Pilih Hati-Hati Tangani Kasus Sisminbakum dan Divestasi KPC

NASIONAL - HUKUM Sabtu, 31 Desember 2011 , 01:31:00 JAKARTA - Jaksa Agung Basrief Arief memerintahkan penyidik kejaksaan untuk ekstra hati-hati dan mengkaji ulang kasus korupsi Sisminbakum dan Divestasi KPC. Kedua kasus yang menggantung selama setahun lebih itu menurut Basrief memiliki kesamaan, yaitu adanya putusan pengadilan yang membebaskan salah satu terdakwa dari perkara pokok. Oleh sebab itu, kejaksaan tak bisa buru-buru menyikapi apakah melanjutkan kasus divestasi KPC Awang atau menghentikannya di tahap penyidikan. Begitu juga dengan perkara Sisminbakum. "Ada beda putusan, dalam paket perkara yang sama," kata Basrief di sela-sela sesi tanya jawab paparan kinerja kejaksaan selama 2011, Jumat (30/12). Seperti diketahui, kasus Sisminbakum menyeret Yusril Ihza Mahendra dan pengusaha Hartono Tanoesudibyo sebagai tersangka. Namun dalam perkara itu ada dua putusan tingkat kasasi yang membebaskan dua terdakwa sebelumnya, yakni Romli Atmasasmita dan Yohanes Waworuntu. Sedangkan dalam kasus divestasi KPC, menyeret Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek sebagai tersangka. Kasusnya adalah pemberian izin dan pemanfaatan dana hasil penjualan 5 persen saham PT Kaltim Prima Coal (KPC). Dalam kasus divestasi KPC, petinggi PT Kutai Timur Energi (KTE) yang didakwa korupsi yaitu Apidian Triwahyudi ternyata dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Sangatta. Sebaliknya, Dirut KTE Anung Nugroho terbukti bersalah sekaligus dihukum 5 tahun penjara. Basrief mengakui, pada beberapa kasus putusan bebas terdakwa tersebut digugurkan pada tahap kasasi. "Saya minta kesabarannya," tambah Basrief, saat ditanya sampai kapan tim pengkaji kasus Awang dan Sisminbakum selesai bekerja. "Tolonglah jangan tergesa-gesa tetapkan orang jadi tersangka. Nanti jadi persoalan kemudian," kata Basrief, seolah mengkritik kerja bawahannya. (pra/jpnn)

Mendagri Tolak Eselon III di Daerah Dihapus

NASIONAL - HUMANIORA

Sabtu, 31 Desember 2011 , 01:49:00

JAKARTA -- Ini kabar baik bagi para kepala bagian (kabag) di lingkungan pemda, termasuk para camat. Gagasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar untuk menghapus jabatan eselon III serta IV justru ditolak Mendagri Gamawan Fauzi.

Gamawan mengaku keberatan jika jabatan struktural eselon III di pemda dihapus.  Alasannya, jumlah eselon III di daerah itu cukup banyak.  Keberatan Gamawan langsung disampaikan ke Azwar Abubakar yang menemui Gamawan di gedung Kemendagri, Jumat (30/12).

"Saya bilang (ke Azwar, red), kalau eselon III dihapus, di daerah itu Kabag eselon III, camat eselon III. Kalau tak ada eselon III, bagaimana?" ujar Gamawan Fauzi saat berbincang dengan wartawan di pressroom Kemendagri, Jumat (30/12).

Untuk eselon IV dan V di pemda, Gamawan mengaku tidak keberatan jika dihapus. Mantan gubernur Sumbar itu juga tak keberatan eselon III dan IV di instansi pusat dihapus.

Secara umum, Gamawan mengaku setuju jabatan struktural dipangkas, dan kemudian yang dikembangkan jabatan fungsional yang diperbanyak. Ini lanjutnya, untuk menciptakan kerja birokrasi berbasis kompetensi.

Dengan memperbanyak jabatan fungsional, kata Gamawan, diharapkan para birokrat tidak lagi mengejar jabatan struktural. Juga untuk menghindari mutasi-mutasi lintas keahlian.

"Guru tidak bisa lagi tiba-tiba dimutasi menjadi kepala dinas. Dengan fungsional, seorang pustakawan, sampai pensiun juga pustakawan," ujar Gamawan. (sam/jpnn)

Mogok Makan Aktivis India, Insipirasi UU Anti Korupsi

	INTERNASIONAL - ASIA Kamis, 29 Desember 2011 , 12:14:00 NEW DELHI - Perjuangan aktivis antikorupsi India Anna Hazare, 74, lewat aksi mogok makannya membawa hasil. Majelis rendah Parlemen India akhirnya menyetujui UU Antikorupsi dengan mengadopsi usul si aktivis kemarin (28/12). Tokoh yang mengidolakan pemimpin nasional India Mahatma Gandhi, sehingga dijuluki sebagai Gandhi era modern, itu pun menghentikan aksi mogok makan dua hari sejak Selasa lalu (27/12) dan urung melakukannya tiga hari sesuai rencana. Berharap bisa meredam aksi mogok makan Hazare yang mendapat dukungan luas dari masyarakat India, parlemen menyetujui klausul soal pembentukan lembaga pengawas antikorupsi (ombudsman) atau yang disebut Lokpal dalam bahasa setempat. Lembaga itu bertugas mengidentifikasi, mengusut, serta menuntut atau menyidangkan para pejabat pemerintah yang korup. Meski begitu, Hazare bertekad terus mengampanyekan perjuangannya melawan korupsi di India. Tokoh kelahiran 15 Juni 1937 tersebut mengancam memulai kampanye pembangkangan sipil sehingga penjara di seantero India penuh. Apalagi, Hazare belum yakin lembaga ombudsman kelak benar-benar bergigi dalam memerangi korupsi. "Hari ini (kemarin, Red) saya menghentikan aksi mogok makan ini," ujarnya di depan massa pendukungnya di Mumbai. "Kita akan diskusikan strategi selanjutnya untuk melawan korupsi," tegasnya. Dia juga membantah bahwa dirinya bersama para pendukungnya lemah dan tak efektif dalam memperjuangkan kampanye antikorupsi. Seorang dokter yang tidak mau disebutkan namanya menuturkan kepada para wartawan bahwa kondisi Hazare kemarin sebetulnya tidak terlalu bagus akibat aksi mogok makan yang dilakukannya. Dia menyebut tokoh yang suka berbusana serbaputih dan peci putih itu mengalami demam dan tekanan darah tinggi. Kondisinya bisa memburuk jika melanjutkan mogok makan. Saat itu Hazare tetap menolak untuk makan. Dia baru mengakhiri aksinya setelah ada keputusan parlemen soal amandemen UU antikorupsi yang mengadopsi usulannya. Respons warga terhadap aksi mogok makan Hazare kali ini memang tak sedahsyat saat dia melancakan aksi serupa pada Agustus lalu. Ketika itu, aksi mogok makan Hazare selama 12 hari mampu menggerakkan ratusan ribuan massa untuk mendukungnya. Ini memunculkan spekulasi bahwa pengaruh Hazare tidak lagi sedahsyat sebelumnya. Kendati demikian, untuk menunjukkan sikap oposisinya terhadap Partai Kongres dan pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh, yang dinilainya dipenuhi pejabat korup, Hazare akan melakukan tur ke lima negara bagian di India untuk mengampanyekan anti korupsi dan ketidakpercayaan dirinya terhadap partai berkuasa. "Kami akan safari ke lima negara bagian dan meminta masyarakat luas agar tak memilih para pengkhianat negeri ini," tuturnya. Hazare menambahkan, dia akan merancang aksi protes berikutnya di New Delhi pada 30 Desember dan 1-2 Januari mendatang. UU tentang Lokpal menjadi masalah bagi pemerintahan koalisi pimpinan Manmohan Singh. UU itu memungkinkan ombudsman menyidik kasus korupsi di kalangan politisi senior maupun pegawai negeri. Setelah diluluskan majelis rendah, UU itu akan diajukan ke majelis tinggi (senat) hari ini (29/12) untuk mendapatkan stempel atau persetujuan. Bentuk dan bagaimana wujud peraturan itu nantinya telah mendominasi agenda politik di India selama berbulan-bulan. Masalah itu juga kian menambah tekanan terhadap pemerintahan Singh yang sudah terbebani oleh serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi. Pemerintah harus merancang dan menyusun kembali UU antikorupsi dari versi sebelumnya untuk mengakomodasi protes yang dilancarkan para pendukung Hazare Agustus lalu. Massa mengklaim UU baru tersebut lemah dan tidak bergigi jika menghadapi korupsi yang endemik di India. Pemilik nama lengkap Kisan Bapat Baburao Hazare itu juga berjanji melanjutkan perjuangannya untuk melawan pemerintahan yang korup dan dinilainya diktator. "Jika (rezim diktator) ini berlanjut, apa yang bisa kita lakukan" Kita harus selamatkan bangsa ini. Siapapun Anda harus siap masuk penjara (karena dinilai melawan pemerintah)," serunya kepada pendukungnya.  "Saat ini penjara-penjara sudah penuh penghuni dan pemerintah harus memasukkan kita semua ke dalamnya," tambahnya. Kelompok atau organisasi India Melawan Korupsi (India Against Corruption) pimpinan Hazare mengklaim bahwa lebih dari 170 orang telah menandatangani pernyataan siap ditangkap dan dipenjarakan. Pernyataan tersebut diteken di depan kompleks rumah dinas para menteri kabinet serta anggota parlemen di Mumbai. (AP/AFP/RTR/cak/dwi)

TGPF Mesuji Temui Pemicu Konflik

NASIONAL - HUKUM

Kamis, 29 Desember 2011 , 11:15:00

BANDARLAMPUNG – Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji mulai menemui titik terang atas konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung. Meskipun saat ini belum ada kesimpulan utuh yang didapat, namun beberapa permasalahan yang diinvestigasi oleh TGPF mulai jelas.

’’Dari temuan di lapangan, semua pihak memiliki permasalahan. Yakni di masyarakat, investor, dan pemerintah. Nah kami ingin melihat sebetulnya bagaimana tiga hal ini mendapat satu solusi sehingga masalah ini bisa selesai,’’ kata Anggota TGPF Ichwan Malik usai rapat kerja dengan Komisi I DPRD Lampung, kemarin (28/12).

Ichsan yang merupakan akademisi Universitas Indonesia ini ke Gedung DPRD Lampung sekitar pukul 11.00 WIB bersama dua anggota TGPF lainnya. Yakni Agus Mulyono dari Kementerian Kehutanan, dan Tisnanta yang merupakan akademisi Universitas Lampung. Mereka didampingi tim asistensi TGPF dari Kemenkumham.

Ia melanjutkan, saat berada di Mesuji, TGPF bertemu dengan 1.500 warga Tuguroda Register 45 yang tengah beristigasah. Mereka juga bertemu penjabat bupati Mesuji, serta masyarakat Desa Talanggunung, juga aparat Polres Tulangbawang dan aparatur lainnya.

’’Ketika Menko Polhukan menandatangani SK TGPF, saya memang merasa ini agak berat karena akan membongkar motif, menduga dampak yang akan terjadi, serta mengungkap pelaku,’’ kata dia.

Apalagi, lanjut dia, kekerasan di Mesuji sudah menjadi isu internasional dan bisa menular ke provinsi lain. ’’Ini macan tidur. Sekarang konflik mengarah ke persoalan sumberdaya alam dan politik sepuluh tahun ke depan. Tugas tim untuk mencegahnya, cukup di Lampung. Tapi sayangnya sudah bergeser ke Bima, Jambi, dan lainnya sudah menunggu,’’ tuturnya.

Ketika datang ke lapangan, ada beberapa hal yang diidentifikasi secara awal. Di antaranya PT Silva Inhutani yang masalahnya dipicu perluasan lahan dari 33 hektare ke 43 hektare. Menurut dia, ini merupakan titik tolak berkembangnya konflik. ’’Kami gali lebih jauh. Mengapa perluasan menimbulkan permasalahan?’’ kata Ichsan.

Sementara, investigasi di PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI) juga menemukan permasalahan. ’’Persoalannya, ini dibeli kosesi 10 ribu inti, tapi 7 ribu untuk plsama dan sudah 17 tahun plasma belum terealisai. Ini memicu persoalan,’’ ujarnya.

Menurut dia, konflik ini telah mencuat ke tingkat nasional. Terlebih sejak diputarnya video yang patut diduga rekayasa. Untuk itu, harus ada solusi dan cukup dikunci sampai di Lampung karena itu bukan hanya soal penegakan hukum, tapi keadilan rakyat di Lampung yang merupakan dua hal terkait.

Sementara, Anggota Komisi I DPRD Lampung Farouk Danial mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan sejumlah alternatif penyelesaian masalah di kawasan produksi hutan Register 45. Rekomendasi ini telah dibuat pada 9 Maret 2011.

Isinya, pelepasan areal perluasan Register 45 seluas 9.600 ha di Talanggunung dan Labuhanbatin dengan mendesain luas kawasan hutan produksi. ’’Dengan kata lain, mengembalikan luas kawasan hutan menjadi 33.500 ha,’’ kata Farouk saat rapat kerja.

Ini sesuai dengan hasil rekomendasi dari TGPF Permasalahan Okupasi Kawasan Hutan oleh Masyarakat di Lampung yang dibentuk oleh Menhut berdasarkan SK Menhutbun Nomor 618/Kpts-III/1998 tanggal 7 September 1998.

Rekomendasi kedua, yakni merelokasi masyarakat Moro-Moro dan lain-lain yang mengokupasi kawasan hutan produksi di dalam 33.500 ha ke wilayah perluasan Register 45. Yaitu dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat adat Desa Talangbatu seluas 7 ribu ha dan dengan masyarakat adat Desa Labuhan Batin seluas 2.600 ha.

Kemudian, melakukan program transmigrasi kepada masyarakat Moro-Moro dan lain-lain apabila tidak tercapai kesepakatan relokasi warga ke wilayah perluasan Register 45. Serta mengeluarkan kawasan hutan produksi yang diokupasi oleh masyarakat Moro-Moro dan sekitarnya dari areal Register 45 sebagaimana yang telah diperolah dan dinikmati oleh warga Desa Indraloka I dan Desa Indraloka II.

Pada bagian lain, Asisten Bidang Pembangunan Ekonomi Pemprov Lampung, Arinal Zunaidi  menyebutkan sengketa lahan di Mesuji merupakan ulah provokator. ’’Sampai sekarang bahwa temuan kami dan TGPF masih menyatakan bahwa rusuh ini adalah ulah provokator,’’ urainya di sela-sela agenda silaturahim Gubernur Lampung, Fokorpimda dengan Pangdam II Sriwijaya Mayor Jendral S. Widjonarko S.Sos.,MM.,MSc. di Balai Keratun, tadi malam.

Dia juga menyatakan, akan mendukung dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan di Mesuji. Namun deikian, diharapkan TGPF bisa memberikan informasi seobjektif mungkin. ’’Sehingga masalah ini bisa segera dicarikan solusinya,’’ tukas dia. Karenanya, dia berharap juga momen silaturahim tersebut
menjadi langkah awal kerjasama antara pemda dengan aparat. Sehingga segala masalah terkait keamanan bisa diatasi dengan baik.

Dia pun memaparkan, berita rusuh Mesuji menjadi topik yang banyak disorot. Tetapi kondisi ini belum memberikan dampak terhadap investasi. ’’Tetapi jika media nasional terus membesar-besarkan, bisa jadi ini akan mengganggu sistem investasi di Bumi Ruwajurai,’’ jelasnya.

Sementara itu, Pangdam II  Sriwijaya Mayor Jendral S. Widjonarko mengaku siap bekerjasama dengan pemerintah daerah. ’’Untuk hal-hal yang akan mengganggu keamanan di Provinsi ini secara tegas kami siap bekerjasama,’’ katanya.

Menurut dia, menjaga keamanan merupakan kewajiban dari TNI baik angkatan laut, udara ataupun darat. ’’Sudah saya imbau kodim, Lanal, Lanud agar bisa bekerjasama dengan Pemda Lampung,’’ tegas dia sembari menyebutkan bahwa pihaknya tidak menyediakan pasukan khusus untuk penyelesaian konflik di Mesuji.  Tetapi kata dia, sebagai aparat sekaligus putra daerah Lampung, tentu dia juga menginginkan yang terbaik untuk provinsi ini. ’’Sehingga strelisasi untuk daerah konflik, jika perlu pun akan dilakukan. Untuk pengamanan kita akan bantu pemerintah,’’ tukasnya.

Dalam acara silaruhami dengan prajurit TNI paginya, Pangdam mengungkapkan, hingga saat ini Lampung baru memiliki delapan kodim dibawah komando Korem 043/Gatam. Jumlah tersebut dirasa sangat kurang. Terlebih hingga saat ini masih terdapat daerah-daerah yang kosong dari penjagaan anggota TNI.

Seperti Tulangbawang Barat yang dengan 4 kecamatan memiliki 1 koramil. Lalu Mesuji yang memiliki 1 koramil untuk penjagaan di 8 kecamatan. Tak hanya itu, Tulangbawang dengan 14 kecamatan pun hanya memiliki 1 koramil. Dengan pengembangan-pengembangan daerah tersebut, maka perlu didirikan jajaran setingkat koramil untuk melakukan penjagaan. Sehingga jika terjadi peristiwa-peristiwa cepat dapat diketahui dan ditanggulangi.

’’Kita kan baru saja menambah dua kodim. Yakni Kodim 0426/Tulangbawang dan Kodim 0427/Way Kanan. Kemudian juga ditambah dua koramil di Metro Utara dan Metro Selatan,’’ tambah Danrem 043/Gatam Kolonel CZI Amalsyah Tarmizi, S.IP.

Menurutnya untuk pembangunan Koramil di Kabupaten Mesuji telah dikomunikasikan dengan pemerintah daerah setempat. Selain di Mesuji, juga akan dibangunkan koramil di Tulangbawang, Rawajitu, juga Tulangbawang Barat.

’’Pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Sebab kami sangat mengerti keterbatasan anggaran terutama untuk daerah otonom. Saya tidak bisa menjanjikan mana yang paling cepat realisasinya. Sebab kita kan tidak mungkin bergerak sendiri,’’ urainya.

Ia mengatakan pembangunan ini dilakukan bersama-sama. Misalnya masyarakat menyiapkan lahan, lalu pemerintah daerah membangunkan gedung, dan TNI yang menyiapkan personel untuk ditugaskan. “Personel kami siap,” tegasnya.

Menurutnya pembangunan koramil di wilayah-wilayah tersebut memang karena diperlukan. Bukan didasarkan adanya peristiwa lainnya. Ia mengatakan saat ini Korem memiliki 996 orang Babinsa. Jumlah tersbeut harus mengcover wilayah Lampung seluas 335 ribu km persegi. Kemudian juga melakukan pengamanan untuk 7,5 juta penduduk Lampung. ’’Jadi satu orang Babinsa itu sama saja harus mengamankan 35 km persegi juga 7500 orang,’’ jelasnya.  Padahal tugas Babinsa cukip berat, selain memonitor juga harus melakukan kegiatan komunikasi sosial, melakukan pelatihan pembelaan negara, dan lainnya. Pertimbangan-pertimbangan itu juga yang mendasari pentingnya dibangun Koramil di wilayah-wilayah yang masih kosong. Hal ini menurutnya telah dikomunikasikan kepada  Pangdam II/Swj Mayjen TNI S Widjonarko.

Pangdam Widjonarko menyatakan menyetujui apa yang diusulkan Danrem 043/Gatam. ’’Memang masih ada wilayah-wilayah yang kosong, tidak ada penjagaan anggota TNI seperti di Jalintim dan Jalinbar. Kami mempersilakan pembangunannya kepada pemda setempat. Kami siap menerima hibah, saya setujui,’’ ujarnya.
tegasnya. (dyn/eka/nui/niz)

Kasus Lambu Ditemukan Pelanggaran HAM

NUSANTARA - NTB

Kamis, 29 Desember 2011 , 11:37:00

BIMA --Hasil penelusuran dua orang anggota Komnas HAM, yang sejak Selasa lalu  turun ke Kecamatan Lambu menemukan adanya pelanggaran HAM saat pembubaran paksa  massa FRAT yang memblokir Pelabuhan Laut Sape. Beberapa kejanggalan yang menjadi temuan Ridhal Saleh dan Sriyana, saat pembubaran massa yang menduduki Pelabuhan Sape, tidak ada perlawanan apapun dari  warga Lambu. Bahkan kata Ridhal, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, telah meminta untuk mundur.

Kejanggalan lain, apa yang menjadi alasan bagi aparat keamanan melakukan penembakan. ‘’Persoalan ini masih kita dalami.  Dan kita menemukan ada penembakan terhadap warga yang berada di luar TKP (diluar pelabuhan),’’ sebutnya.

Beberapa kejanggalan tersebut diakui Ridhal yang ditemani Sriyana masih akan didalami pihaknya untuk mendapatkan data riil tentang kejadian yang menewaskan dua orang warga Lambu tersebut. ‘’Dengan sejumlah kejanggalan itu, kita menemukan ada pelanggaran HAM yang terjadi saat pembubaran blokir pelabuhan,’’ tegasnya.

Terhadap temuan itu,  Ridhal mengaku telah menemui Kapolda NTB dan Kapolres Bima Kota. Meminta agar mengambil tindakan hukum terhadap oknum anggota polisi yang bertindak di luar prosedur.
Permintaan itu telah disampaikan langsung Ridhal ketika melakukan pertemuan dengan Kapolda maupun Kapolres Bima Kota, kemarin. ‘’Ini sudah saya sampaikan langsung pada Kapolda dan Kapolres,’’ kata Ridhal, usai mengunjungi warga Lambu yang ditahan di Rutan Bima, kemarin.

Permintaan itu lanjutnya, karena dari hasil penelusuran mereka di lapangan, juga menemukan ada oknum anggota polisi yang menembak warga. Padahal mereka berada sekitar jarak 700 meter dari Pelabuhan Sape.
‘’Kita sudah minta pada oknum anggota polisi yang melanggar prosedur, diproses secara hukum,’’ tandasnya.

Termasuk katanya permintaan agar warga Lambu yang kini ditahan dan dijadikan tersangka kasus pemblokiran Pelabuhan Sape diproses secara adil, tidak ada unsur balas dendam. Sehingga warga yang tidak bersalah, dapat dibebaskan. ‘’Bahkan saya minta pada Kapolda, kalau bisa warga Lambu yang ditahan, bisa ditangguhkan,’’ sebutnya.

Terhadap beberapa persoalan yang disampaikan pada Kapolda dan Kapolres Bima Kota, Ridhal mengaku, Kapolres bersikap kooperatif dan cukup terbuka. ‘’Terhadap warga Lambu yang saat ini luka-luka dan saat ini di rawat di rumah masing-masing, agar diobati dan dibawa ke rumah sakit. Dengan jaminan, mereka tidak ditahan dan dijadikan tersangka,’’ imbuhnya.

Terkait dengan jumlah warga Lambu yang meninggal dunia versi Komnas HAM ada tiga orang, dua orang meninggal saat insiden di pelabuhan Laut Sape atas nama Mahfud dan Arif Rahman, akibat luka tembak dan Safrudin yang meninggal pasca bentrok pelabuhan. Untuk kematian Safrudin ini katanya masih akan didalami. Karena kabar sebelumnya, korban meninggal akibat shock sepulang dari TKP.

Setelah sehari sebelumnya melakukan investigasi di Pelabuhan Sape dan memasuki wilayah Kecamatan Lambu, kemarin dua orang anggota Komnas HAM bertemu dengan Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS SIK. Pertemuan mereka hanya berlangsung beberapa menit di ruang kerja Kapolres. Selanjutnya mereka ke kantor Reskrim Gunung Dua.

Dua orang anggota Komnas HAM diperlihatkan sejumlah alat bukti yang disita aparat kepolisian dari TKP Pelabuhan Sape berupa tombak, parang, busur panah, batu, beberapa botol bensin, bambu  runcing, lira (alat tenun), mesin diesel dan lainnya. Termasuk satu unit sepeda motor anggota Patroli Motor Polres Bima Kota, yang menurut penjelasan Kapolres diparangi oleh warga saat kejadian.

Usai melihat-lihat Barang Bukti (BB) yang digelar di teras ruang Reskrim, Ridhal dan Sriyana, di dampingi Kapolres setempat mengunjungi warga Lambu yang ditahan dan dijadikan tersangka di Rumah Tahanan Bima.     

Di Rutan Bima Komnas HAM bertemu dengan 37 orang warga Lambu yang dijadikan tersangka oleh polisi. Dua orang diantara mereka menyampaikan uneg-uneg langsung pada dua orang anggota Komnas HAM. ‘’Kami keberatan atas perlakukan aparat polisi. Setelah kami ditangkap dan diamankan, kita masih dipukuli dan dianiaya, Ini yang membuat kami kecewa atas prilaku aparat,’’ keluh Junaidin, salah seorang tahanan Lambu, asal Desa Rato.

Persoalan lain yang diungkapkan tahanan Lambu  Adi Supriadi, salah seorang tersangka kasus pembakaran Kantor Camat Lambu, tahun 2010 lalu. Dia mempersoalkan penangkapan dirinya oleh anggota Polres Bima Kota, karena tanpa surat penangkapan.

Terkait kasus Lambu sebelumnya, menurut Adi Supriadi, Komnas HAM telah keluarkan rekomendasi, salah satunya Adi Supriadi dibebaskan. ‘’Selama ini aparat dan pemerintah tidak pernah menggunakan jalur diplomasi, ketika Bupati mengeluarkan SK 188,’’ sebutnya.

Menjawab persoalan itu, Ridhal mengaku persoalan SK 188 akan dibahas dengan Bupati Bima. Karena diakui SK 188 tersebut sebagai sumber masalah yang melahirkan aksi pemblokiran Pelabuhan Sape dan aksi demo dari warga Lambu. (gun)

Kapolri: Pisahkan Soal Tambang dan Blokade Pelabuhan

 

BIMA-Kapolri Timur Pradopo kemarin berkunjung ke Bima. Menggunakan pesawat khusus yang mendarat di Bandara Bima, Kapolri disambut sejumlah petinggi kepolisian baik Mabes Polri dan jajaran Polda NTB.
Usai mendarat, Kapolri langsung menggelar rapat tertutup di ruang VIV bandara. Pertemuan dihadiri Kapolda NTB Kapolres Kabupaten dan Kota bima, Bupati Bima dan Kabareskrim Mabes Polri yang telah tiba sehari sebelumnya di Bima.
Sementara itu, tadi malam Kapolri juga menggelar pertemuan  di salah satu lokasi di Kota Bima. Selain pejabat kepolisian, pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat pemda dan perwakilan masayarakat.
Dalam pertemuan tersebut, kapolri meminta agar persoalan pertambangan dan blokade Pelabuhan Sape dipisahkan. Karena menurutnya, tidak semua persoalan yang terjadi di Bima bisa ditangani kepolisian. ‘’Kalau terkait tambang, itu bukan urusan polisi tapi urusan pemda,’’ kata kapolri.
Ditambahkan, jika ada pelanggaran hukum di dalamnya tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Baik pelanggaran oleh polisi maupun masyarakat.
Kapolri juga meminta pemda menyelesaikan persoalan tambang dengan seadil-adilnya. ‘’Ini bukan berarti polisi tidak mau membantu bupati,’’ katanya.
Dijelaskan, blokade Pelabuhan Sape oleh pendemo merupakan pelanggaran fasilitas negara. Dikhawatirkan, pemblokiran itu akan berdampak pada persoalan lain, seperti masalah ekonomi. Polisi sudah melakukan upaya persuasif, pendekatan terhadap pendemo namun tidak ditanggapi secara baik.
‘’Tidak ada polisi yang kebal hukum. Jika ada yang salah akan diperiksa. Kepada bupati diminta untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus. Persoalan hukum yang terjadi akan dituntaskan,’’ katanya.
Camat Lambu H Ahmad yang ikut dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, kehadiran kapolri di Lambu diharapkan bisa memicu suasana kondusif. Karena semua fasilitas pemerintah di kecamatan ini tak bisa digunakan. Ia juga mengungkapkan, saat ini ada 200 kepala keluarga (KK) yang mengungsi dan tidak berani kembali ke Lambu.
Kapolri akan menceritakan persoalan tersebut kepada Mendagri. Ia berharap hal itu jadi bahan evaluasi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. ‘’Kegiatan tambang harus disosialisasikan agar tidak jadi pro kontra,’’ katanya.
Kapolri juga memercayakan kepada Kapolda dan Kapolres untuk menyelesaikan persoalan tersebut. (gun)

Bima Rusuh, Rizal Ramli Salahkan SBY Lagi

	NASIONAL - POLITIK Selasa, 27 Desember 2011 , 20:02:00 JAKARTA - Mantan Menteri  Perekonomian Rizal Ramli menilai rezim SBY-Boediono makin terlihat sebagai rezim pembunuh. Sebab, aparat keamanan selama di bawah pemerintahan SBY-Boediono sering  bertindak semena-mena membunuh rakyatnya dengan kekuatan senjata seperti yang terjadi dalam kasus Mesuji dan Bima. Menurut Rizal, seharusnya anggota Polri bisa tampil seperti polisi di Inggris yang hanya dipersenjatai pentungan. "Dengan pentungan rakyat sudah takut. Tapi yang terjadi Brimob lebih dari tentara," kata Rizal saat tampil sebagai pembicara diskusi di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa (27/12). Lebih lanjut Rizal mengatakan, harapan jutaan rakyat Indonesia kini semakin jauh dari kenyataan. Sebaliknya, selama tahun 2011 ini justru rezim SBY-Boediono muncul dengan tiga muka, yaitu muka pembohong, korup dan pembunuh. Rizal membandingkan pemerintahan saat ini dengan pemerintahan sebelumnya. Pada zaman Presiden Soeharto (Alm), katanya, korupsi dilakukan oleh  keluarga dan kroni-kroninya. Tetapi keadaan itu semakin diperparah dalam pemerintahan SBY-Boediono. Rizal menyebut korupsi sekarang dimulai dari istana hingga ke para kepala daerah. "Sama, semuanya korup. Kami mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun perubahan," tandasnya. (kyd/jpnn)

Nou Camp Ganti Rumput, Barca Minta Jadwal Diundur

	OLAHRAGA - SEPAKBOLA Selasa, 27 Desember 2011 , 19:19:00 BREAK kompetisi dimanfaatkan Barcelona atau Barca untuk membenahi Nou Camp. Kandang Barca itu tengah dalam proses penggantian rumput lapangan. Jika tidak ada kendala, proses itu bakal kelar dalam pertengahan pekan ini (29/12). Tapi, Presiden Barca Sandro Rosell tengah melobi Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) agar bentrok kontra Osasuna di Nou Camp dalam leg pertama babak 16 besar Copa del Rey yang sedianya digelar 4 Januari 2012 dimundurkan sepekan. Itu sebagai antisipasi apabila proses renovasi stadion molor. "Renovasi mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan karena pengerjaannya kompleks. Pertama, kami harus mencabut rumput dan melakukan stabilisasi tanah. Jika sudah selesai, lalu dipasang karpet baru dan terakhir dilakukan konsolidasi tanah untuk ditanami rumput lagi," papar Rosell sebagaimana dilansir di situs resmi klub. Usulan Barca masih dipertimbangkan RFEF. Tapi, sejumlah suara minor menuding Barca hanya mencari akal-akalan agar bisa beristirahat lebih lama. Energi Carles Puyol cs memang lumayan terkuras usai berlaga dalam Piala Dunia Antarklub di Jepang. Tidak hanya itu, apabila laga dimundurkan, RFEF akan kesulitan mencari jadwal pengganti. Belum lagi keberatan dari Osasuna yang sudah menjual tiket pertandingan kepada fans mereka untuk leg kedua yang dijadwalkan pada 12 Januari 2012. (dns)

Kalapas Mappedeceng Terjunkan TPF Kasus Gantung Diri

Tidak masalah, itukan hak mereka, tidak mungkinlah saya mau melarang. Yang jelas sampai saat ini pihak Lapas masih menyatakan kalau tewasnya Safrillah murni gantung diri

27 December 2011, 18:56 WITA

Kepala Lapas Mappedeceng, Darwis Syam (dok)

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mappedeceng, Darwis Syam dalam mengungkap kebenaran tewasnya seorang narapidana dalam sel tahanan dengan cara gantung diri, menerjunkan Tim Pencari Fakta (TPF) dari internalnya.

Hal itu diungkapkannya pada luwuraya.com di Warkop Media Center, Masamba, Selasa (27/12/11). Menurutnya ia mengetahui adanya kejadian itu, setelah mendapat laporan dari Kepala Keamanan Rutan, Iwan sekitar sepuluh menit setelah ditemukannya Napi gantung diri dan langsung memberitahukan hal itu kepada pihak kepolisian.

“Setelah dapat laporan dari kepala keamanan, saya langsung melarang siapapun untuk menyentuh korban dan lainnya di Tempat Kejadian Perkara (TKP), lalu saya langsung telpon Kabag Ops Polres Luwu Utara,” kata Darwis.

Ia mengatakan pada kejadian tersebut ada enam orang sipir yang sedang bertugas jaga. Dua sipir di portir/pintu, dua orang di pos, dan dua sipir yang setiap saat berkeliling menjaga blok yaitu Asbar dan Rifin. Semua petugas jaga pada saat itu akan diperiksa secara internal untuk dimintai keterangan atas kejadian itu.

“Petugas jaga yang pertama mengetahui kejadian ini adalah Asbar, setelah mendapat informasi dari para Napi lainya yang pertama menemukan Safrillah gantung diri. Untuk mengetahui fakta sesungguhnya maka semua yang bertugas saat itu akan diperiksa,”ujarnya.

Ditanya terkait pihak keluarga korban menduga tewasnya Safrillah bukan karena gantung diri dan akan menempuh jalur hukum untuk mengusut, Darwis tidak mempermasalahkannya dan itu adalah hak sebagai warga negara.

“Tidak masalah, itukan hak mereka, tidak mungkinlah saya mau melarang. Yang jelas sampai saat ini pihak Lapas masih menyatakan kalau tewasnya Safrillah murni gantung diri,” tegasnya.

Dan apa, tambah Darwis, yang disampaikan pihak keluarga korban yang menyatakan mendapat informasi dari Lapas ada dua versi,  menurutnya itu tidak betul. “Informasi yang kami sampaikan pada keluarga korban pada saat itu, kalau korban tewas karena gantung diri,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan luwuraya.com sebelumnya, Seorang narapidana Lapas Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara (Lutra) ditemukan tewas dalam sel tahanan Wisma Delima, Kamar enam. Napi bernama Safrillah alias Edo itu diduga bunuh diri dengan cara menggantungkan lehernya menggunakan sarung pada besi ventilasi kamar selnya, Kamis (22/12/11) lalu.(ayi)

Demi Bisnis Hiburan, Pasang Foto Pejabat Polri

NUSANTARA - KEP. RIAU

Senin, 26 Desember 2011 , 09:29:00

BATAM - Banyaknya tempat hiburan yang memajang foto-foto pejabat Kepolisian Polda Kepri sebagai tameng untuk memperlancar usahanya, membuat polisi gerah. Polda Kepri mengimbau semua tempat hiburan untuk mencopot dan tidak memasang foto-foto tersebut.

Bahkan beberapa waktu lalu kepolisian Polda Kepri sempat menggelar razia dan mencabut sejumlah foto-foto pejabat Polda yang dipajang di sejumlah kafe di Teluk Bakau, Batu Besar, Nongsa.

Seorang Sumber di Direktorat Binmas Polda Kepri yang tidak mau menyebutkan namanya mengakui hal tersebut. Bahkan ada kafe yang masih memajang foto pejabat yang sudah tidak menjabat lagi di Polda Kepri.

"Memang banyak foto-foto pejabat kepolisian yang dipajang. Biasalah untuk dijadikan tameng, seolah-olah usaha dia itu dibekingi pejabat polda, padahal usaha seperti itu tidak pernah dibekingi," katanya.

Seperti hal yang diungkapkan Jhon, seorang pemilik kafe di Teluk Bakau, Nongsa mengaku memasang foto supaya terkesan bahwa kafe tersebut aman dari razia petugas kepolisian. "Kalau ada foto-foto seperti itu kan orang yang mau minum di sini tidak akan takut. Selain itu para tamu juga akan merasa aman jika melihat foto tersebut," katanya.

Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono mengatakan razia atau penertiban foto-foto tersebut sudah kerap dilakukan. Ini untuk menjaga nama baik institusi kepolisian. Menurutnya, memajang foto-foto tersebut di tempat hiburan sama sekali tidak dibenarkan. Ia berharap para pemilik tempat hiburan untuk tidak memasang foto-foto yang demikian.

Hartono menambahkan bahwa pihak kepolisian sama sekali tidak pernah membekingi sejumlah kafe di Batam. "Kalau ada foto seperti itu akan kami tindak. Polisi tidak mau membekingi kafe atau pun tempat hiburan. Kalau ada tindakan melanggar hukum di tempat-tempat hiburan akan tetap ditindak. Yang salah tetap akan disalahkan,"katanya. (jpnn)

Deltras Tak Lagi Pakai Putra Deltamania Akan Datangi Pengurus

OLAHRAGA - LIGA INDONESIA

Senin, 26 Desember 2011 , 09:26:00

Foto: Dok.JPNN

SIDOARJO - Pengurus Deltras Sidoarjo lagi-lagi membuat keputusan mundur. Salah satunya dengan mengubah nama tim tersebut dari Delta Putra Sidoarjo menjadi Delta Raya Sidoarjo.

"Sudah pasti nama tim ini diubah dari Delta Putra Sidoarjo, menjadi Delta Raya Sidoarjo. Karena, kata putra itu pengertiannya sempit, berbeda dengan raya yang artinya sangat luas dan menyeluruh," bilang direktur utama PT Delta Raya Sidoarjo, Mafirion Syamsuddin, kemarin (25/12).

Menurut dia, meskipun begitu mereka akan tetap menggunakan singkatan Delta Raya Sidoarjo adalah Deltras. "Jadi yang berubah hanya di kepanjangan nama saja. Kalau singkatan sih, ya tetap menggunakan nama Deltras," ucap pria kelahiran Pekanbaru, Riau ini. 

Sejatinya perubahan nama Deltras ini bukan hal yang baru. Sebab, pada awal pembentukan tim, pengurus sudah mewacanakan perubahan nama tim asal Sidoarjo itu. Sayang, setelah ada penolakan dari Deltamania, pendukung Deltras, pengurus urung mengubah nama tim tersebut.

"Tidak ada yang berubah dari nama Deltras. Kalau untuk tim, tetap menggunakan nama Delta Putra Sidoarjo. Nah, kalau Delta Raya Sidoarjo adalah nama perusahaan yang menaungi tim sepak bola itu," ucap Achmad Zaini, sekretaris Deltras, saat itu.

Nah, yang membuat masalah adalah niat pengurus tersebut tampaknya belum dikomunikasikan dengan Deltamania. Sporter pendukung Deltras ini pun berang. Menurut mereka, kata "Putra" yang tekandung dalam nama Deltras memiliki nilai tersendiri.

"Kami tidak terima dengan perubahan nama itu. Besok (hari ini, Red) kami akan mengirimkan perwakilan untuk menghadap pengurus. Kami harus mempertanyakan masalah ini secara langsung," kata koordinator Deltamania, Saiful Baqirok. (dik/ko)

PSSI Gerilya Pemain Timnas

	OLAHRAGA - SEPAKBOLA Senin, 26 Desember 2011 , 06:33:00 Foto: Charlie L/Indopos JAKARTA - Tak hanya jajaran klub yang coba dirayu PSSI agar kembali ke pangkuan dan meninggakan kompetisi yang dianggap illegal. Para pemain timnas juga mengaku didekati PSSI dan disarankan agar meninggalkan kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan memilih bergabung dengan klub-klub Indonesian Premier League (IPL). Janji yang diberikan PSSI sudah jelas, yaitu tempat di timnas Merah Putih. Memang ada sedikit celah bagi para pemain untuk meninggalkan klubnya (ISL) dan membelot ke klub-klub IPL. Dimana di setiap kontrak pemain terdapat keterangan "berkompetisi di bawah naungan federasi (PSSI)". Beberapa pemain timnas yang dihubungi Jawa Pos mengakui sudah beberapa kali diajak ketemu pengurus PSSI. "Beberapa hari lalu saya dihubungi Pak Farid Rahman. Dia memang dekat dengan para pemain," kata salah satu pemain timnas senior yang tidak mau namanya dipublikasikan. Penggawa timnas lainnya juga mengakui hal yang sama. Yaitu dibujuk-bujuk agar mau meninggalkan klubnya (ISL) saat ini dan bergabung dengan tim IPL. "Saya sudah sering dihubungi. Tapi saya masih mikir dulu karena biar bagaimanapun saya masih tetap menghormati kontrak klub yang saya bela saat ini," kata salah satua pemain timnas lainnya. Kepada wartawan di Jakarta  beberapa hari lalu, Presiden APPI (Asosiasi Pemain Profesional Indonesia) Ponaryo Astaman yang bersama kepengurusannya sudah bertemu dengan  jajaran pengurus PSSI mengakui para pemain yang tergabung dalam APPI juga disarankan untuk meninggalkan klub yang berkompetisi di bawah  PT Liga Indonesia (PT LI) dan hijarah ke IPL yang direstui PSSI agar bisa memperkuat timnas. "Jujur saja, kami memang mendapatkan tawaran begitu. Tapi permasalahannya tidak sesederhana itu. Tidak mungkin bagi kami untuk tiba-tiba saja memutuskan kontrak dengan klub yang kami bela sekarang. Kami bisa diadukan ke ranah hukum oleh manajemen klub," beber mantan kapten timnas Merah Putih itu. Beberapa pemain dengan tegas tidak akan menerima tawaran PSSI itu. Di antaranya kapten timnas U-23 Egi Melgiansyah. "Saya akan tetap membela Pelita Jaya. Saya terikat kontrak di sini dan senang bergabung dengan timnya. Jika konflik di persepakbolaan kita sudah  menemui jalan keluar terbaik pasti kita bisa kembali memperkuat timnas. Kami semua berharap kekisruhan ini segera usai," kata Egy kepada wartawan di sela launching tim Pelita Jaya. Hal senada dinyatakan rekan satu tim Egy baik di timnas maupun di Pelita Jaya, Diego Michiels. Pemain yang namanya tengah naik daun ini menegaskan akan tetap memperkuat  Pelita Jaya. "Saya akan tetap bermain di sini dan tidak akan pindah kemana-mana," ujar Diego. (ali/ko)

Kasus Meninggalnya Tiga Demonstran di NTB Polisi Dituding Tak Paham Etika Hukum

NASIONAL - HUKUM Minggu, 25 Desember 2011 , 15:55:00 JAKARTA - Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lamen Hendra Saputra mengatakan, Kepolisian di bawah pimpinan Jenderal Timur Pradopo tidak paham etika hukum menyusul tewasnya tiga pengunjuk rasa dari Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Apapun alasannya kata dia, namanya pembunuhan itu merupakan kejahatan kemanusiaan, terlebih itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seharusnya, aparat lebih mengetahui etika hukum yang berlaku. Karena sangat jelas lanjut Lamen, lebih tinggi derajat kemanusiaan dibandingkan dengan muatan barang-barang yang akan di kirim dari pelabuhan Sape menuju Nusa Tenggara Timur (NTT), ataupun sebaliknya. "Jangan jadikan pembenaran hal diatas untuk membantai rakyat dengan cara yang membabi buta, jika pihak kepolisian hari ini tidak bermental polisi kolonial pasti memiliki nurani kemanusiaan," kata Lamen kepada JPNN, Minggu (25/12). Karenanya, LMND meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediyono, serta Kapolri Jenderal Timur Pradopo bertanggung jawab atas kejahatan negara ini. "Jika tidak mampu sebaiknya mundur karena kasus serupa sangat banyak di daerah-daerah sehingga berpotensi seperti tragedi Bima ini," pungkasnya. Seperti diketahui, tiga pengunjuk rasa dari Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) yang tewas di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12). Mereka adalah Arief Rahman (19), Syaiful (17), dan Ansyari (20) yang tewas akibat tembakan peluru yang diduga  dari aparat keamanan. (kyd/jpnn)

Frits Janji Buka Mister X di Penyidik Terkait Kasus Pembunuhan Obaja Nakmofa

DUKUNGAN KELUARGA: Saksi dalam kasus pembunuhan Obaja Nakmofa (dua dari kiri) didampingi penasehat hukumnya, Semuel Haning dan istri serta keluarga, Jumat (23/12) di Mapolda NTT. (KRISTO EMBU/TIMEX) KUPANG, Timex--Tabir misteri pelaku utama pembunuhan anggota Buser Reskrim Polres Kupang Kota, Obaja Nakmofa mulai terkuak. Adalah Frits Boimau - saksi dalam kasus pembunuhan anggota Polres Kupang Kota, Obaja Nakmofa menyebut mister X dalam kasus tersebut. Namun, Frits tidak menguraikan secara rinci peran mister X dalam kasus pembunuhan Obaja Nakmofa. Frits Boimau (PNS Disnakertrans NTT) yang dalam pemeriksaan, Jumat (23/12) didampingi penasehat hukum, Semuel Haning berjanji akan menyampaikan kepada penyidik. Frits Boimau yang dicegat koran ini usai menjalani pemeriksaan siang kemarin mengatakan, malam saat kejadian, Kamis (1/12), dirinya bersama rekannya Iwan Billi dalam perjalanan pulang dan berhenti di Jalan Frans Seda dekat menara Telkomsel. "Kami berhenti di situ karena saya mau pinjam motornya Iwan. Iwan jalan kaki saja ke rumahnya di sekitar situ," kata Frits yang kemarin mengenakan baju kaus warna merah dan celana jins pendek warna biru itu. Setelah berpisah dengan Iwan, lanjut Frits, dirinya yang dalam keadaan mabuk tidak bisa mengemudikan sepeda motor. Sehingga ia mencari tempat untuk istirahat. "Jadi saya dorong motor kembali untuk mencari tempat untuk istirahat," ujarnya. Dalam perjalanan itu, lanjutnya, dirinya kemudian bertemu dengan mister X. "Dia (mister X) mau pinjam motor di saya tapi saya bilang motor ini saya juga pinjam jadi saya tidak kasi," katanya. Setelah itu, lanjut Frits, dirinya mengaku tidak tahu peran mister X tersebut dalam kasus pembunuhan Obaja dan dalam kasus yang disangkakan kepadanya yakni penggelapan sepeda motor. Namun, dirinya membenarkan lokasi percakapan dirinya dengan mister X dengan lokasi Obaja dibunuh tidak terlalu jauh karena hanya berseberangan jalan. Dia sendiri juga mengaku tidak tahu kejadian penikaman terhadap Obaja malam itu. Sementara itu pihak keluarga mendesak penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus yang melibatkan Frits Boimau. Seperti yang dikatakan istrinya, Itha Boimau. "Kami minta proses hukum ini dipercepat sehingga ada kejelasan hukum kasus yang dialami suami saya ini," kata Ita kepada koran ini usai menjenguk Frits, Jumat (23/12) di Mapolda NTT. Hal yang sama juga dikatakan dua anggota keluarga lainnya Linda Boimau dan Heny Boimau. Mereka mengharapkan proses hukum baik dalam kasus pembunuhan anggota polisi maupun kasus penggelapan motor yang telah menetapkan Frits sebagai tersangka agar segera dituntaskan. Harapan yang sama juga disampaikan penasehat hukum Frits Boimau, Semuel Haning, SH, MH. Kepada koran ini usai pemeriksaan, Sam - demikian sapaan akrabnya - meminta penyidik untuk segera menuntaskan kasus tersebut sehingga kliennya segera mendapat kepastian hukum. "Kasus yang dialami klien saya baik pembunuhan anggota polisi maupun penggelapan sepeda motor itu kami minta ini untuk segera dituntaskan," kata Sam. Pihaknya, lanjut Sam, mendukung penyidik untuk menuntaskan kasus tersebut. Karena itu, dia telah meminta Frits untuk kooperatif selama pemeriksaan. "Buktinya tadi (kemarin) selama pemeriksaan, klien saya sangat koperatif," ujarnya. Sam mengatakan, kliennya memberikan keterangan sesuai posisinya sebagai saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Obaja Nakmofa. "Keterangan yang diberikan dalam kapasitas sebagai saksi seperti yang sudah dirilis media masa selama ini," kata Sam tanpa menyebut materi pemeriksaan. Sebelumnya, penasehat hukum Frits Boimau, Semuel Haning, bertemu Kabid Humas Polda NTT, Kompol Antonia Pah. Usai pertemuan, Kabid Humas, Nia Pah mengatakan kedatangan penasehat hukum Frits Boimau didampingi sejumlah anggota keluarga tersebut guna memberikan dorongan dan kekuatan agar Frits Boimau tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. "Penasehat hukum dan keluarga Frits sudah memberikan advice agar Frits menyatakan apa adanya kasus tersebut dengan tidak berbelit-belit," ujar Nia Pah. Polda NTT jelas dia, sampai saat ini masih menunggu hasil uji labfor di Mabes Polri terhadap pakaian salah satu saksi kunci. "Hasil labfor belum sampai ke tangan penyidik. Direskrim Umum masih berada di Jakarta," ujarnya pendek. Terkait kasus ini, Kapolda NTT, Brigjen Pol. Ricky HP Sitohang saat bertandang ke Redaksi Timor Express, Jumat (23/12) mengatakan, sudah mengetahui secara pasti siapa pelaku penikaman Bripka Obaja Nakmofa. "Hanya saja untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maka butuh alat bukti. Walau pun alat bukti dihilangkan, namun ada yang yang terlupakan pelaku saat itu sehingga penyidik sudah bisa memastikan siapa tersangkanya," ujar Ricky Sitohang. Orang nomor satu di Polda NTT ini berharap agar media dalam pemberitaannya pun mendukung polisi dalam penuntasan kasus ini. "Prinsipnya bahwa saya tidak mau main-main dengan kasus ini. Saya dan masyarakat serta kita semua berharap agar siapa pun pelakunya harus diungkap polisi. Namun, tentunya tidak dengan menabrak rambu-rambu aturan yang ada," tegas mantan Kapolres Alor ini. (ito/vit/onq)

DPR: Peran BP Migas Diperluas

	EKONOMI - MAKRO Sabtu, 24 Desember 2011 , 12:18:00 JAKARTA  - Draf revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang disusun DPR, menyebutkan, peran Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) akan diperluas.  Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Satya Widya Yudha mengatakan, perluasan peran BP Migas diperlukan agar tata kelola pengusahaan hulu migas menjadi lebih baik. "Berdasarkan draf RUU Migas sementara, BP Migas selain mengurusi hulu migas juga berwenang menjual produk migas," katanya. Menurut dia, dalam draf RUU Migas yang tengah disusun DPR, BP Migas akan melakukan penjualan produksi migas bagian negara. Pada UU 22/2001, lanjutnya, penjualan produksi bagian negara dilakukan pihak ketiga yang ditunjuk BP Migas. Sementara, pengamat migas Pri Agung Rakhmanto mengusulkan, agar revisi UU Migas mengamanatkan BP Migas sebagai badan usaha yang posisinya sejajar dengan PT Pertamina (Persero). Pertamina khusus menangani blok-blok migas yang strategis dan potensial, sementara BP Migas menggarap blok-blok lainnya yang dikerjasamakan dengan swasta nasional dan asing. Posisi BP Migas, lanjutnya, juga tidak berada di bawah presiden, tapi Menteri ESDM. "Dengan di bawah Presiden seperti sekarang ini, terdapat dualisme kepemimpinan yakni Menteri ESDM dan BP Migas," ujarnya. Selain itu, Pertamina dan BP Migas tidak berada di bawah Kementerian BUMN, namun hanya Kementerian ESDM dengan mengacu pada UU Migas.  Menurut dia, hubungan Pertamina dan BP Migas semacam PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi. "Pertamina seperti Pertamina EP dan BP Migas serupa dengan PHE. Karenanya, dimungkinkan BP Migas mencari blok di luar negeri," katanya. Dia juga mengatakan, revisi UU Migas mesti memuat prioritas pertama kepada perusahaan negara, selanjutnya baru swasta nasional dan koperasi, dan terakhir swasta asing. "Di negara lainpun, ada keberpihakan pemerintah kepada perusahaan negaranya. Ini juga terkait ketahanan energi," katanya. Satya mengatakan, bentuk badan hukum BP Migas akan mirip dengan Bank Indonesia (BI). "Strukturnya ada dewan pimpinan dan dewan pengawas," katanya. Dewan pengawas terdiri dari Menteri ESDM sebagai ketua, dengan anggota Menkeu, Menhut, Mendagri, Menhan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. "Dewan pengawas diangkat dan diberhentikan Presiden," ujarnya. Selanjutnya, Kepala BP Migas diangkat dan diberhentikan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Satya juga mengatakan, poin-poin lain draf RUU Migas versi DPR adalah perpanjangan kontrak kerja sama migas dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR, pengenaan kewajiban pasok ke dalam negeri minimal 25 persen, dan perusahaan negara dan swasta nasional diberikan kesempatan pertama dalam setiap perpanjangan kontrak. Selain itu, penerapan azas "lex specialist" yakni klausul kontrak merupakan rujukan utama hukum termasuk soal pajak dan daerah penghasil mendapat bagian "first tranche petroleum" (FTP) dan bonus tanda tangan. "Namun, semua itu baru draf dari DPR yang memang mempunyai hak inisiatif mengajukan UU. Nanti, draf ini akan dibahas lagi dengan pemerintah," katanya. Satya berharap, revisi UU Migas yang dihasilkan tidak dibatalkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi dan memberikan keuntungan maksimal bagi rakyat. (dms)

Yamaha Tetap Andalkan Matik

Sabtu, 24 Desember 2011 , 11:46:00

JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing tetap mengandalkan motor jenis automatic sebagai core utama penjualan tahun depan. Target tersebut didasarkan dari data penjualan sepeda motor asal Jepang itu pada 2011. Tercatat, pada Sementer I 2011, penjualan motor jenis automatic mencapai 53,3 persen dari total penjualan 1.655.684 unit. Motor konvensional 38 persen dan jenis sport 9,6 persen. Total penjualan dari Januari-November mencapai 2.839.604 unit.

"Tahun depan total penjualan mencapai 3,7 juta unit," kata General Manager Promotion dan Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Eko Prabowo di Jakarta, Jumat (23/12). Dia menyebutkan jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 3,4 juta unit. Dari target tersebut, 49-50 persen adalah penjualan roda dua jenis automatic.

Menurut Eko, total penjualannya pada automatik seperti Mio, Mio Soul, dan Xeon. "Setiap tahun target penjualannya terus meningkat," katanya. Menurut Eko, tetap diandalkannya motor jenis automatic berdasarkan hasil survei di lapangan. Ada kecenderungan saving dari bebek konvension ke automatic. Tipe yang paling banyak dicari orang adalah Mio. "Sekarang orang tidak mau repot. Jenis yang kuat sport. Tapi hanya untuk orang yang hobi saja. Kalau untuk kendaraan sehari-hari orang lebih mau yang safety. Matik terus bertambah," papar Eko.

Sejak motor jenis automatic diluncurkan pada 2003, lanjut Eko, tren penjualan terus meningkat. Hingga kini sudah terjual lebih dari 5 juta unit sejak Nouvo dikeluarkan 2003. Untuk inovasi tahun depan, kata Eko, sudah disiapkan pabrikan garpu tala tersebut. Hanya saja dirinya tidak mau menjelaskan pengembangannya. "Semua segmen kita akan penuhi. Ketertarikannya ada model baru. Tapi tidak bisa saya jelaskan secara spesifik," dalihnya.

Untuk mendukung penjualan motor jenis sport, tambah Eko, perusahaannya telah menggunakan teknologi fuel injection (FI). Sistem tersebut memiliki keuntungan akselerasi dan tenaga mesin sangat baik, konsumsi bahan bakar lebih efisien, dan ramah lingkungan karena sesuai standar euro 3. "Teknologi FI membuat motor lebih irit bahan bakan mencapai 30 persen. Saat ini FI baru diterapkan di motor tipe V-Ixion. Yamaha sendiri menargetkan semua motor produksinya disempurnakan dengan FI," jelasnya.

Penjualan V-Ixion sendiri, tutur Eko, mencapai 766.978 unit sejak diluncurkan pertama kali 2007 hingga November lalu. (vit)

Aliran Dana Century Serempet Istana Audit Investigasi Lanjutan BPK, Ada Tansaksi ke Adik Ani Yudhoyono

	NASIONAL - HUKUM Sabtu, 24 Desember 2011 , 06:42:00 JAKARTA - Laporan hasil audit investigasi lanjutan Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus Bank Century menyerempet sejumlah pihak yang diidentikkan dekat dengan istana maupun Partai Demokrat. Selain mengungkap adanya transaksi valas fiktif yang diduga melibatkan kerabat pejabat negara berinisial HEW, BPK juga berhasil menemukan fakta adanya aliran dana ke salah satu perusahaan bergerak di bidang penerbitan media. Dua temuan tersebut masuk dalam poin "Temuan Lainnya". Poin itu merupakan salah satu bagian dalam laporan hasil audit audit investigasi lanjutan BPK, yang resmi diserahkan ke DPR, kemarin (23/12). Menurut Ketua BPK Hadi Poernomo, informasi lainnya adalah fakta yang ditemukan selama pemeriksaan, namun di luar sasaran pemeriksaan yang telah ditetapkan. "Dengan berbagai pertimbangan, BPK memandang fakta ini perlu untuk diungkapkan," ujar Hadi Poernomo, di sela acara acara penyerahan secara resmi laporan ke pimpinan DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.   Pada bagian tersebut, BPK berhasil menemukan fakta bahwa ada aliran dana ke PT MNP sebesar Rp 100,95 miliar. PT MNP itu diduga adalah PT Media Nusa Perdana. Yaitu, sebuah perusahaan yang salah satunya membawahi koran Jurnal Nasional (Jurnas). Media yang didirikan oleh pihak-pihak yang memiliki afiliasi ke Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasar laporan, dana ratusan miliar itu mengalir selama periode 2006-2009, dari SS dan SL melalui PT IMA dan PT SMS. Dua PT tersebut adalah pemegang saham PT MNP. Sebelumnya, masih berdasar laporan BPK, PT IMA dan PT SMS mendapat aliran dana dari PT SAN. Perusahaan ini sahamnya dimiliki BS dan SS (anak dari BS). SS diduga kuat adalah Sunaryo Sampoerna. Sedangkan BS adalah Boedi Sampoerna, salah seorang nasabah terbesar Bank Century. "Namun, BPK belum menemukan hubungan antara aliran dana tersebut dengan kasus Bank Century," ujar Hadi Poernomo. Sekedar diketahui, Jurnal Nasional berdiri pada Juni 2006. Didirikan oleh beberapa orang yang sebelumnya sama-sama terlibat dalam Blora Center, salah satu think tank yang ikut menyiapkan SBY maju dalam Pilpres 2004. Di antaranya, Taufik Rahzen, Rully Charis Iswahyudi, dan Ramadhan Pohan. "Kami nggak ada urusan Demokrat atau bukan Demokrat, kami murni bekerja melakukan pemeriksaan sesuai aturan dan fakta," tandas Hadi Poernomo. Menanggapi hal terserbut, Direktur Utama PT MNP N. Syamsuddin Ch. Haesy menyatakan, bahwa PT MNP dan media yang diterbitkannya bukan merupakan milik atau bagian dari partai politik manapun. PT MNP merupakan perusahaan penerbitan media yang sama dengan perusahaan penerbitan media lainnya sebagaimana dimaksudkan oleh Undang Undang No. 40/1999 tentang Pers. "Sebagaimana sering kami sampaikan kepada publik, baik langsung ataupun tidak langsung," ujar Syamsuddin. Selain itu, dia juga menegaskan, bahwa perusahaannya tidak mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan Bank Century. Sejak didirikan sampai saat ini, PT MNP tidak pernah membuka atau mempunyai rekening di bank tersebut. "Oleh karena itu, (kami) tidak berhubungan langsung atau tidak langsung dengan PT Bank Century Tbk, dalam melaksanakan operasionalnya," imbuhnya. Sementara itu, di bagian lain "Informasi Lainnya", terkait transaksi valas fiktif tercatat di Bank Century yang diduga menyeret kerabat pejabat negara berisial HEW, transaksi yang teraudit BPK terdiri dari tiga termin. Yaitu, masing-masing U$ 45,000, U$ 35,000, dan US$ 45,000. Berdasar laporan BPK, ditemukan ada penyetoran tunai (aplikasi pengiriman uang) yang dilakukan di Bank Century cabang Pondok Indah ke rekening HEW, cabang Times Square di Cibubur. Transaksi masing-masing terjadi pada 25 Januari 2007 (Rp 453 juta) dan pada 30 Juli 2007 (Rp368 juta). Ada pula transaksi di BII cabang Mangga Dua pada 22 November 2007 sebesar Rp 469 juta. Nah, berdasar aplikasi penyetoran ke BCA dan BII ditandatangani DW, customer service Bank Century cabang Pondok Indah, diketahui bahwa dana yang disetorkan berasal dari penukaran valas ke dalam rupiah. Dilakukan oleh AFR, staf marketing Bank Century cabang Pondok Indah masing-masing sebesar U$45,000, U$35,000 dan US$45,000. Masih menurut laporanBPK, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa, dalam buku catatan mengenai kas valas di BC cabang Pondok Indah tidak ditemukan adanya transaksi penukaran kas valas sejumlah tersebut. Menurut pengakuan saudari AFR, dia juga tidak pernah menerima fisik valas. HEW diduga adalah Hartanto Edhie Wibowo. Anggota DPR dari Partai Demokrat yang tak lain adalah adik kandung ibu negara Ani Yudhoyono. Namun, seperti halnya temuan soal aliran dank e PT MNP, BPK juga belum bisa menyimpulkan hubungan transaksi dengan kasus Bank Century. Karena, BPK merasa belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan. Saat dikonfirmasi terkait nama tersebut. Hadi Poernomo hanya menegaskan bahwa semua pihak yang disebut dalam laporan dan diduga menerima aliran dana sudah semuanya dimintai keterangan. "Yang pasti semua yang tertera di situ dengan nama inisial sudah ketemu dan dipanggil oleh BPK," kata Hadi. (dyn) Hambatan pemeriksaan investigasi yang dialami BPK 1. BPK tidak dapat memperoleh akses ke sebagian personel kunci dalam kasus Bank Century. Antara Lain: AT, DT, HT, RAR, HAW, HH, dan KJ 2. BPK tidak dapat memperoleh akses atas transaksi di luar negeri yang terkait dengan kasus Bank Century karena terkendala ketentuan kerahasiaan transasksi perbankan di masing-masing negara 3. Ketidaklengkapan data nasabah dan/atau transaksi di Bank Century 4. BPK kurang memperoleh akses datas dokumen dan informasi terkait kasus PT Bank century Tbk yang sedang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, p[enuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. 5. BPK tidak memperoleh akses atas dolumen dan informasi terkait PT ADI yang dititpkan oleh Bapepam LK di guiding Bursa efek Indonesia Poin Temuan BPK dalam Audit Investigasi Lanjutan atas Kasus Bank Century 1. Dana hasil penjualan SSB US Treasury Strips (UTS) Bank Century sebesar USD29.77 juta digelapkan FGAH (Sdr. HAW dan Sdr. RAR) 2. Transaksi pengalihan dana hasil penjualan SSB US Treasury Strips (UTS) Ban Century sebesar USD 7 juta dijadikan deposito PT AI di Bank Century merugikan Bank Centuy 3. SSB yang diperjanjikan dalam skema AMA sebesar USD 163.48 juta telah jatuh tempo, namun tidak dapat dicairkan 4. Dana hasil pencairan kredit kepada 11 debitur tidak digunakan sesuai tujuan pemberian kredit 5. Hasil Penjualan asset eks jaminan kredit oleh PT TNS sebesar Rp 58,341 miliar dan Rp 9,55 miliar tidak disetor ke Bank Century 6. Pencairan margin deposit jaminan beberapa debitur L?C bermasalah dilakukan sebelum L/C jatuh tempo untuk keperluan di luar kewajiban akseptasi L/C 7. Sdri. DT menutup ketekoran dana valas sebesar USD 18 juta dengan deposito milik Sdr. BS nasabah Bank Century 8. Sebagian dana valas yang diduga digelapkan oleh Sdri. DT mengalir kepada Sdr ZEM di 2008 sebesar USD 392,110 9. Aliran dana dari PT CBI (pihak terafiliasi kepada Sdr. BM sebesar Rp 1 miliar, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan 10. PEnambahan rekening PT ADI (pihak terafiliasi di Bank Century sebesar Rp 23 miliar tanpa ada aliran dana masuk ke Bank Century 11. Pemberian cashback sebagai kickback kepada oknum BUMN/BUMD/yayasan 12. Aliran dana Bank Century sebesar Rp 465,10 miliar kepada PT ADI dan nasabah PT ADI merugikan Bank Century dan membebani PMS 13. Aliran dana dari Bank Century kepada Sdr. AR tidak wajar, karena tidak ada transaksi yang mendasarinya Informasi Lainnya 1. Aliran dana dari Sdr. SS dan Sdri. SL ke PT MNP 2. Adanya transaksi valas fiktif melibatkan Sdr HEW dan Sdri SKS (istri HEW) Ket: AT: Anton Tantular RAR: Rafat Ali Rifki HAW: Esyam Al Waraq HT: Hunieaty Tantular HH dan KJ (belum diketahui)

Dokter Bedah Mogok, 6 Pasien Batal Operasi

NUSANTARA - ACEH

Rabu, 21 Desember 2011 , 11:45:00

LHOKSEUMAWE-Sejumlah dokter spesialis dan dokter bedah Rumah Sakit Umum  Cut Mutia (RSU CM), Buket Rata, Lhokseumawe melakukan mogok kerja, Selasa (20/12).  Dampaknya, sebanyak 6 pasien terpaksa tertunda operasinya. Sementara Direktur RSU CM membantah terjadinya mogok dokter.

“Hari ini kita kembali melakukan mogok, sebab pengelola tidak transparan,” ucap dr Tambah, salah seorang spesialis bedah di RSU Cut Mutia kepada wartawan koran ini didampingi sejumlah spesialis lainnya.

Dikatakan, sejak dirinya bertugas sekitar 11 tahun lalu, belum ada keterbukaan terkait pengelolaan dana.  Padahal saat ini ada beberapa item sumber dana, baik untuk jasa pelayanan maupun dana untuk bahan habis pakai (BHP).

“Setahu kami ada dana sekitar 600 juta dari dana Askes Sos, itu belum lagi dari dana JKA dan Jamkesmas. Tetapi sejauh ini kami tidak pernah mengetahuinya secara jelas,” ucap dr.Tambah diamini dokter lainnya.

Sebelumnya, dua bulan lalu para dokter juga melakukan aksi serupa.  Tetapi pada saat itu Bupati Aceh Utara langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah dengan duduk bermusyawarah.  Bahkan dalam pertemuan lalu dijanjikan dalam waktu dua minggu pihak direktur akan memaparkan kepada para dokter terkait pengelolaan dana.

“Janjinya dua minggu, ini sudah hampir dua bulan.  Tapi apa yang dijanjikan tidak pernah terealisasi.  Untuk itulah kami kembali melakukan aksi protes dengan tidak melakukan operasi.  Penyelesaian ini, kami minta pihak kementrian kesehatan dan penyidik untuk menyelidiki kasus ini,”tegasnya.

Walaupun mogok, mereka sebelumnya sempat melakukan operasi bedah terhadap pasien yang memang sangat urgen (mendesak-red). “Hari ini kami hanya menangani dua pasien yang urgen, yaitu pasien melahirkan. Selain itu kami tolak semua,” ucap salah seorang dokter.

Adapun spesialis bekerja pada ruang bedah central RSU CM adalah, anastesi 2 orang, bedah 3 orang, obgin 2 orang, THT 3 orang, urologo 1 orang dan ortopedi 1 orang. “Sejauh belum ada kejelasan terkait dana, kami tetap melakukan aksi,”ucap dr.Tambah.

Adapun pasien yang tertunda dioperasi, Yusuf (72) warga Paya Dua Uram, Seuneddon yang menderita hernia, M.Zainisyah (32) warga Cot Murong, Sawang, patah tulang paha, Tgk.Hasan (80) warga Seuneddon pasien yang mengalami gangguan air seni, M.Yopi Barkis (5) balita yang menderita hernia, Mursyidah (21) warga Reulet Timu, Muara Batu pasien menderita gangguan perut serta Nurul Husna (20) warga Nisam yang menderita tumor pada bagian leher.

“Kami tidak tahu kenapa hari ini tidak jadi dioperasi.  Padahal dari tadi malam kami sudah diminta berpuasa, karena hari ini mau dioperasi,”ucap Yusuf kepada wartawan koran ini.

Sementara itu, direktur RSU Cut Mutia, Drg Anita Syafridah ditanya wartawan koran ini tidak mau berkomentar panjang.  Malah dirinya membantah kalau di rumah sakit yang dipimpinnya terjadi mogok dokter. 

“Dari mana anda mendapat informasi itu, tidak benar itu.  Malah tadi pagi para dokter juga menjalankan tugasnya. Intinya informasi itu tidak benar,” kilahnya kepada wartawan koran ini saat dijumpai di gedung DPRK Aceh Utara. (agt)

Iraq Perintahkan Tangkap Wapres Dituduh Dalangi Aksi Terorisme

INTERNASIONAL - TIMUR TENGAH

Rabu, 21 Desember 2011 , 11:44:00

BAGHDAD - Tanda-tanda bakal terjadinya pertikaian dan konflik sektarian di Iraq pasca-penarikan pasukan AS dari negara itu sepertinya mulai muncul. Hanya berselang beberapa hari setelah upacara resmi mundurnya seluruh tentara AS, pemerintah Iraq pada Senin lalu (19/12) waktu setempat atau dini hari kemarin (20/12) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Tariq al-Hashimi.
 
Tokoh dari kelompok minoritas Muslim Sunni tersebut dituding terlibat dalam aksi terorisme di Iraq. Hashimi, 69, dituduh mendalangi aksi pengeboman dan pembunuhan.
 
"Pemerintah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Tariq al-Hashimi berdasar pasal 4 undang-undang antiteror. Surat perintah itu ditandatangani oleh lima hakim dan harus segera dijalankan," terang Juru Bicara (Jubir) Kementerian Dalam Negeri Iraq Mayjen Adel Daham kemarin. Dia lantas memperlihatkan surat itu kepada seluruh awak media yang hadir dalam jumpa pers.
 
Surat perintah penangkapan terhadap Hashimi tersebut dirilis setelah polisi menginterogasi sejumlah tersangka pengeboman dan pembunuhan. Kepada para penyidik, tiga tersangka mengakui sebagai pengawal pribadi Hashimi. Mereka juga mengaku mendapatkan perintah dari Hashimi untuk melancarkan aksi mematikan terhadap para pejabat pemerintah dan militer Iraq tersebut.
 
Demi kelancaran penyelidikan, pemerintahan Perdana Menteri (PM) Nuri al-Maliki langsung menerbitkan surat perintah penangkapan atas Hashimi. Sebelumnya, sarjana ekonomi lulusan Al-Mustansiriya University tersebut juga dicekal oleh pemerintah Iraq yang kini didominasi Syiah. Dia dilarang meninggalkan Iraq atau bepergian ke luar negeri. Saat surat itu dirilis, Hashimi ada di Sulaimaniyah, kota wilayah Kurdi di utara Iraq.
 
Kemarin, begitu tahu soal surat perintah penangkapan terhadap dirinya, Hashimi menyatakan terkejut. Politikus yang baru saja bertemu dengan Presiden Jalal Talabani di wilayah Kurdi itu lantas menggelar jumpa pers.

Di hadapan media, dia pun membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Termasuk, tudingan bahwa dia merupakan dalang di balik serangkaian aksi teror terhadap pasukan dan pejabat pemerintah.
 
"Saya tak pernah melakukan kejahatan apapun terhadap (pemerintah) Iraq. Seluruh tuduhan itu hanya rekayasa," tegasnya dari Kota Arbil, ibu kota wilayah otonomi Kurdi di Iraq.
 
Terkait surat perintah itu, dia menyatakan tidak gentar. Bahkan, Hashimi siap ditangkap dan disidang. Syaratnya, dia meminta kasus tersebut disidangkan di wilayah Kurdi yang terletak di kawasan utara Iraq.

"Saya menyarankan kepada pemerintah untuk melimpahkan kasus hukum itu ke Kurdi. Jika mereka bersedia melakukan itu, saya akan siap menjalani sidang," kata Hashimi. Dia juga mengundang perwakilan Liga Arab untuk terlibat dalam penyelidikan kasus yang melibatkan dirinya. Dengan demikian, proses hukum bisa berjalan lebih obyektif.
 
Bersamaan dengan pernyataan Hashimi itu, pemerintah Iraq merilis video pernyataan pengakuan pengawal pribadi sang wapres kepada polisi. Dalam tayangan yang disebar lewat stasiun televisi Iraqiya tersebut, tiga pengawal yang berstatus tersangka tersebut mengaku menerima perintah dari ajudan Hashimi untuk melancarkan aksi pengeboman. Selain menanam ranjau di pinggir jalan, mereka mengaku diperintahkan untuk menembaki para pejabat pemerintah.
 
Seorang di antaranya malah mengaku mendapat bayaran USD 3.000 (sekitar Rp 27 juta) dari kocek Hashimi secara langsung. Sayang, identitas tiga pria dalam tayangan video itu tidak bisa dikonfirmasi. Hashimi menyebut video itu sebagai rekayasa. "Ini hanya skenario untuk menjatuhkan nama saya," tudingnya. (AP/AFP/RTR/hep/dwi)

PSSI Dinilai Terlalu Patuh Pada Donatur

OLAHRAGA - SEPAKBOLA

Rabu, 21 Desember 2011 , 07:31:00

JAKARTA--Kisruh PSSI jilid II merupakan cermin peta politik bangsa Indonesia. Disaat kepentingan anggota PSSI tidak terakomodir, akhirnya memantik banyak pihak yang kecewa dengan kebijakan PSSI. Maka lahirlah dualisme kompetisi yang berujung menjadi ajang saling mematikan antara pengurus PSSI dengan anggotanya.

”Seperti itu juga realitas politik yang terjadi tanah air,” kata pengamat sepak bola nasional Ari Junaidi kepada INDOPOS (Grup JPNN) kemarin. Ari menilai, kesalahan PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin ini terlalu menghamba kepada "dewan syuro" yang saat ini menjadi penyandang dana atau donatur PSSI.

Kepentingan-kepentingan bahkan keputusan PSSI pun sangat terlihat menguntungkan sebelah pihak. "Selalu membela kepentingan Jenggala. Ini blunder yang sangat tidak bisa ditolerir. Maka muncullah desakan KLB," kata pria yang juga dosen Universitas Gajah Mada itu.

Kisruh PSSI ini sebenarnya masih bisa diselamatkan dengan secepatnya, imbuh Ari, salah satunya adalah dengan mempertemukan pihak yang berseteru yakni pihak Djohar Arifin dengan jenggalanya, dan pihak yang ingin KLB beserta PT Liga Indonesia.

"Dengan mediator mahasiswa atau masyakarat sepak bola. Tapi saya pribadi memprediksi hal ini tetap tidak akan ada titik temu. KLB tetap menjadi solusi. Ini benar-benar menyedihkan untuk sepak bola Indonesia," keluhnya.

Hal senada diungkapkan oleh Isman Jasulmei. Pelatih yang mahir menelurkan pemain-pemain muda ini mengaku miris dengan kondisi sepak bola Indonesia. Dia juga sangat menyayangkan jika perangkat pelatih atau siapapun pelaku sepak bola di lapangan turut campur dalam polemik saat ini. "Tentu sebagai pelatih seharusnya bagaimana menjaga pemain agar tidak menjadi korban permasalahan PSSI. Lebih baik kita fokus mati-matian di pembinaan pemain," kata Isman. Jangankan untuk masuk piala dunia, menjadi raja Asia Tenggara saja Indonesia sudah sangat kesulitan dan selalu menjadi tim pecundang.

Ucapan Isman ternyata langsung dibuktikan. Program menciptakan prestasi di sepak bola Indonesia mulai terkena dampaknya. Itu setelah, niat PSSI mengumpulkan 20 pelatih yang diproyeksikan menggantikan Rahmad "RD" Darmawan sebagai pelatih timnas urung digelar, Selasa (20/12). Alasannya, adanya rapat mendadak Komite Eksekutif (Exco) PSSI.

PSSI berencana mengumpulkan 20 pelatih yang melatih klub peserta Indonesia Premier League (IPL) 2011/2012 dan yang tengah menganggur untuk mengisi kursi pelatih kepala timnas U-23 yang ditinggalkan RD. Menurut jadwal, acara itu akan digelar di Hotel Century pada Selasa (20/12). Namun, jadwal itu urung dilaksanakan.

"FIFA sudah mengeluarkan keputusannya terkait pasal 79 Statuta FIFA yang melarang pemain yang bermain di kompetisi yang diakui PSSI untuk membela timnas. Jadi, Exco PSSI harus segera menggelar rapat untuk membahas masalah itu," ujar anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI bidang Timnas Bob Hippy, kepada wartawan kemarin. 

"Keputusan itu dikeluarkan FIFA lewat pertemuan kami di Jepang pada Minggu (18/12)," lanjut Bob. Selain itu, lanjut Bob, gagalnya 20 calon pelatih timnas itu berkumpul karena sebagian besar diantara mereka pun tidak bisa ke Jakarta. "Banyak juga pelatih yang tidak bisa hadir. Jadi, kami memilih untuk mengundur pertemuan itu," jelas Bob.

RASN Jalan Terus
Lantas apa langkah selanjutnya PSSI dengan desakan Kongres Luar Biasa (KLB) menggantikan Djohar? "Kami akan tetap menjalankan roda organisasi. Karena memang kami sudah melaksanakan semuanya sesuai aturan," kata Bob.

Kubu yang menginginkan KLB juga masih tetap optimis. Ketua Rapat Akbar Sepak Bola Nasional (RASN) Dwi Irianto tidak akan berhenti melaksanakan hasil RASN. Pagi ini, pihaknya kembali akan menyerahkan berkas hasil keputusan RASN yang sudah valid dan didukung oleh banyak anggota PSSI. "Sampai tanggal 23 Desember kami belum juga dapat menemui ketua umum dan Sekjen, maka komite penyelamat langsung mengambil alih organisasi," tegas Dwi.

Dwi juga mengaku bahwa pihaknya sudah mempersiapkan tim khusus untuk melaporkan hasil RASN ke FIFA. "Pekan ini sudah ada tim yang berangkat," katanya. Dwi yakin, KLB akan tetap menjadi kenyataan dan terealisasi. Karena kendali PSSI sudah sudah di tangan komite penyelamat. "Komite penyelamat seperti komite normalisasi yang lalu. Namun ini mempersiapkan KLB. Jadi komite penyelamat akan memegang kendali hingga KLB dilaksanakan,"tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif (Exco) sekaligus Ketua Komite Kompetisi PSSI, Sihar Sitorus memastikan PSSI segera akan melakukan Kongres. Akan tetapi Kongres yang dimaksud bukanlah Kongres Luar Biasa (KLB) seperti desakan dari 2/3 lebih anggota PSSI dalam RASN oleh Forum Pengprov PSSI (FPP) di Pullman Hotel beberapa waktu lalu. Melainkan, hanyalah Kongres Tahunan sesuai program kerja PSSI.

"Pasti ada Kongres selama satu tahun ini, itu program," ujarnya kepada wartawan kemarin. Nantinya, disitulah segala aspirasi dari seluruh anggota PSSI baik dari Pengprov maupun klub akan ditampung dan dipertimbangkan.

Dia mengaku, PSSI terus mengikuti perkembangan terakhir mengenai pertemuan anggota PSSI yang disebut RASN tersebut yang berujung desakan KLB untuk mengganti keperusan PSSI di bawah kepemimpinan Djohar Arifin Husin.

"Jika pertemuan itu memang valid dan 2/3 anggota PSSI dan kemudian menuntut KLB. Kalau aturannya begitu ya kami ikuti aturan main," paparnya. Namun, KLB dinilai oleh  Sihar Sitorus akan mengeluarkan banyak energi. Pasalnya, KLB pastinya akan banyak pihak yang terlibat. Tak hanya itu, adanya KLB diyakini juga menjadi pemicu sebagai jalan tengah jika terdapat polemik pada kepengurusan yang akan datang.

Hal tersebut dilontarkan menyusul adanya dukungan KLB dari 452 anggota PSSI dalam Rapat Akbar Sepak bola Nasional (RASN) atas inisiasi Forum Pengprov PSSI (FPP) di Pullman Hotel belum lama ini.

Ia juga mengatakan, dukungan KLB yang diusung oleh FPP sangat tidak beralasan. Pasalnya, PSSI baru sekitar 5 bulan bekerja untuk menjalankan program kerja setelah Kongres di Solo, Jawa Tengah. "Hasil kerja belum terlihat, kami baru mau melakukan ini, melakukan itu, sudah tidak dipercaya," tandasnya.(lis)

Oknum TNI-Polri Timbun 4 Ton Solar

NUSANTARA - BENGKULU Minggu, 18 Desember 2011 , 00:35:00 BENGKULU - Polres Bengkulu dipaksa kerja keras untuk mengungkap kepemilikan sekitar 4 ton Bahan Bakar Minyak BBM jenis solar yang ditemukan Tim Buser, Jumat (16/12) lalu di kawasan  Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul. Kuat dugaan, solar yang terbagi dalam  21 drum dan 31 jerigen ukuran 40 liter tersebut adalah milik oknum anggota TNI berinisial SO dan oknum polisi berinisal BN. Kedua aparat itu diketahui masih menjalani pemeriksaan pada instansi masing-masing yakni Denpom (Detasemen Polisi Militer) TNI dan Propam. "Saat ini masih dilakukan pemeriksaan oknum polisi yang diduga melakukan penimbunan BBM solar. Begitu juga terhadap SO yang merupakan anggota TNI yang bertugas di salah satu Koramil sedang menjalani pemeriksaan Polisi Militer. Terduga ini diperiksa sesuai lembaganya masing-masing," terang Kabag Ops Polres Bengkulu, Kompol Teddy Ristiawan. Dijelaskan Teddy, dalam membantu pengusutan ini, sejumlah solar yang berhasil disita dibagi menjadi dua. Sebagian diamankan di Polres Bengkulu dan sebagian lagi di Denpom II/1 Sriwijaya Bengkulu  sebagai barang bukti. Dugaan kedua oknum aparat tersebut berawal dari keterangan beberapa warga di sekitar lokasi penemuan penimbuan solar. Selain melakukan pengusutan terhadap pelaku penimbunan, Polres Bengkulu juga menyelidiki dari mana pelaku mendapatkan solar tersebut. Kuat dugaan ada permainan dengan pihak SPBU atau oknum sopir tangki kencing (mengurangi muatan BBM di jalan). "Kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dari lokasi penimbunan. Selain itu kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pengelola SPBU, karena ada dugaan sejumlah solar tersebut didapat dengan cara membeli dalam jumlah besar di SPBU," terang Teddy. Seperti diketahui, tim buser Polres Bengkulu berhasil mengungkap penimbunan BBM jenis solar di sekitar kebun kelapa sawit milik Jasin, Jalan Raya Nakau Air Sebakul RT 24 Kelurahan Sukarami Jumat (16/12) sekitar pukul 09.00 WIB. (cuy)

NASIONAL - HUMANIORA Sabtu, 17 Desember 2011 , 08:31:00 Penumpang Sakit, Garuda Turun Di Frankfurt JAKARTA - Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 088 tujuan Amsterdam, Belanda, memutuskan untuk mendarat darurat di Bandara Frankfurt, Jerman kemarin. Pasalnya, salah seorang penumpang berkewarganegaraan Belanda dalam kondisi kritis dan tak sadarkan diri. "Itu standar biasa, kalau ada yang sakit atau kritis tentu harus kita utamakan upaya penyelamatan. Demikian juga yang terjadi saat GA 088 terpaksa mendarat di Frankfurt. Tujuan utamanya tentu untuk melakukan penyelamatan terhadap nyawa penumpang yang kritis itu," ujar Senior Manager Public Relation PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), Iksan Rosan saat dikonfirmasi mengenai hal itu kemarin. Iksan mengatakan, prosedur pendaratan harus segera dilakukan sebagai bagian dari pelayanan terbik kepada penumpang. Hal itu juga merupakan bentuk pelayanan penerbangan yang manusiawi. "Sebab kalau ada penumpang dalam keadaan kritis, tidak mungkin kita biarkan meninggal di pesawat. Pesawat harus turun untuk mencari pertolongan yang memadai," tegasnya. Oleh karena itu dia memandang bahwa pendaratan darurat di Bandara Frankfurt tersebut telah sesuai prosedur yang berlaku. Pilot yang mengetahui penumpangnya dalam keadaan kritis dan tidak memungkinkan untuk diselamatkan dengan peralatan kesehatan yang ada di dalam pesawat harus segera mencari bandara terdekat. "Tentunya bandara yang aman untuk pendaratan," tukasnya. Menurut informasi, penumpang yang sakit adalah seorang wanita berusia 60 tahun berkewarganegaraan Belanda, namun memiliki darah Ambon. Wanita itu diketahui terbang bersama beberapa anggota keluarganya. "Saat dilaporkan sudah dalam keadaan pingsan dan harus segera mendapatkan pertolongan. Tentu itu kejadian yang tidak terduga. Oleh karena itu kami berharap penumpang lain bisa memahami," cetusnya. Pesawat yang berangkat dari bandara Soekarno Hatta Jakrta itu mendarat di Frankfurt pukul 07.50 waktu setempat dan langsung mendapatkan bantuan medis dari dokter bandara. "Petugas paramedis bandara Frankfurt langsung masuk ke kabin dan melakukan upaya penyelamatan dengan CPR. Setelah itu penumpang dievakuasi di Frankfurt, dan pesawat melanjutkan penerbangannya kembali," ungkapnya. Sementara di dalam negeri, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bhakti S Gumay berharap tidak akan terjadi lagi penumpukan pesawat saat jam-jam sibuk. Itu setelah dibentuk Indonesia Slot Coodinator (IDSC) yang bertugas membenahi slot penerbangan. "Perlu pengaturan slot time penerbangan yang baik dan benar, first in-first served, untuk dapat mengurangi penumpukan pada jam-jam sibuk," lanjutnya. Pemerintah, lanjutnya, sangat mendukung keberadaan IDSC sebagai lembaga independen yang akan membenahi slot time penerbangan domestik maupun internasional. Terlebih saat ini pertumbuhan penumpang domestik mencapai 10 persen pertahun dengan penambahan jumlah pesawat sebanyak 800 unit hingga 2014. "Lalu lintasnya (traffic) juga meningkat 135 persen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir," tambahnya. Menurut Herry, kehadiran IDSC akan sangat membantu dalam memperlancar pengaturan penerbangan saat dibukanya ASEAN Open Sky pada tahun 2015 nanti. "Pemerintah melihat peran yang strategis dari IDSC dalam rangka memberikan solusi terbaik pengaturan slot time penerbangan. Walaupun pada tahap awal ini hanya mengoordinasikan slot time penerbangan domestik, ke kami berharap penerbangan internasional juga bisa diatur," lanjutnya. Ketua IDSC, Esty Widyawati menambahkan, sejak dibentuk 29 April 2011 lalu, IDSC telah melakukan sosialisasi, koordinasi mekanisme kerja dan pelatihan kepada pihak maskapai dan pengelola bandar udara. Pada tahap awal ini, IDSC telah menetapkan tujuh bandara sebagai pilot project pengaturan slot time yang baik. "IDSC beranggotakan seluruh stake holder penerbangan nasional," jelasnya. (wir)

NASIONAL - 

Sabtu, 17 Desember 2011 , 08:31:00

Penumpang Sakit, Garuda Turun Di Frankfurt

JAKARTA - Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 088 tujuan Amsterdam, Belanda, memutuskan untuk mendarat darurat di Bandara Frankfurt, Jerman kemarin. Pasalnya, salah seorang penumpang berkewarganegaraan Belanda dalam kondisi kritis dan tak sadarkan diri.

"Itu standar biasa, kalau ada yang sakit atau kritis tentu harus kita utamakan upaya penyelamatan. Demikian juga yang terjadi saat GA 088 terpaksa mendarat di Frankfurt. Tujuan utamanya tentu untuk melakukan penyelamatan terhadap nyawa penumpang yang kritis itu," ujar Senior Manager Public Relation PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), Iksan Rosan saat dikonfirmasi mengenai hal itu kemarin.

Iksan mengatakan, prosedur pendaratan harus segera dilakukan sebagai bagian dari pelayanan terbik kepada penumpang. Hal itu juga merupakan bentuk pelayanan penerbangan yang manusiawi. "Sebab kalau ada penumpang dalam keadaan kritis, tidak mungkin kita biarkan meninggal di pesawat. Pesawat harus turun untuk mencari pertolongan yang memadai," tegasnya.

Oleh karena itu dia memandang bahwa pendaratan darurat di Bandara Frankfurt tersebut telah sesuai prosedur yang berlaku. Pilot yang mengetahui penumpangnya dalam keadaan kritis dan tidak memungkinkan untuk diselamatkan dengan peralatan kesehatan yang ada di dalam pesawat harus segera mencari bandara terdekat. "Tentunya bandara yang aman untuk pendaratan," tukasnya.

Menurut informasi, penumpang yang sakit adalah seorang wanita berusia 60 tahun berkewarganegaraan Belanda, namun memiliki darah Ambon. Wanita itu diketahui terbang bersama beberapa anggota keluarganya. "Saat dilaporkan sudah dalam keadaan pingsan dan harus segera mendapatkan pertolongan. Tentu itu kejadian yang tidak terduga. Oleh karena itu kami berharap penumpang lain bisa memahami," cetusnya.

