Bendera OPM Akan Dikibarkan di Australia

Asosiasi Papua Barat meminta Menlu Kevin Rudd mendesak RI, agar tentara tetap di barak.

Kamis, 1 Desember 2011,

Elin Yunita Kristanti

Markas OPM di Belanda (Jackson Kumaat)

BERITA TERKAIT

VIVAnews -- Hari ini, Kamis 1 Desember 2011 adalah hari peringatan lahirnya Organisasi Papua Merdeka ke-50. Ada yang menyebutnya sebagai Hari Papua. Aparat keamanan memantau perayaan yang kerap diwarnai dengan pengibaran bendera separatis, Bintang Kejora.

Namun, HUT OPM ternyata tak hanya dirayakan di Papua. Dua pemerintah lokal di Sidney -- Leichhardt dan Marrickville -- akan mengibarkan bendera Papua Barat di balai kota mereka, tepat 1 Desember 2011. "Sebagai bentuk solidaritas pada rakyat Papua Barat," demikian tertera dalam rilis dari Asosiasi Papua Barat di Australia (Australia West Papua Association).

Pengibaran bendera juga akan dihadiri perwakilan organisasi Papua Barat dan para pendukungnya.

Asosiasi Papua Barat juga mengaku telah berkirim surat pada Menteri Luar Negeri Australia, Kevin Rudd. Meminta agar mantan perdana menteri itu menggunakan perwakilannya di Indonesia -- mendesak agar tentara tetap tinggal di barak dalam setiap peringatan 1 Desember. "Ini untuk mencegah pertumpahan darah."

Kemenlu Australia juga diminta meminta patnernya di Indonesia memberikan akses bebas pada jurnalis ke Papua. Juga meminta kedutaan serta kantor konsulatnya memantau perayaan HUT Papua.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk mengantisipasi perayaan hari lahir Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada Kamis, 1 Desember 2011. Masyarakat di Papua boleh beraktivitas seperti biasa asal tidak melanggar hukum.

“Kapolda sudah mengambil langkah-langkah. Intinya, perlu peran serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga wilayah dan lingkungan masing-masing,” Kapolri di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa 29 November 2011.

Timur mengatakan, semua kegiatan masyarakat pada tanggal 1 Desember itu, selama tidak melanggar hukum dan dilakukan sesuai ketentuan, maka harus tetap diberi ruang.

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Pol Sutarman, mengemukakan saat ini sudah ada 170 personel dari Mabes Polri yang berada di Papua untuk membantu Polda setempat. “Personel kami 170 orang, dan ada beberapa yang sudah kami kirim dan masih ada di Papua untuk membantu Polda Papua. Kami tetap monitor perkembangan di sana,” jelas Sutarman di Gedung MK. (www.scoop.co.nz) (eh)