD/ART partai," tegasnya.
Sedangkan Ketua Organizing Committee Rakernas I PDIP, Puan Maharani, mengatakan bahwa hajatan partai kali ini juga akan membahas beberapa persoalan yang dihadapi negeri ini, termasuk masalah korupsi. Ketua DPP PDIP bidang politik dan hubungan antarlembaga itu menegaskan, korupsi adalah salah satu persoalan aktual di negeri ini yang harus dicarikan solusinya. "Potret buram negeri ini harus segara dicarikan solusinya," pungkasnya.(ara/jpnn) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar