BIMA-Kapolri Timur Pradopo kemarin berkunjung ke Bima. Menggunakan pesawat khusus yang mendarat di Bandara Bima, Kapolri disambut sejumlah petinggi kepolisian baik Mabes Polri dan jajaran Polda NTB.Usai mendarat, Kapolri langsung menggelar rapat tertutup di ruang VIV bandara. Pertemuan dihadiri Kapolda NTB Kapolres Kabupaten dan Kota bima, Bupati Bima dan Kabareskrim Mabes Polri yang telah tiba sehari sebelumnya di Bima.
Sementara itu, tadi malam Kapolri juga menggelar pertemuan di salah satu lokasi di Kota Bima. Selain pejabat kepolisian, pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat pemda dan perwakilan masayarakat.
Dalam pertemuan tersebut, kapolri meminta agar persoalan pertambangan dan blokade Pelabuhan Sape dipisahkan. Karena menurutnya, tidak semua persoalan yang terjadi di Bima bisa ditangani kepolisian. ‘’Kalau terkait tambang, itu bukan urusan polisi tapi urusan pemda,’’ kata kapolri.
Ditambahkan, jika ada pelanggaran hukum di dalamnya tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Baik pelanggaran oleh polisi maupun masyarakat.
Kapolri juga meminta pemda menyelesaikan persoalan tambang dengan seadil-adilnya. ‘’Ini bukan berarti polisi tidak mau membantu bupati,’’ katanya.
Dijelaskan, blokade Pelabuhan Sape oleh pendemo merupakan pelanggaran fasilitas negara. Dikhawatirkan, pemblokiran itu akan berdampak pada persoalan lain, seperti masalah ekonomi. Polisi sudah melakukan upaya persuasif, pendekatan terhadap pendemo namun tidak ditanggapi secara baik.
‘’Tidak ada polisi yang kebal hukum. Jika ada yang salah akan diperiksa. Kepada bupati diminta untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus. Persoalan hukum yang terjadi akan dituntaskan,’’ katanya.
Camat Lambu H Ahmad yang ikut dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, kehadiran kapolri di Lambu diharapkan bisa memicu suasana kondusif. Karena semua fasilitas pemerintah di kecamatan ini tak bisa digunakan. Ia juga mengungkapkan, saat ini ada 200 kepala keluarga (KK) yang mengungsi dan tidak berani kembali ke Lambu.
Kapolri akan menceritakan persoalan tersebut kepada Mendagri. Ia berharap hal itu jadi bahan evaluasi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. ‘’Kegiatan tambang harus disosialisasikan agar tidak jadi pro kontra,’’ katanya.
Kapolri juga memercayakan kepada Kapolda dan Kapolres untuk menyelesaikan persoalan tersebut. (gun)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar