Lima Pelaku Masih DPO, Komplotan Pembunuh Jurnalis TVRI Terkuak

KRIMINAL

Kamis, 24 Mei 2012 ,

MISTERI pembunuhan dan perampokan jurnalis senior TVRI, Djuli Elvano, yang ditemukan meregang nyawa di depan rumahnya di Ciputat, 17 Maret lalu, akhirnya terkuak. Pelaku tindak kejahatan tersebut tidak lain adalah komplotan pencurian kendaraan bermotor (ranmor) yang kerap beraksi di Depok, Jakarta Selatan, Tangerang dan Bekasi.

Bahkan sebagian komplotan yang terkenal dengan sebutan kelompok Lampung itu diringkus Polda Metro Jaya. Korban dibunuh secara keji di depan rumahnya di Jalan Kalimantan Villa Bintaro Indah RT 07/011 Blok B4/2A, Jombang, Ciputat Tangerang Selatan.

"Empat pelaku ranmor kelompok pembunuh wartawan senior TVRI telah kami tangkap," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Rikwanto saat jumpa pers, Rabu (23/5).

Keempat pelaku tersebut diketahui berinisial RN, AN, dan KR yang ditangkap di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Serta, SL yang ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan, Salah satu tersangka berinisial SL di lumpuhkan petugas lantaran berusaha melarikan diri. “‎Ada lima lagi yang masih DPO, salah satunya pembunuh wartawan TVRI dan penadah barang curian tersebut,” kata Rikwanto.

Pengungkapan kasus tindak pidana ranmor tersebut berawal saat petugas mendapatkan informasi tindak pencurian kendaraan di jalan H Batong, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.  Setelah ditelusuri diketahui pelaku tinggal di Sawangan Depok, Jawa Barat. “Mereka sangat terorganisir, setiap aksinya mereka bergonta-ganti pasangan, jadi tidak diketahui,” paparnya.

Dalam melakukan tindak kejahatan tersebut, pelaku pun tidak segan-segan membunuh mangsanya. Sebab, setiap melakukan tindakan pencurian, salah satu pelaku yang bertugas sebagai eksekutor kerap membawa senjata api (senpi). “Senjata ini digunakan dalam keadaan terpepet, salah satunya jika diketahui pemilik kendaraan atau masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Kasubdit Tahbang, Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan menambahkan berdasarkan pengakuan pelaku, mereka telah melakukan tindak kejahatan sebanyak 61 kali. Barang curian tersebut langsung di kirim ke penadah yang diketahui UD yang juga penyedian senjata api. “Mereka mengincar kendaraan roda dua yang berada di parkiran yang sepi,” katanya.

Tidak hanya di lokasi parkiran, sejumlah pengendara yang melintas seorang diri di daerah sepi pun jadi sasaran mereka. “Aksi mereka memang sangat sadis,” paparnya.
Saat melakukan penangkapan, petugas menyita  dua senjata api rakitan berikut delapan butir peluru dan satu buah kunci kontak sepeda motor yang bisa di pergunakan untuk kendaraan roda dua. “Dari keterangan pelaku aksi ini sudah mereka lakukan sejak Januari 2009, dan empat kawanan kelompok Lampung ini memang sering keluar masuk penjara,” tukasnya. (ash)

Kasat Narkoba Nyabu di Aspol

	KRIMINAL Kamis, 24 Mei 2012 , 10:23:00 GORONTALO - Perbuatan Oknum Kepala Satuan Narkoba Polres Gorontalo, WB dalam dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 18,62 gram akhirnya terbongkar. Ini menyusul pengakuan tiga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Gorontalo Rabu (23/5) kemarin, yang mengungkap perbuatan oknum perwira Polri tersebut. Pantauan Gorontalo Post (JPNN Grup), sidang agenda pemeriksaan saksi atas terdakwa WB berlangsung sekitar pukul 13.00 wita. Adapun tiga saksi yang dihadirkan tersebut yakni Dua Anggota Direktorat Narkoba Polda Gorontalo Andi Siswantoro dan Edi Blongkod serta satu seorang perempuan bernama Maria. Yang lebih awal memberikan keterangan adalah saksi Andi Siswantotoro. Di hadapan Ketua Majelis persidangan yang dipimpin langsung Mustari SH itu, Andi Siswantoro yang mengaku, bahwa semenjak ditunjuk sebagai Kanit Wasidik Direktorat Narkoba Polda Gorontalo  memang sudah lama mengetahui bahwa WB adalah pemakai narkoba. Bahkan diakui Andi Siswantoro bahwa dirinya sering menegur dan memperingatkan WB untuk segera meninggalkan barang haram tersebut. Namun, sepertinya teguran dan peringatan itu tidak diindahkan WB. Sehingga satu saat Andi Siswantoro dan kawan-kawan mendapat informasi ada pengiriman paket narkoba jenis sabu-sabu dari Makassar oleh salah seorang kurir dan serah terima sabu-sabu itu dilakukan di salah satu hotel terkenal di Provinsi Gorontalo. Namun, Andi Cs tidak mengetahui siapa penerima barang pembawa malapetaka tersebut. Berdasarkan informasi itu Andi cs melakukan pengembangan penyelidikan dan mengetahui sabu-sabu itu adalah pesanan WB. Setelah mengantongi surat perintah (Sprin) dari Direktur Narkoba Polda Gorontalo, Andi Cs akhirnya melakukan penggerebekan dirumah terdakwa WB yang bertempat di bilangan Asrama Polisi (Aspol) jalan P Kalengkongan Kota Gorontalo pada 21 Desember 2011 lalu. Personil yang melakukan penggerebekan berjumlah 7 orang yang dipimpin langsung Andi Siswantoro. Mereka masuk lewat pintu belakang karena pintu depan terkunci. Saat memasuki salah satu kamar, petugas menemukan terdakwa WB  sedang tidur berdua dengan salah seorang teman wanitanya. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 10 paket sabu-sabu seberat 18,62 gram di dalam kamar oknum perwira polisi berpangkat Iptu ini. Saat itu juga WB bersama teman wanitanya berikut barang bukti sabu-sabu yang diduga milik WB dibawa ke Mapolda Gorontalo untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Makassar, bahwa barang bukti belasan paket yang berbentuk kristal bening itu positif sabu-sabu. Bahkan diakui Andi Siwantoro, bahwa hasil tes urine milik WB positif mengandung Methamfetamine. "Sabu-sabu sebanyak itu tidak diedarkan melainkan hanya untuk dipakai sendiri oleh terdakwa. Sehingga menurut saya bahwa terdakwa termasuk kategori  pemakai berat," ungkap Andi Siswantoro. Saksi lain Edi Blongkod yang juga anggota Dit Narkoba Polda Gorontalo keteranganya tidak jauh berbeda dengan keterangan saksi Andi Siswantoro. Sebab keduanya turun bersama-sama dalam penggerebekan terhadap terdakwa WB tersebut. Namun, saksi bernama Maria, perempuan yang ditemukan tidur berdua bersama terdakwa WB mengaku baru tiga hari mengenal terdakwa WB. Namun Maria mengakui meskipun dengan perkenalan singkat itu dia sudah tidur sekamar dengan WB hingga bermalam. "Sebelumnya saya hanya berkunjung ke rumah dinas (terdakwa) di Aspol dalam kapasitas sebagai teman karena baru pendekatan. Saya melihat aktivitas terdakwa di dalam rumah selama dua hari tersebut yakni menghisap bong atau selang yang dimasukan dalam botol, namun saya tidak tahu apa isi yang ada dalam bong tersebut. Saya juga sempat ditawari menghisap bong namun menolak. Saat petugas datang, terdakwa memang sudah lebih dulu menghisap bong itu," tandas cewek yang berprofesi sebagai SPG disalah satu produk rokok terkenal itu. Setelah mendengar keterangan dari ketiga saksi ini, Ketua Majelis Hakim Mustari SH menunda persidangan hingga Senin pekan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. (roy)

Sekolah Rusak Berat Dibantu Rp85 Juta

PENDIDIKAN

Sabtu, 10 Maret 2012 , 19:31:00

BREBES--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan bantuan rehabilitasi 179 ruang kelas dari jumlah total 805 ruang kelas  rusak berat yang tersebar di beberapa sekolah SD dan SMP di Brebes, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) , Mohammad Nuh, menjelaskan bantuan rehabilitasi ini sesuai dengan program rehabilitasi sekolah di seluruh Indonesia yang mulai dicanangkan sejak Oktober 2011 lalu.

Terkait program ini, Nuh turut melakukan kunjungan ke SD Negeri Margadadi 02, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah yang mana merupakan salah satu sekolah penerima bantuan rehabilitasi sekolah.

"Ada tiga ruang kelas yang keadaannya rusak berat. Biaya yang kita berikan untuk sekolah ini sebesar Rp 250 jutaan, karena masing-masing kelas diasumsikan menyerap biaya sebesar Rp 85 jutaan," terang Nuh kepada wartawan di sela kunjungannya ke SD Negeri Margadadi 02, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (10/3).

Dijelaskan, sekolah tersebut pertama kali dibangun tahun 1978. Sehingga, tak heran jika kondisinya sangat memprihatinkan. "Itu sudah hampir 35 tahun. Ya makanya harus diperbaiki. Sekarang itu tidak rubuh saja sudah lumayan beruntung. Sebelum rubuh, maka kita harus cepat perbaiki," tukasnya.

Mantan Rektor ITS ini mengatakan, kunjungannya ke SD tersebut juga memiliki tujuan. Yakni, mengecek data yang dikumpulkan oleh dinas pendidikan setempat mengenai sekolah rusak, serta  memberikan motivasi bagu para peserta didik dan guru.

"Ini yang kami tugaskan kepada direktur-direktur di pendidikan dasar dan juga dinas pendidikan  untuk melakukan verifikasi fisik. Minggu depan dana rehabilitasi ini sudah cair masuk ke rekening sekolah. Ditargetkan bulan Juli sudah selesa," tegasnya.

Dalam hal ini, lanjut Nuh, yang terpenting adalah Kepala Sekolah harus bisa mengajak partisipasi masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat punya jiwa ownership. "Yang penting tidak boeh saling menyalahkan. Saya menghimbau kepada Bupati Brebes  untuk bisa mencairkan bantuan," tandasnya.

Mengenai  Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Subsidi Siswa Miskin (SSM), Nuh memaparkan bahwa tahun 2012 ini ada sekitar 9 juta siswa miskin yang harus dibantu untuk melanjutkan sekolah. Untuk di Brebes sendiri, ada sekitar 3000 anak miskin yang menerima BSM.

"Tapi menurut saya itu masih kurang. Brebes harus tambah 6000 anak miskin sehingga tidak ada lagi anak di Brebes yang tidak sekolah," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, Angkatno menyebutkan, tahun ini ada sekitar 805 ruang kelas yang kondisinya rusak berat di Brebes. Dengan adanya bantuan rehabilitasi dari pemerintah pusat terhadap 179 ruang kelas, maka sisanya akan diselesaikan dengan menggunakan dana dari pemerintah daerah. "Kami menargetkan tahun ini ruang kelas rusak di Brebes harus tuntas," tutur Angkatno. (cha/jpnn)

Serangan Udara Yaman Tewaskan Puluhan Militan Al Qaeda

	INTERNASIONAL - TIMUR TENGAH Sabtu, 10 Maret 2012 , 17:01:00 SANA"A - Serangan udara malam hari yang dilakukan pasukan Angkatan Udara Yaman di suatu daerah pegunungan di selatan ibu kota Sana’a Jumat malam (9/3) waktu setempat, dilaporkan telah menewaskan 23 orang militan Al Qaeda. Termasuk di antara korban tewas adalah para petinggi Al Qaeda yang sedang berkumpul di suatu kantor pemerintahan lokal. Seorang pejabat pemerintahan Yaman yang dikutip REUTERS, Sabtu (10/3), menyatakan bahwa serangan udara tersebut meluluh-lantahkan tiga desa di kota Al Bayda di provinsi yang juga bernama Al Bayda. Diduga, para militan yang telah lama melancarkan serangan terror kepada warga dan aparat keamanan serta pemerintahan Yaman, tengah berkumpul di Al Bayda untuk merencanakan sebuah serangan baru. Pejabat yang minta identitasnya dirahasiakan tersebut mengungkapkan, beberapa kendaraan dan senjata berat para militan juga telah berhasil dihancurkan dalam serangan tersebut. Berdasarkan keterangan warga,  pesawat-pesawat yang terlibat dalam serangan itu sebelumnya juga menyerang persembunyian militan Ansar al-Sharia yang sejak pertengahan tahun lalu berperang dengan militer Yaman. Stasiun televisi Al Arabiya sebelumnya melaporkan serangan hari Jumat tersebut dilakukan pesawat pembom Amerika Serikat. Bekerja-sama dengan militer Yaman, AS sebelumnya seringkali menggunakan pesawat tanpa awak untuk menyerang kantung-kantung persembunyian Al Qaeda di Yaman. Dalam serangan akhir Januari lalu, dilaporkan 12 militan Al Qaeda termasuk empat pemimipin mereka tewas di Selatan Yaman. Para militan Jihad Al Qaeda sebelumnya telah memanfaatkan kelemahan pemerintahan mantan presiden Ali Abdullah Saleh yang diguncang rentetan aksi demonstrasi selama beberapa bulan terakhir ini. Al Qaeda terus berupaya melebarkan kekuasaannya di negara yang merupakan tanah leluhur almarhum pemimpin tertinggi Al Qaeda, Osama Bin Laden itu. Setelah lengsernya Saleh, pemerintahan Yaman yang baru semakin mempergencar serangan melawan Al Qaeda. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementrian Pertahanan AS telah memberikan bantuan persenjataan dan program pelatihan tentara bernilai ratusan juta dolar untuk membantu pasukan khusus militer AS memerangi Al Qaeda.(ara/jpnn)

Tawarkan Andik ke Inter Milan

OLAHRAGA - SEPAKBOLA

Sabtu, 10 Maret 2012 , 07:19:00

Andik Vermansyah. Foto: Hendra Eka/Jawa Pos

JAKARTA- PSSI terus melakukan langkah aktif agar salah seorang pemain nasionalnya bisa menembus tim besar di Eropa. Induk sepak bola di tanah air bahkan berencana menawarkan Andik Vermansyah kepada klub Inter Milan.

Koordinator timnas PSSI Bob Hippy melihat peluang itu saat Inter Milan datang ke Indonesia Mei mendatang. "Dia akan menurunkan Andik dalam laga tersebut agar Inter Milan bisa melihat permainannya. "Kami sudah merencanakan untuk kemungkinan itu. Karena itu kami akan mainkan dia supaya tahu bagaimana kualitas Andik," terangnya, kemarin (9/3).

Menurut Bob, dengan kualitas permainan yang dimiliki, saying jika Andik hanya berkarir di Indonesia. Harusnya, lanjut dia, Andik bisa berkarir di luar negeri sehingga kemampuannya semakin terasah dan semakin matang.

Dibandingkan dengan pemain-pemain lain, Bob menilai pemain Persebaya Surabaya itu berada di atas rata-rata pemain nasional lainnya. Itu dilihat dari sisi kecepatan dan visi bermain. Kehadirannya di lapangan mampu memberikan perbedaan. "Di SEA Games dia bagus, kontribusinya cukup besar. Di Piala Hassanal Bolkiah (Brunei) juga demikian, dia terlihat cukup menonjol dan mengangkat permainan tim," "papar mantan pemain Nasional tersebut.

Menurutnya, Andik memang memiliki talenta yang luar biasa. "Dia harus terus mengasah diri dan mencoba bermain di luar (negeri)," tambahnya.

Selain Inter Milan, Bob juga menyebut Liverpool sebagai klub lain yang dijadikan sasaran penawaran. Dia memaparkan jika Liverpool memiliki masa uji coba (trial) yang bisa dimanfaatkan Andik untuk menguji kemampuan dan peruntungannya.

Kesempatan itu bisa didapatkan oleh Andik karena PSSI telah memiliki kerjasama dengan Liverpool dalam sisi pembinaan usia muda. Dengan umur Andik yang baru 20 tahun, Bob Percaya anak asuhnya memiliki kesempatan tersbeut.

"Kerja sama dengan Liverpool ini yang akan kami manfaatkan untuk kemungkinan trial ke sana. Bukan hanya Andik, tapi mungkin juga pemain lain," tandasnya.

Sebelumnya, Andik sempat dikaitkan-kaitkan dengan klub Benfica (Portugal) dan Novarra (Italia) yang sempat memuji penampilannya. Itu terungkap setelah ada tulisan dari media setempat tentang ketertarikan klub tersebut kepada pemain mungil itu. (aam/ruk)

Masih ABG, Sudah Curi 8 Unit Motor

KRIMINAL Minggu, 19 Februari 2012 , 09:05:00 BANJARMASIN – Meski masih berusia belasan tahun, GR (17) ternyata sudah ahli dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor. Buktinya, sudah 8 unit sepeda motor yang dicuri kemudian dijual kembali. Namun, seperti kata pepatah, sepandainya beraksi akhirnya tertangkap juga. Warga Jalan Ir PM Noor Gang Hj Idah ini akhirnya berhasil dibekuk anggota Satreskrim Polresta Banjarmasin di rumahnya, Senin (6/2) siang. Dari 8 unit kendaraan yang berhasil disikat oleh GR, baru dua yang berhasil diamankan oleh petugas. Yakni Suzuki Satria F biru dan Smash warna hitam putih. Untuk Satria F ditemukan di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu). Sedangkan Suzuki Smash ditemukan di  Banjarmasin.     GR mengaku sudah delapan kali melakukan pencurian kendaraan bermotor di berbagai tempat, mulai dari Banjarmasin, Banjarbaru dan Kandangan. Hasil curian biasanya dijualnya ke daerah Batulicin, Banjarbaru, Palangkaraya,  dan Kapuas, dengan harga yang bervariasi. “Satria F dijual Rp2 juta, sedangkan lainnya sekitar Rp1,7 juta. Uangnya untuk keperluan hidup sehari-hari,” kata GR. Salah satu korban yang juga melapor adalah Mansyi pada Minggu (10 /1) lalu. Korban yang tinggal di Jalan PM Noor Gang Mandiri itu melaporkan motor Spin DA 6022 AY dan sebuah HP di bawah jok miliknya hilang ketika diparkir didepan rumah. Akibatnya, korban mengalami kerugian Rp10 juta. Pelaku berhasil dibekuk ketika akan menjual sepeda motor curian ke daerah Batulicin. Anggota Unit V yang dipimpin Iptu M Sofwan meluncur ke lokasi untuk menyelidiki lebih lanjut. Berawal dari pengembangan di lapangan akhirnya polisi berhasil melakukan penangkapan. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Roy Satya Putra melalui Kanit V Ranmor Iptu M Sofwan membenarkan telah mengamankan pelaku serta dua unit motor hasil kejahatan yang dilakukannya. "Tersangka dijerat pasal 363 KUHP terkait Pencurian dengan ancaman enam tahun penjara," tandasnya. (gmp)

Oknum Polwan Selingkuh Digerebek Suami

KRIMINAL

Jum'at, 03 Februari 2012 , 12:40:00

MEDAN-Kasus perselingkuhan yang dilakukan Briptu Dewi dengan seniornya Bripka Cokro Pronolo Sitorus dikediaman Brigadir Ali Hanafi anggota polisi yang bertugas di SPK Polsekta Medan Kota, di Jalan Medan Area Selatan, Gang Kebangsaan, Kecamatan Medan Area, hingga saat ini masih dalam pemeriksaan di Propam Polresta Medan.

Menanggapi kasus perselingkuhan yang dilakukan oknum pelindung, penganyom dan pelayan masyarakat ini Kasubid Pengelola Informasi dan Data Humas Polda Sumut AKBP. MP. Nainggolan saat dikonfirmasi Posmetro Medan (Group JPNN) diruang kerjanya kemarin (2/2) siang mengatakan jika ada pengaduan dari suaminya maka kedua anggota polri tersebut akan ditahan.

"Jika ada pengaduan dari suaminya maka kedua-duanya ditahan," ucap Nainggolan membuka pembicaraan. Saat ditanya apakah akan dilakukan pemecatan terhadap kedua anggota Polri tersebut, perwira dua melati emas dipundaknya ini belum dapat memastikan. "Belum dapat kita pastikan, kita tunggu proses sidang," sambungnya.

Dengan adanya laporan dari istri Bripka Cokro mengenai penganiayannya terhadap dirinya, Nainggolan juga mengaku akan segera diproses. "Kalau mengenai kasus penganiayaannya juga akan kita proses, sesuai saksi-saksi yang diperoleh. Setelah kasusnya dipropam, baru pidananya," jelas Nainggolan pada Posmetro Medan.

Menurutnya, setelah dilakukan pengaduan oleh korbannya ke Propam Polresta Medan, kedua pasangan selingkuh tersebut harus ditahan. "Setelah adanya pengaduan dari korbannya, keduanya bisa langsung ditahan. Baru sidang profesi, kemudian pidananya," ucapnya mengakhiri perbincangan pada Posmetro Medan.

Sebelumnya, Brigadir Ali Hanafi anggota SPK Polsekta Medan Kota bersama warga sekitar dan teman kerjanya menggrebek istrinya Briptu Dewi sedang selingkuh dengan Bripka Cokro Sitorus yang merupakan seniorannya dirumahnya Jalan Medan Area Selatan, Gang Kebangsaan, Kec. Medan Area.

Penggrebekan itu bermula berkat adanya laporan warga kalau Brigadir Dewi membawa lelaki lain didalam rumah Ali. Ketepatan Ali yang saat itu sedang piket malam, langsung menuju kediamannya bersama temannya. Ternyata warga sekitar sudah ramai dilokasi. Tanpa dikomandoi, warga dan Ali langsung menggrebek rumah yang baru setahun dikontraknya tersebut.

Sebelum membuka paksa pintu, beberapa mencoba menggedor-gedor pintu rumahnya akan tetapi tidak ada sahutan dari dalam. Merasa kesal, warga bersama Ali lalu membongkar paksa pintu garasi rumahnya dengan menggunakan linggis. Kemudian Ali dan warga masuk kebagian dalam garasi dan menemukan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam yang bukan bukan miliknya.

Lalu, mereka kembali menggedor pintu kamar Brigadir Dewi. Namun tak juga ada sahutan dari dalam, sehingga warga mengancam akan membongkar paksa pintu kamar tersebut sehingga membuat Brigadir Dewi ketakutan dan membuka pintunya. Kemudian warga, Ali dan teman kerjanya yang bertugas di Polsekta Medan Kota memeriksa kamar tersebut dan Bripka Cokro Sitorus ditemukan bersembunyi di bawah tempat tidurnya dengan memakai pakaian. Melihat itu, warga yang kesal lalu menariknya dan sempat memukuli Bripka Cokro beberapa kali hingga akhirnya diboyong ke Polsekta Medan Kota lalu diserahkan ke Polresta Medan. (EZA)
 

MK Bisa Bubarkan FPI

NASIONAL - HUKUM Minggu, 19 Februari 2012 , 06:54:00 JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) terus berusaha mempertahankan eksistensinya di Indonesia. Kampanye agar Ormas yang identik dengan kekerasan itu enggan dibubarkan kembali disuarakan kemarin. Forum diskusi Polemik RUU Ormas pun tidak luput untuk dijadikan saran membela diri bagi Ormas pimpinan Habib Rizieq itu. Staff hukum Bidang Dakwah FPI Hasbi Ibrohim menegaskan jika pembubaran FPI bukan solusi. Sebab, pihaknya yakin jika Ormas serupa bakal berdiri lagi. Meski namanya berbeda, Ormas baru nanti tidak akan jauh berbeda dengan FPI. "Hari ini dibubarkan, besok bikin front lain," ujarnya di Warung Daun Cikini Jakarta. Dalam acara diskusi yang juga menghadirkan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay, Tenaga Ahli Kemendagri RUU Ormas Tri Pranadji, dan Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain itu akhirnya jadi ajang membela diri FPI. Hasbi menambahkan, jika apa yang dilakukan FPI selama ini sudah tepat. Yang dimaksud dia adalah, klaim bahwa FPI mampu menegakkan hukum. Dia lantas mengatakan apa yang saat ini perlu dilakukan adalah merenungkan apa yang telah diperbuat FPI. "Bukan masalah dibubarkan atau  tidak. Tapi, penegakan hukumnya dulu dan tidak ada lagi yang tertindas," imbuhnya. Meski demikian, dia tidak menutup mata jika pihaknya mendapat sorotan tajam. Oleh sebab itu, dia memastikan jika kedepannya FPI bakal mengubah paradigma masyarakat yang menyebut FPI sebagai spesialis esek-esek. Dia menegaskan, bakal ada isu-isu nasional yang bakal diperhatikan oleh FPI seperti kasus korupsi. Hasbi sendiri tanpa beban mengatakan hal itu, padahal jelas, sudah banyak perangkat penegak hukum yang mengurusi berbagai masalah di negeri ini. Sesumbar dia menyebut kalau FPI bakal menegakkan hukum anti korupsi di tahun ini. "Bagaimana koruptor bisa dieksekusi. Rumahnya yang banyak diambil, mobilnya juga untuk diserahkan ke negara," urainya. Entah penegakan hukum versi FPI itu tetap dengan kekerasan atau tidak. Yang jelas, Mabes Polri sudah member tinta merah pada FPI sepanjang 2010 dan 2012. Sebab, Ormas itu sudah tindakan anarki sebanyak 34 kali. Rinciannya, 29 masalah ditimbulkan pada 2010, dan lima kasus di tahun lalu. Sebagai sesama Ormas, Ketua PP Muhammadiyah Saleh Daulay juga memberikan saran kepada FPI. Yakni, tindakan represif Ormas pimpinan Habib Rizieq itu terkesan memaksakan "surganya" sendiri. Tidak mencerminkan Islam sebagai agama yang cinta damai. Yang ada, malah menyudutkan Islam sebagai agama kekerasan. "Persepsi masyarakat terhadap Islam bisa makin buruk jika cara seperti itu terus dilakukan," terangnya. Parahnya, tindakan agresif FPI dianggapnya telah melebihi dari wewenang penegak hukum. Bahkan Polisi sebagai institusi penegak hukum resmi negara seolah kalah tinggi dari FPI. Pernyataan tersebut jelas menunjukkan kalau dia tidak sepakat dengan konsep Hasbi bahwa FPI datang untuk menegakkan kebenaran yang lambat dilakukan aparat. Meski demikian, dia juga tidak menutup mata jika Ormas sampai melakukan tindakan anarkis adalah cerminan dari gagalnya pemerintah menegakkan UU dan KUHP. Itulah mengapa, dia mengaku sangat mendukung adanya revisi RUU Ormas yang sedang dibahas di Senayan. Dia berharap ada banyak hal terutama pembubaran Ormas bermasalah bisa diatur dengan tepat. "Kalau tidak, bisa melanggar HAM dan kebebesan untuk berserikat-berkumpul yang dijamin UUD," jelasnya. Sementara itu, Tri Pranadji yang menjadi wakil pemerintah dalam diskusi kemarin mengatakan jika Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menjadi puncak keputusan. Sebab, ditangan instasi pimpinan Mahfud M.D itu ormas anarkis bisa dibubarkan ketika revisi UU selesai. "Wewenangnya ada di MK nanti," ucapnya. Pria yang menjadi staf ahli Kemendagri itu memastikan jika MK tidak akan semena-mena. Sebab, mereka bekerja berdasarkan laporan masyarakat yang merasa tidak nyaman oleh suatu ormas. Setelah ada laporan, tim dari MK akan turun untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian sebelum mengetuk palu pembekuan. Jika RUU Ormas itu disetujui, aka nada empat mekanisme untuk melakukan pembubaran terhadap Ormas yang membandel. Mulai dari yang paling ringan yakni teguran pertama. Jika masih bandel akan dilanjutkan pada teguran kedua. Pembekuan akan dilakukan kalau teguran tidak digubris, dan terakhir pembubaran. Lantas, dimana posisi Kemendagri? Dia menjelaskan jika pemerintah nantinya tidak menjadi eksekutor langsung. Pihaknya terbatas pada memberikan surat teguran dan rujukan di persidangan setelah sebelumnya ormas itu dibekukan. Nah, ormas yang bermasalah juga bisa melakukan pembelaan di persidangan. "Sebelum vonis, bisa membela diri," tandasnya. Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) Abdul Malik Haramain mengatakan, aksi kekerasan oleh ormas muncul karena lemahnya penegakan hukum. Namun, lanjutnya, ormas semisal Front Pembela Islam (FPI) juga melakukan kesalahan besar. Ketua Pansus RUU Ormas juga menyentil sikap FPI. Dikatakan, kalau memang FPI mau menghilangkan yang buruk harus kordinasi dengan kepolisian. Jika tidak bergerak, Polisi boleh di demo dan terus menekan korpas bhayangkara. "Bukan malah melakukan penghakiman sendiri," tegas Abdul Malik. Akhirnya, FPI disebutnya hanya berani pada rakyat kecil karena tidak berani menekan polisi. Begitu juga saat muncul UU yang bertentangan seperti Perda Miras, FPI disebutnya jangan memperkeruh suasana dengan sweeping. Kalau memang kelompok beradab, harusnya berani berdebat mengemukakan pendapat kepada pemerintah. Dia lantas membandingkan dengan berbagai Ormas yang lebih santun dalam menegakkan apa yang disebutnya dengan syariat. "Saya sebagai orang Islam malu. Kalau kami, NU dan Muhammadiyah cara berpikirnya sama dengan FPI, bakal jadi apa negara ini?," tanya dia seraya menunjuk Hasbi Ibrohim. Di bagian lain, Ketua Bidang Advokasi FPI Munarman menampik anggapan bahwa pihaknya lekat dengan kekerasan. Dia menegaskan bahwa FPI tidak pernah melakukan kekerasan. Yang selama ini menjadi sasaran penyerbuan FPI, kata dia, hanyalah tempat-tempat maksiat. Itupun yang dihancurkan adalah minuman keras yang ilegal beredar di Indonesia. "Apa pernah kami memenggal kepala orang, membunuh, dan membantai?" katanya kemarin (18/2). Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu menegaskan bahwa FPI melakukan semua aktivitasnya berdasar hukum. Organisasi pimpinan Habib Rizieq itu legalitasnya sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. "Tidak ada alasan untuk membubarkan kami," tegasnya. Munarman menuding wacana pembubaran FPI adalah pengalihan isu dari kisruh di internal Partai Demokrat. FPI, kata dia, hanya sebagai umpan ke media agar perhatian publik beralih ke FPI. Dia menuding Ulil Abshar Abdalla yang menjabat sebagai kepala Departemen Pengembangan Strategi dan Kebijakan di Partai Demokrat berada di balik skenario mengalihkan perhatian publik. "Padahal catatan pelanggaran asusila Ulil ada di kami. Sebentar lagi kami keluarkan," katanya mewanti-wanti. (dim/aga)

Satu Kursi Banggar Rp 24 Juta Setjen DPR Klaim Atas Permintaan Pimpinan Banggar

Rabu, 18 Januari 2012 , 07:01:00

JAKARTA - Harga satu kursi impor dari jerman yang dipakai untuk mengisi ruang rapat badan anggaran (Banggar) DPR setelah menjalani renovasi terkuak. Angkanya memang tergolong fantastis. Satu kursi dibandrol seharga Rp 24 juta.

Informasi ini terungkap setelah Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Siswono Yudhohusodo menanyakannya kepada Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat. "Benar ini harganya sampai Rp 24 juta per kursi?" tanya Siswono saat mengecek ruang rapat Banggar bersama para anggota BK, kemarin (17/1).

Raut wajah Sumirat tampak agak panik. Maklum saja di dalam ruang rapat Banggar ikut hadir puluhan awak media cetak dan elektronik yang langsung sigap "pasang telinga". "Iya, sekitar itu, Pak," jawab Sumirat.     

"Nyaman sih, tapi nggak cocok untuk DPR," timpal Siswono sambil mencoba duduk di salah satu kursi. Berkali ?kali dia menyenderkan punggungnya secara maksimal ke kursi berwarna hitam itu.

Meja-meja di ruang rapat juga baru. Tapi, produk dalam negeri. "Belinya di Jerman juga, tapi Jerman yang ini, jejer"e Kauman," canda Ali Maschan Moesa, anggota BK dari FPKB.

Seluruhnya ada 200 kursi baru yang dibeli. Sebagian besar masih rapi terbungkus plastik putih. Dengan harga per unit Rp 24 juta, maka anggaran untuk pembelian seluruh kursi ini mencapai Rp 4,8 miliar. Sebelumnya, sempat disebut lighting system (sistem penerangan) menghabiskan anggaran Rp 250 juta.

Untuk karpet yang dipakai menutup ruang rapat banggar, kabarnya dialokasikan Rp 5 juta per meter persegi. Adapun ruangannya sendiri berukuran sekitar 400 meter persegi (20 x 20 m). Luas itu belum termasuk ruang staf Banggar yang berukuran  80 meter persegi (4x20 m). Bila dihitung untuk ruang rapatnya saja, maka diperkirakan anggaran pembelian karpet mencapai Rp 2 miliar.

Semua anggaran ini belum termasuk untuk sistem peredam suara, sound system, pemasangan dinding baru, plafon, dan fasilitas LCD. Fasilitas yang terakhir ini berjumlah 3 paket. Masing -masing paket terdiri dari 12 tv layar datar berukuran 29 inch yang dipasang berjejer 4 ke samping dan 3 ke bawah. Sayangnya, kesekjenan DPR masih tertutup soal harganya.

BK sendiri terus melanjutkan penyelidikannya atas dugaan pelanggaran kode etik dalam renovasi ruang rapat banggar yang menyedot anggaran sampai Rp 20 miliar itu. Kemarin, BK meminta keterangan dari Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Sebelumnya, BK juga telah menggali informasi dari Wakil Ketua BURT Refrizal (FPKS).

Pertemuan BK dengan Nining berlangsung tertutup selama tiga jam. Usai pertemuan itulah, BK menggelar "sidak" bersama Nining ke ruang rapat Banggar. "Pertanyaan akan kami jawab setelah melihat ruangannya dulu. Setelah itu silahkan untuk membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya," kata Ketua BK M Prakosa.

Sewaktu keluar dari ruang sidang BK, Nining sempat tidak terlihat di antara pimpinan dan anggota BK. Suasana menjadi riuh sewaktu para wartawan meminta Nining untuk keluar dan memberi pernyataan. "Bu Niningnya mana? Panggil Bu Nining, Pak," teriak sejumlah wartawan. Setelah tiga menit berlalu, baru Nining muncul dari balik pintu.

Tapi, Nining irit bicara. Dia tak mau terlalu menanggapi pertanyaan dari para wartawan. Di antaranya, soal surat peringatan dari Ketua DPR Marzuki Alie terhadap dirinya.

"Kita sudah sampaikan semuanya. Hari ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Red) tengah melakukan audit. Kita tunggu saja hasilnya," kata Nining. Selama berada di ruang rapat Banggar, Nining juga lebih banyak diam. "Silahkan ditanya ke Pak Sumirat," ujar Nining saat ditanya mengenai teknis renovasi.

Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat menjelaskan bahwa spesifikasi barang untuk renovasi diajukan oleh konsultan PT Gubahlaras. Tapi, Gubahlaras tidak hanya mengajukan satu pilihan. Ada banyak alternatif. Jadi, ada pilihan lain di luar kursi impor dari Jerman. Sayangnya, Sumirat tidak mau merincinya lebih jauh. "Waktu dipresentasikan, salah satu (alternatif) dipilih pimpinan Banggar," kata Sumirat.

Ketua BK M.Prakosa mengatakan institusinya telah membuat kesimpulan awal adanya tindakan di luar kepatutan dalam proyek renovasi. BK akan fokus menelusuri pihak yang mengusulkannya. "Tadi disampaikan Sekjen nama pengusulnya. Tapi, kami tidak bisa menyampaikan kepada anda semua," kata Prakosa. Apakah pengusul itu pimpinan Banggar? "Memang ada keterangan Pak Sumirat sepert itu," jawabnya.

Selain Sekjen DPR, kemarin, BK sebenarnya juga telah mengundang pimpinan Banggar. Tapi, dibatalkan karena para pimpinan Banggar berhalangan. "Ada yang keluarganya meninggal, menangani masalah keagamaan," kata politisi PDIP, itu.

Secara terpisah, anggota BURT dari Partai Demokrat Heryanto tampil memberikan pembelaan pada Marzuki Alie. Menurut dia, jauh-jauh hari Marzuki sebagai pimpinan DPR sekaligus ketua BURT sebenarnya telah mengingatkan Nining untuk memberitahukan proyek-proyek penting dan besar di lingkungan DPR.

"Tidak hanya pada Marzuki, tapi juga pada pimpinan-pimpinan fraksi sehingga tidak ada penolakan-penolakan. Tapi, itu tidak dilakukan," tegas Heryanto. Karenanya, tambah dia, tak mengherankan jika kemudian hampir semua pimpinan fraksi tak tahu dan ikut marah, seperti yang dilakukan Marzuki, terkait proyek renovasi ruang rapat Banggar.

Perintah Marzuki itu, tambah dia, diberikan dari hasil belajar atas polemik rencana pembangunan gedung baru DPR yang gagal. "Ini kan masalahnya sebagian diantara kami di BURT maupun fraksi-fraksi tidak diberi tahu," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, bahwa apapun kondisinya, pimpinan DPR maupun pimpinan BURT DPR harus tetap bertanggungjawab. Baik, itu mereka tahu ataupun tidak tahu adanya proyek tersebut. "Ini merupakan kelalaian pimpinan DPR dan BURT," tegas Fadli Zon.

Dia juga mendesak, agar KPK segera melakukan intervensi atas masalah berbagai proyek controversial di DPR. "Karena jelas kemungkinan korupsi dalam kasus-kasus proyek cukup tinggi," imbuhnya.

Di sisi lain, Fadli melihat, dugaan korupsi dalam sejumlah kasus kontroversial di DPR seperti fenomena gunung es. Dia memperkirakan, masih banyak proyek-proyek lain yang belum terungkap. Tak hanya di DPR, proyek semacam ini juga sangat mungkin terjadi di ranah eksekutif. "Namun belum ada yang membeberkannya saja ke publik, saatnya menyingkap korupsi dan pemborosan anggaran dana rakyat. Komponen rakyat yang kritis harus bergerak," tegasnya. (pri/dyn)

Redam yang Panas, Sikat Mafia Tanah

NASIONAL - SOSIAL Rabu, 18 Januari 2012 , 06:03:00 JAKARTA - Komisi III DPR berharap, sejumlah daerah yang potensi konflik pertanahannya tinggi, membentuk Tim Terpadu kasus sengketa lahan seperti yang dibentuk di Sumut. Tugas Tim ini adalah membuat pola penyelesaikan masalah. Agar potensi konflik tidak meledak dalam waktu dekat, Tim Terpadu yang melibatkan Pemprov , Polda, DPRD, BPN, dan PTPN yang ada di daerah masing-masing , segera meredam potensi kasus yang berdasar pemetaan sangat panas. "Langkah pertama, harus melakukan peredaman," ujar anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat kepada JPNN, kemarin (17/1). Jika langkah peredaman tak dilakukan, kata Martin," Bisa seperti di Mesuji." Dia menyebut sejumlah provinsi yang punya persoalan sengketa tanah antara lain Sumut, Sumsel, Lampung, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya, saran politisi Partai Gerindra itu, Tim melakukan inventarisasi kasus-kasus pertanahan secara cermat, yang disusul dengan pemetaan.  Pasalnya, ada sengketa yang melibatkan warga versus perusahaan swasta, ada juga warga dengan PTPN. Jika sudah dilakukan pemetaan, lanjutnya, barulah dicarikan solusi yang bisa dijadikan pedoman bersama.  Misalnya, bagaimana solusi untuk sengketa warga versus swasta, dan bagaimana yang warga versus PTPN. "Untuk kasus-kasus tertentu yang dianggap panas, harus langsung ditangani agar tidak menjadi konflik terbuka," sarannya. Khusus Sumut, dia mengingatkan, potensi konflik terbuka di Sumut sangat besar. Seperti dipaparkan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, setidaknya ada 2.833 kasus tanah di daerah Sumut. Dari 2.833 kasus tanah itu, ada sembilan kasus yang berlangsung sangat lama dan berpotensi menimbulkan konflik pada 2012. "Saya lihat Sumut merupakan daerah yang potensi konflik pertanahannya tertinggi di Indonesia. Makanya, Pemprov harus kerjasama dengan semua pihak untuk bisa menangani kasus pertanahan ini," ujar politisi senior itu. Potensi konflik makin tinggi, kata Martin, karena ada mafia tanah yang ikut main dalam sengketa tanah.  "Saya minta mafia tanah ini jangan dikasih hati karena Medan dikenal punya mafia tanah yang kuat," ujar anggota komisi yang membidangi masalah hukum itu. Dia berharap, Tim Terpadu bisa menuntaskan masalah tanah dari berbagai aspek. Dia memberi contoh, kesepakatan saat eksekusi misalnya, sangat penting agar tidak memakan korban. "Sudah disepakati, eksekusi harus didahului gelar perkara yang dihadiri banyak pihak, tak bisa hanya polisi dan peradilan saja," urainya. Soal izin HGU, lanjutnya, oleh Tim Terpadu juga harus diklirkan. "Karena di Tim juga harus ada unsur BPN dan Dinas Kehutanan," pungkasnya. (sam/jpnn)

1 Napoli v Bologna 1 Tertolong Penalti Kontroversial

OLAHRAGA - LIGA ITALIA Rabu, 18 Januari 2012 , 06:19:00 NAPLES - Napoli selamat dari lubang jarum. Penalti kontroversial Edison Cavani pada menit 71, membuat Napoli menahan imbang Bologna 1-1 pada lanjutan Serie A giornata ke-18 kemarin WIB.     Bermain di kandangnya Stadion San Paolo, Napoli justru lebih banyak tertekan pada awal pertandingan. Puncaknya, sepakan striker Robert Acquafresca yang lolos dari jebakan offside mampu membawa Bologna unggul pada menit ke-14.     Napoli tersentak dengan usaha tersebut. Meski demikian, Goran Pandev dan Cavani yang beruet di lini depan Partenopei?julukan Napoli terlihat tidak padu. Justru Bologna lebih banyak melakukan tekanan berbahaya tertuma lewat gelandang Gaby Mudingayi.     Lebih banyak tertekan, Napoli justru mendapatkan duriah runtuh pada menit-71. Wasit Christian Brighi menunjuk titik putih setelah menganggap gelandang Bologna Diego Perez handball di kotak terlarang. Cavani yang menjadi eksekutor tidak menyiakan pelung untuk memperdaya kiper Jean-Francois Gillet.     Tentu, keputusan tersebut diprotes keras kubu Bologna. Pelatih Stefano Poli menganggap tangan Perez tidak aktif.     "Aturannya jelas, kalau handball memang harus dapat penalti. Itu terjadi jika tangan aktif bola. Tetapi jika bolanya yang menyentuh tangan, saya kira aturan itu tidak berlaku," kecam Poli.     Meski begitu, Poli memuji semangat tempur pasukannya yang pantang menyerah menghadapi tim sekuat Napoli di kandangnya sendiri. "Kami memainkan game dengan sangat bagus. Ini tidak mudah. Namun kami pulang dengan kepala tegak melawan tim yang amat tangguh," tegas Poli.      Dengan hasil ini, Napoli tertahan di peringkat enam klasmen sementara serie A dengan 28 poin. Berselisih empat poin dari Inter Milan yang berada di posisi lima. "Para pemain tak berada dalam kondisi terbaik. Kami sama sekali tidak solid. Sebalinya, Bologna berlaga dengan bagus sekali," keluh pelatih Napoli Walter Mazzarri. (nur)

Terang-terangan Ingin Gusur Djohar Arifin

OLAHRAGA - SEPAKBOLA

Selasa, 10 Januari 2012 , 17:17:00

JAKARTA -- Forum Pengprop PSSI (FPP) menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi di tubuh induk organisasi sepakbola tertinggi di Indonesia, itu sudah harga mati.

"Bagi kami harga mati KLB," tegas Ketua Forum FPP Dwi Irianto, Selasa (10/1), kepada wartawan di Gedung DPR.

"Kompetisi ini sudah berjalan, apa mau ada dibubarkan lagi ISL, IPL, atau digabungkan? Kan tidak mungkin," tegasnya.

Dia menegaskan FPP murni dan tidak ada tendensi apa-apa. Ia mengaku sudah melalui aturan yang benar, etika organisasi. "Kita sudah sowan kemana-mana, termasuk PSSI. Tapi, tidak  ada tanggapan," katanya.

Dia menegaskan FPP tidak akan mundur selangkah pun untuk meminta Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) menggelar KLB. "Ini amanah 452 pengprov. KPSI  harus meneruskan amanah itu," katanya lagi.

Lantas kapan KLB itu? Menurutnya pada 21 Januari 2042 akan digelar Kongres tahunan. "Pada 6 Maret akan digelar KLB. 21 Januari ditentukan semua teknisnya," katanya.

Ia menegaskan lagi agenda KLB memang salah satunya mengganti Ketua Umum PSSI. Ditanya apakah sudah disiapkan pengganti Ketum PSSI Djohar Arifin, Dwi menjawab, " Belum ada calon yang disiapin. Itu bukan tugas kita." (boy/jpnn)

Terang-terangan Ingin Gusur Djohar Arifin

OLAHRAGA - SEPAKBOLA

Selasa, 10 Januari 2012 , 17:17:00

JAKARTA -- Forum Pengprop PSSI (FPP) menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi di tubuh induk organisasi sepakbola tertinggi di Indonesia, itu sudah harga mati.

"Bagi kami harga mati KLB," tegas Ketua Forum FPP Dwi Irianto, Selasa (10/1), kepada wartawan di Gedung DPR.

"Kompetisi ini sudah berjalan, apa mau ada dibubarkan lagi ISL, IPL, atau digabungkan? Kan tidak mungkin," tegasnya.

Dia menegaskan FPP murni dan tidak ada tendensi apa-apa. Ia mengaku sudah melalui aturan yang benar, etika organisasi. "Kita sudah sowan kemana-mana, termasuk PSSI. Tapi, tidak  ada tanggapan," katanya.

Dia menegaskan FPP tidak akan mundur selangkah pun untuk meminta Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) menggelar KLB. "Ini amanah 452 pengprov. KPSI  harus meneruskan amanah itu," katanya lagi.

Lantas kapan KLB itu? Menurutnya pada 21 Januari 2042 akan digelar Kongres tahunan. "Pada 6 Maret akan digelar KLB. 21 Januari ditentukan semua teknisnya," katanya.

Ia menegaskan lagi agenda KLB memang salah satunya mengganti Ketua Umum PSSI. Ditanya apakah sudah disiapkan pengganti Ketum PSSI Djohar Arifin, Dwi menjawab, " Belum ada calon yang disiapin. Itu bukan tugas kita." (boy/jpnn)

KPK Diminta Tidak Politisasi Kasus Banggar

POLITIK - LEGISLATIF Selasa, 10 Januari 2012 , 13:35:00 JAKARTA--Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Anis Matta mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi mempolitisir kasus dugaan suap dan mafia anggaran yang ditengarai melibatkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. "Kalau mau periksa anggota Banggar, silakan. Tapi jangan gunakan cara-cara lama seperti memeriksa Pimpinan Banggar secara bersamaan karena memeriksa pimpinan Banggar secara persamaan sudah mengarah kepada sikap mempolitisir dan menyalahkan institusi," tegas Anis Matta, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (10/1). Banggar DPR lanjut Anis, adalah institusi dan kelengkapan alat kerja DPR. Kalau personal diduga bermasalah, silakan saja personal diproses. Tak perlu dikaitkan dengan lembaganya. Karena institusi ini kan berjalan terus, akan terus ada. Welcome saja. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memastikan akan memeriksa sejumlah anggota Banggar DPR terkait kasus dugaan suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) tahun 2011. Secara resmi KPK telah menetapkan Wa Ode Ida Nurhayati dari Fraksi PAN sebagai tersangka. Dalam kasus yang sama, KPK juga telah memeriksa dua saksi masing-masing Haris Surahman dan staf pribadi Wa Ode, Sefa Yolanda. (fas/jpnn)

Guru Boleh Lapor Kepsek

Rabu, 04 Jan 2012, view 10 x

RANTEPAO— Rupanya Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, dalam penyelenggaraan pemerintahannya benar-benar akan memegang prinsip transparansi dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan program pemerintahannya . Salah satunya yang disebut adalah dibidang proyek pembangunan fisik yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara. Seperti yang diungkapkan Bupati Toraja Utara Frederik Batti Sorring kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa, 3 Januari kemarin menyatakan, bahwa dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan apakah itu pengadaan atau pekerjaan fisik bidang infrastruktur, jika ada yang bermasalah agar dilaporkan langsung ke Bupati. Soalnya kata dia, di era transparansi ini, tidak ada yang perlu disembunyikan, tapi harus terbuka untuk masyarakat, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik untuk kemajuan daearah dan kesejahteraan masyarakat. Kata Sorring, termasuk pembangunan-pembangunan yang masuk di sekolah-sekolah, kalau ada yang tidak beres karena ulah kontraktor pihak sekolah bisa menghadap langsung ke Bupati, dan kalau malu-malu, bisa menyurat langsung. “Demi kebaikan, dan kemajuan pembangunan, bila ada proyek–proyek yang bermasalah supaya dilaporkan ke saya, tidak usah malu atau segan. Kita ini kan mau menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Termasuk proyek-proyek yang masuk di sekolah-sekolah, kalau ada yang bermasalah kepseknya atau gurunya bisa langsung menghadap ke saya untuk melaporkan kondisi proyek yang dianggapnya bermasalah,” pinta Sorring pada masyarakat dan kepsek atau guru. (mg16/ikh/d)

Kalbar Punya 3 Rumah Sakit Bergerak

NUSANTARA - KALBAR

Rabu, 04 Januari 2012 , 20:18:00

JAKARTA - Kalimantan Barat memiliki tiga Rumah Sakit Bergerak pada 2011 yakni di Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu dan Sintang. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, mengatakan, pada 2011, rumah sakit bergerak ada 10 tambahan baru.

Dari beberapa kabupaten di Indonesia, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu termasuk di dalamnya. "Tahun 2012 akan tambah 10 lagi  untuk di Kaltim dan lain-lain," kata Endang, kepada sejumlah wartawan, di Jakarta, Rabu (4/1).

Dijelaskannya, bahwa sebelumnya sudah ada 14 rumah sakit bergerak di seluruh Indonesia. Kemenkes akan terus menambah Rumah Sakit  Bergerak tersebut.

Menurutnya Rumah Sakit  Bergerak tersebut, tidak banyak memiliki fasilitas tempat tidur seperti kebanyakan RS pemerintah lainnya, tapi dilengkapi dengan kamar operasi. "Rumah Sakit Bergerak hanya memiliki 10 tempat tidur. Tapi, lengkap dengan kamar operasi," ujarnya.

Selain Rumah Sakit  Bergerak, Kalbar juga merupakan salah satu dari beberapa daerah yang memiliki Flying Health Care. Sebelumnya, Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, Kalbar, Paulos Hadi, mengatakan bahwa kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia, itu mendapat bantuan Rumah Sakit  Bergerak oleh pemerintah pusat pada 2011. "Rumah sakit itu ditempatkan di perbatasan," kata Paulos, kepada wartawan di Sanggau, akhir tahun lalu.

Dikatakannya, salah satu tujuan diberikannya Rumah Sakit  Bergerak itu  adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat perbatasan. Seperti diketahui, Sanggau merupakan salah satu kabupaten di Kalbar yang berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Tepatnya di Kecamatan Entikong. (boy)

POLITIK - PEMILU
Rabu, 04 Januari 2012 , 18:39:00
Belum Ada Orang Partai Daftar Anggota KPU

JAKARTA - Mendekati tanggal penutupan pendaftaran calon anggota anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni 6 Januari 2012, jumlah pendaftar mulai membludak.

Ketua Pansel KPU-Bawaslu, Gamawan Fauzi, menyebutkan, hingga Rabu (4/1) pagi, jumlah pendaftar calon anggota KPU sudah mencapai 222 orang. Sedang pendaftar calon anggota Bawaslu 94 orang.

Dari jumlah itu, belum satu pun pendaftar yang punya latar belakang sebagai pengurus partai politik. "Belum ada yang mendaftar dari pengurus partai," ujar Gamawan Fauzi di press room Kemendagri, Rabu (4/1).

Padahal, UU penyelenggara pemilu membolehkan pengurus partai ikut mendaftar sebagai calon anggota KPU atau Bawaslu, dengan syarat sudah mengundurkan diri dari partai saat mendaftar.

Gamawan mengatakan, dirinya bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin dalam kapasitas wakil ketua Pansel, sudah sepakat tidak akan ikut dalam proses pengambilan keputusan menentukan 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang akan diajukan ke DPR. Kesepakatan yang disebut Kode Etik itu telah ditandatangani. (sam)

Sandal Bekas untuk Penegak Hukum

	NASIONAL - HUKUM Rabu, 04 Januari 2012 , 06:57:00 Sejumlah anak saat mengumpulkan sandal jepit dalam acara penggalangan sandal jepit di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jakarta, Selasa (3/1). Sandal-Sandal yang terkumpul dalam aksi 'Seribu Sandal untuk Bebaskan AAL' ini untuk selanjutnya akan diberikan kepada pihak mabes polri sebagai bentuk protes atas Kasus hukum yang menyeret anak di bawah umur AAL, di Palu, Sulawesi Tengah. FOTO : INDRA HARDI/RM JAKARTA - Simpati warga terus berdatangan dalam gerakan ’1.000 Sandal Bekas untuk Bebaskan AAL’. Sejak dibuka enam hari lalu di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  Jl. Teuku Umar No. 10-12, Menteng, Jakarta Pusat, ribuan sandal telah terkumpul. Dalam kesempatan itu KPAI meminta agar majelis hakim membebaskan terdakwa kasus pencurian sandal AAL dari jerat hukum. ""Kami sudah kirim surat kepada Pengadilan Negeri Palu tembusan Mahkamah Agung dan kepada Kapolda Palu tembusan Kapolri meminta agar proses hukum terhadap AAL ini tidak dikriminalisasi tapi lebih kepada perlindungan anak. Kepada majelis hakim kita minta AAL dibebaskan,"" ujar Ketua KPAI Maria Ulfa Anshor di kantornya, Selasa (3/1). Dia menjelaskan, surat yang ditunjukkan kepada PN Palu sudah dilayangkan Senin (2/1), sedang surat kepada Kapolda Palu sudah dikirim seminggu sebelumnya. Menurutnya, proses untuk memperbaiki tingkah laku AAL bukan dengan mengurungnya di penjara. ""Bukannya kita membela kejahatan, AAL tetap salah, tapi harusnya dikembalikan kepada proses pengasuhan kepada orangtuanya dari pada dijatuhi hukuman,"" tandasnya.  Pihaknya juga memberikan pendampingan hukum serta pemulihan trauma terhadap AAL. Dukungan untuk AAL juga hadir dari Pemerhati anak Seto Mulyadi.""Penjara bukan tempat buat anak. Kalau ada permasalahan jangan di pengadilan tapi selesaikan secara kekeluargaan,"" tukasnya. Kak Seto menambahkan, aksi ini bukan untuk menyindir tapi untuk mengingatkan agar ada gerakan nasional stop kekerasan terhadap anak Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komnas HAM, Nurkholis. Menurutnya penjara bukan tempat untuk anak karena dengan dipenjara, bukannya membentuk anak lebih baik tapi justru membuatnya semakin "nakal". ""Aksi ini adalah satir. Masyarakat ingin menyampaikan anda sebagai penegak hukum tapi tidak menegakkan keadilan. Yang terpenting, apakah pesan ini sampai, agar tidak sia-sia. Harus sampai pada pemegang kebijakan yaitu polisi,"" katanya. Nurkholis menambahkan, pihak berwenang harus merubah keadaan, tidak masanya lagi mempunyai kekuasaan lalu menggunakan kekuasaan untuk menindas kaum yang lemah. ""Ini abuse of power,"" tambahnya. Salah satu warga yang bersimpati adalah Djubaidah, 60, wanita yang tinggal di Utan Kayu ini datang dengan membawa 80 sandal dalam karung. Dia bahkan rela menyewa mikrolet, untuk membawanya ke kantor KPAI. ""Saya hanya ingin keadilan bagi rakyat kecil. Masa hanya curi sandal hukumannya sampai lima tahun. Ini tidak adil,"" ungkap wanita yang datang bersama dua anak, satu cucu, satu keponakan dan tetangganya itu. Karena apresiasi yang banyak dari masyarakat, KPAI masih menerima sumbangan sandal bekas itu. ""Rencananya posko dibuka sampai kasus ini selesai,"" ungkap relawan Posko, Budhi Kurniawan dari LSM SOS Children"s Villages Indonesia. Aksi 1000 sandal ini sudah memenuhi target karena dari Alumni UI menyumbangkan 500 sandal, dari sebelumnya terkumpul sekitar 600 pasang sandal yang berhasil dikumpulkan. Sandal itu 74 pasang dari KPAI, Bekasi sebanyak 110 sandal, Cibubur sebanyak 138 sandal, Solo sebanyak 45 sandal, Tangerang 92 sandal, Rawamangun 86 sandal dan Cipinang 21 sandal. KPAI menjelaskan, sesuai UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 Perlindnungan anak dan SKB serta Surat Edaran Kapolri dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), semua ini bisa dilakukan untuk menghindari dampak trauma pada anak dan meminimalisir pemidanaan pada usia anak, karena pada masa transisi dalam aspek perkembangan, anak mencari identitas, aktualisasi diri dan perhatian. Aksi ini berawal dari kasus pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Palu, Sulawesi Tengah, AAL, yang diajukan ke meja hijau karena dituduh mencuri sandal polisi Briptu Ahmad Rusdi Harahap. Saat ini proses hukum sedang berjalan pengadilan dan jaksa mengancam hukuman 5 tahun penjara. (dew)

Akhir Tahun, Sultra Raih Dua Rekor MURI

NUSANTARA - SULTRA

Sabtu, 31 Desember 2011 , 23:12:00

KENDARI - Nama Sultra tampaknya sudah familiar dalam catatan rekor Museum Republik Indonesia (MURI). Setelah sukses dicatat sebagai pemrakarsa hunting foto serentak dengan peserta terbanyak pada Juni 2011, pemrakarsa program pemberian beasiswa untuk restorasi pendidikan pada Oktober 2011, pemrakarsa pembangunan kantor, balai desa, kelurahan terbanyak pada Oktober 2011 dan pemrakarsa bantuan operasionl pendidikan terbanyak tingkat SMA sederajat, 31 Desember 2011, daerah yang dimpimpin Nur Alam ini kembali mencatatkan namanya dalam dua kategori sekaligus.

Dua rekor MURI yang kembali berhasil mengabadikn nama Sultra,  yakni sebagai pemrakarsa pemberian insentif guru terbanyak bagi 141.377 guru di Sultra, serta pendirian Badan Perkreditan Rakyat (BPR) terbanyak di daerah.

Karo Humas Pemprov Sultra, Axioma Boonde mengatakan,  keberhasilan yang dicapai Sultra, merupakan usaha dan kerja keras pemerintah. Tapi,   kata dia itu juga tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat di daerah ini.

"Sebenarnya, rekor MURI bukanlah tujuan bapak gubernur, mencanangkan berbagai program yang melibatkan orang banyak. Tapi, setidaknya, apa yang sudah dilakukan, tidak hanya memberi manfaat kepada masyarakat, tapi mendapatkan apresiasi. Mudah-mudahan, prestasi yang diperoleh tidak membut kita lupa diri, tapi menjadi motivasi untuk terus melakukan yang terbaik bagi seluruh masyarakt di Sultra," katanya. (fya)

Festival Kembang Api 60 Menit Non-Stop

NUSANTARA - SULUT Sabtu, 31 Desember 2011 , 20:00:00 MANADO--Perayaan akhir tahun atau yang dikenal dengan Old & New pada 31 Desember hingga 1 Januari 2012 nanti akan berlangsung sangat meriah. Pasalnya, pada saat itu sudah dipastikan akan diwarnai festival kembang api selama 60menit non-stop. Lokasi pelaksanaan Old & New kali ini pun sudah disepakati di Jalan Boulevard, tepatnya di depan kawasan Megamas yang berseberangan dengan Gedung Suzuki Mobil Sinar Galessong. "Acara ini akan menjadi pesta rakyat paling semarak,Jadi, masyarakat diimbau untuk ramai-ramai bersama di lokasi acara nantinya," imbau Kapolda Sulut Brigjen Pol Carlo B Tewu selaku penggagas acara itu, saat memimpin rapat kordinasi panitia di Mapolda Sulut. "Pesta tahun baru kali ini akan lebih semarak karena kemasan acaranya sangat bervariatif" tegas Alex Sasialang selaku EO Perfecto Communication Sementara itu, Kadis Pariwisata Sulut Ir Haefrey Sendoh selaku ketua panitia Old & New didampingi para wakil ketua masing-masing Kadis Pariwisata Manado DR Pieter Assa dan Karo Umum Pemprov Sulut F Kotambunan, telahmelakukan pengecekan seluruh acara, termasuk persiapan teknis lokasi. Yang menarik, pada tahun ini panitia pelaksananya merupakan gabungan dari Pemprov, Pemkot Manado dan Manado Post. Karenanya, selain gubernur dan seluruh pejabat Pemprov akan hadir, juga jajaran pejabat Pemkot Manado dipimpin Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut akan bersama di acara itu."Acara ini akan bersamaan dengan launching 2012 sebagai Tahun Disiplin Kota Manado," tutup Assa. Adapun dikarenakan dengan adanya event ini, jalur lalu lintas di kawasan Boulevard dan jalan Sam Ratulangi akan dijadikan satu arah, terhitung mulai dari pukul 00.00 Wita pada 30 Desember  atau Jumat malam hingga pukul 12.00 Wita pada tanggal 1 Januari 2012.  Untuk jalur Boulevard pun akan menggunakan jalan di dalam kawasan Mega Mas berhubung dengan kegiatan Festival Kembang Api ini berlokasi di depan Kawasan Mega Mas tepatnya didepan Suzuki (Sinar Galesong Pratama). (8)