Pesawat yang berangkat dari bandara Soekarno Hatta Jakrta itu mendarat di Frankfurt pukul 07.50 waktu setempat dan langsung mendapatkan bantuan medis dari dokter bandara. "Petugas paramedis bandara Frankfurt langsung masuk ke kabin dan melakukan upaya penyelamatan dengan CPR. Setelah itu penumpang dievakuasi di Frankfurt, dan pesawat melanjutkan penerbangannya kembali," ungkapnya.

Sementara di dalam negeri, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bhakti S Gumay berharap tidak akan terjadi lagi penumpukan pesawat saat jam-jam sibuk. Itu setelah dibentuk Indonesia Slot Coodinator (IDSC) yang bertugas membenahi slot penerbangan. "Perlu pengaturan slot time penerbangan yang baik dan benar, first in-first served, untuk dapat mengurangi penumpukan pada jam-jam sibuk," lanjutnya.

Pemerintah, lanjutnya, sangat mendukung keberadaan IDSC sebagai lembaga independen yang akan membenahi slot time penerbangan domestik maupun internasional. Terlebih saat ini pertumbuhan penumpang domestik mencapai 10 persen pertahun dengan penambahan jumlah pesawat sebanyak 800 unit hingga 2014. "Lalu lintasnya (traffic) juga meningkat 135 persen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir," tambahnya.

Menurut Herry, kehadiran IDSC akan sangat membantu dalam memperlancar pengaturan penerbangan saat dibukanya ASEAN Open Sky pada tahun 2015 nanti. "Pemerintah melihat peran yang strategis dari IDSC dalam rangka memberikan solusi terbaik pengaturan slot time penerbangan. Walaupun pada tahap awal ini hanya mengoordinasikan slot time penerbangan domestik, ke kami berharap penerbangan internasional juga bisa diatur," lanjutnya.

Ketua IDSC, Esty Widyawati menambahkan, sejak dibentuk 29 April 2011 lalu, IDSC telah melakukan sosialisasi, koordinasi mekanisme kerja dan pelatihan kepada pihak maskapai dan pengelola bandar udara. Pada tahap awal ini, IDSC telah menetapkan tujuh bandara sebagai pilot project pengaturan slot time yang baik. "IDSC beranggotakan seluruh stake holder penerbangan nasional," jelasnya. (wir)

RI Sewa Pengacara Bertarif Rp 5 M

	NASIONAL - SOSIAL Sabtu, 17 Desember 2011 , 08:01:00 JAKARTA - Pemerintah mulai serius memberikan bantuan hukum untuk para TKI yang sedang berperkara di Arab Saudi. Hal itu ditunjukkan dengan kepastian pemerintah menyewa pengacara untuk mendampingi TKI bermasalah selama berurusan dengan lembaga hukum di Saudi. Pengacara yang disewa adalah Abdullah bin Muhammad Abdurrahman dan kantor hukum Khuddran Al Zahrani yang beroperasi di wilayah KJRI Jeddah dan KBRI di Riyadh. Nilai kontrak dua pengacara tersebut senilai Rp 5 miliar. Selain di Saudi, pemerintah melalui Satgas Penanganan TKI bakal menunjuk kantor pengacara Sebastian Cha&Cho untuk mengadvokasi TKI di Malaysia. Baik di Saudi maupun di Malaysia, pengacara dikontrak dalam durasi satu tahun. Mereka wajib mendampingi TKI baik berstatus tersangka, saksi, dan korban. Juru bicara Satgas Penanganan TKI Humphrey Djemat menuturkan, nilai kontrak sebesar Rp 5 miliar tidak terlalu besar. Sebab, ongkos tadi sudah termasuk biaya profesional, transportasi, dan akomodasi lawyer selama satu tahun. Kontrak ini berlaku sejak awal hingga penghujung 2012. "Jadi sudah tidak ada biaya-biaya lagi," tutur Humphrey, kemarin (16/12). Dia mengklaim, dengan membayar di muka, pemerintah bisa mengirit ongkos perlindungan TKI yang terbelit persoalan hukum. Humphrey menerangkan, ongkos tadi lebih efisien dan murah jika dibandingkan membayar jasa pengacara per kasus. Dia mengatakan, rata-rata biaya satu kasus untuk para TKI senilai Rp 400 juta. "Bayangkan, jika rata-rata ada 30 kasus per tahun, sudah berapa biayanya," ucap dia. Jika memang benar dalam setahun rata-rata ada 30 kasus hukum yang membelit TKI, maka perkiraan ongkos yang dikeluarkan untuk menyewa jasa pengacara bisa mencapai Rp 12 miliar. Humphrey lantas menerangkan, tugas para pengacara tetap tadi adalah mendampingi TKI sejak diperiksa polisi, persidangan tingkat pertama, hingga akhir dengan agenda penjatuhan vonis. Selama ini, katanya, perwakilan Indonesia di Saudi baru tahu jika ada TKI yang tersangkut perkara hukum sekitar lima sampai enam bulan dari kejadian perkara. "Bahkan tahu-tahu sudah dijatuhi vonis mati," tandasnya. Di Arab Saudi, banyak TKI yang terbukti membunuh dengan cara keji. "Bahkan ada kasus sampai mutilasi," kata Humphrey. Humphrey menegaskan, tugas satgas dan para pengacara tetap ini bukan membebaskan para WNI yang menjadi pembunuh kejam begitu saja. Tetapi, satgas tetap memprioritaskan penanganan TKI yang nekat membunuh karena membela diri. Misalnya terancam diperkosa atau keseringan disiksa majikannya. Lantas bagaimana perkembangan penunjukan pengacara tetap untuk TKI di Malaysia? Humphrey menjelaskan, penjaringan kandidat sudah selesai. Saat ini, dari empat kantor hukum yang diajukan perwakilan Indonesia di Malaysia, keputusan jatuh kepada Kantor Hukum Cha & Co. Dia mengatakan, saat ini upaya mematenkan jasa pengacara tetap di Malaysia tinggal penandatanganan perjanjian kontrak berdurasi setahun antara Indonesia dan kantor hukum. Khusus untuk nilai kontrak pengacara tetap di Malaysia, Humphrey mengatakan tidak bisa disamakan dengan di Saudi. Sebab, katanya, jumlah kasus yang harus ditangani pengacara tetap di Malaysia jauh lebih banyak. Dia mengatakan, ada sekitar 148 kasus yang berujung ancaman hukuman mati menjadi PR pengacara tetap ini. Selain itu, jumlah WNI di Malaysia jauh lebih besar, sehingga ikut mendongkrak potensi terjadinya perkara hukum. Di Malaysia, dari sekitar 148 kasus di Malaysia tadi, 118 diantaranya adalah kasus narkoba berat. Tidak jarang sejumlah TKI terjebak masuk di sindikat peredaran narkoba yang dikomando warga negara Malaysia. "Bukankan di Indonesia kasus narkoba berat juga dijatuhi hukuman mati juga," pungkasnya. (wan/agm)

Banyak Pihak Manfaatkan Kesempatan

	SEPAKBOLA Sabtu, 17 Desember 2011 , 06:02:00 JAKARTA - Semakin terang saja. Memang para pelaku sepakbola Indonesia sendiri lah yang membuat kondisi makin runyam dan tak ingin sepakbola maju. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dalam pusaran konflik yang memang bias jadi menjanjikan keuntungan sesaat.  Seperti diketahui, hari ini PSSI mengundang jajaran 33 Pengprov PSSI untuk mengadiri acara rapat koordinasi dengan PSSI di salah satu hotel di Semarang. Besok malam jajaran Pengrov yang mengatasnamakan Forum Pengprov PSSI (FPP) menggelar acara rapat akbar di Jakarta untuk menyikapi kondisi terakhir sepakbola tanah air. Suasana ini sepertinya malah dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawba untuk mencari keuntungan dengan bermain di dua kaki. Sana ikut. Sini ikut. Dalam perkembangan terakhir acara di Semarang yang awalnya hanya di khusus untuk  kalangan Pengprov ternyata malah banyak klub yang minta untuk diberi kesempatan bergabung.  Dari jajaran Pengprov, saat ini yang sudah hadir 11 orang. Sisanya konfirmasi besok pagi (pagi ini-Red) datang. Semua Pengprov (33) kami undang semua," kata Hadiyandra, deputy Sekjen PSSI bidang organisasi saat dihubungi tadi malam. "Acara akan kami langsungkan mulai pukul 09.00 WIB besok pagi (pagi ini-Red). Agenda kita adalah membicarakan program kerja 2012 untuk Pengprov," sambungnya. Yang diundang dalam acara ini adalah Ketum Pengprov. Jika ada yang mewakili harus membawa surat mandat. Hadiyandra menegaskan acara di Semarang ini tidak ada kaitannya dengan agenda rapat akbar yang dilaksanakan FPP sehari sesudahnya. Meski begitu Hadiyandra mengungkapkan jika terkait dengan acara yang dirancang FPP, akhirnya banyak klub yang menghubungi untuk minta diikutkkan dalam acara di Semarang. "Banyak klub yang telp dan SMS ke kami. Mereka tidak mau disebut tidak hadir di Semarang karena hadir pada acara di Jakarta (rapat akbar FPP). Mereka tidak mau muncul image seperti itu. Ya sudah akhirnya kami fasilitasi klub-klub itu untuk hadir di Semarang," jelas Hadiyandra. Yang mengejutkan jelas Hadiyandra klub-klub tersebut mayoritas berasal dari Jawa Timur dan Jawa Barat yang selama ini banyak diberitakan menjadi basis utama penentang kepengurusan PSSI saat ini. Sementara itu, Forum Pengprov PSSI (FPP ) menetapkan Grand Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Pakt, Jakarta Barat sebagai lokasi rapat akbar yang akan dilangsungkan besok malam. Dwi Irianto, ketua FPP mengatakan kubunya tidak mau ambil pusing dengan adanya sanksi dan ancaman yang ditebarkan PSSI. "Saya piker tidak ada masalah . Termasuk kalau mereka tidak mau mengakui acara ini," kata Dwi. "Kami tetap mengundang pengurus PSSI dan tadi pagi (kemarin pagi-Red)  undangan sudah kami kirimkan," sambungnya. FPP juga menegaskan jika yang hadir dalam rapat akbar adalah jajaran Ketum Pengpron dan klub atau wakil yang membawa surat mandate.  Rencananya, rapat akbar FPP akan dihadiri sekitar 600 anggota PSSI. Mereka terdiri dari jajaran Pengprov, klub ISl hingga divisi III. Rapat akbar ini sangat mungkin jadi akan mengarah ke rencana pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. (ali)

Pemda Tak Respon Rekomendasi Komnas HAM

NASIONAL - HUKUM

Jum'at, 16 Desember 2011 ,

JAKARTA- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sejatinya sudah sejak lama telah menginvestigasi kasus tersebut. Baik di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan maupun di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengungkapkan, di Kecamatan Mesuji, masyarakat berkonflik dengan PT SWA sejak awal 2000. Dalam bentrok dengan petugas pamswakarsa PT SWA, memang sempat terjadi pembunuhan dengan memenggal kepala. Pembunuhan tersebut dipicu oleh terbunuhnya dua warga desa Sungai Sodong pada 21 April 2011.

"Video-video keji yang beredar itu adalah peristiwa kekerasan di daerah ini. Yang ada mayat-mayat di atas kap mobil dalam video itu. Dalam kasus ini tujuh orang tewas. Dua dari warga sipil, dan lima dari pihak PT SWA. Kami sudah membuat rekomendasi hukum dalam kasus ini," katanya.

Sedangkan dalam kasus kekerasan di Kabupaten Mesuji, Lampung, kata Ifdal, terjadi karena sengketa lahan antara warga sekitar dengan perusahaan asal Malaysia PT Silva Inhutani (SI). Dalam kasus didaerah ini, menurut Ifdal, sekitar 100 lebih warga desa ada yang ditangkap oleh pihak kepolisian.

Padahal, kampung tersebut sudah ada sebelum perusahaan didirikan. Perhutani lantas menjual Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT SI. "Awalnya seluas 35 ribu hektar dan tidak masuk ke wilayah permukiman warga. Tapi, mereka lantas mendapatkan HGU mencapai 43 ribu hektar sehingga masuklah perusahaan itu ke lokasi pemukiman warga di sekitar lima desa," kata Ifdhal.

Padahal, jumlah penduduk di lima desa tersebut mencapai puluhan ribu orang. Konflik antara perusahaan dan warga setempat pun terjadi hingga warga terusir dari kampung halamannya sendiri. "Kami sudah menyerahkan rekomendasi ke pemerintah setempat tapi tak direspon," kata komisioner Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo.

Yosep menambahkan, salah satu rekomendasi adalah pemerintah harus merancang strategi bagaimana mengembalikan warga yang terusir akibat perluasan perusahaan sawit kembali ke rumahnya. Pemerintah, kata Yosep, harus segera melakukannya jika tak ingin berbagai konflik antara perusahaan dan warga terulang lagi.

"Kami sudah kita merekomendasikan ke Bupati, Pemda, dan kepolisian daerah setempat. Bupati pernah menyatakan mau menyelesaikan, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan," katanya. (aga)