Rabu, 18 Januari 2012 , 07:01:00
JAKARTA - Harga satu kursi impor dari jerman yang dipakai untuk mengisi ruang rapat badan anggaran (Banggar) DPR setelah menjalani renovasi terkuak. Angkanya memang tergolong fantastis. Satu kursi dibandrol seharga Rp 24 juta.
Informasi ini terungkap setelah Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Siswono Yudhohusodo menanyakannya kepada Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat. "Benar ini harganya sampai Rp 24 juta per kursi?" tanya Siswono saat mengecek ruang rapat Banggar bersama para anggota BK, kemarin (17/1).
Raut wajah Sumirat tampak agak panik. Maklum saja di dalam ruang rapat Banggar ikut hadir puluhan awak media cetak dan elektronik yang langsung sigap "pasang telinga". "Iya, sekitar itu, Pak," jawab Sumirat.
"Nyaman sih, tapi nggak cocok untuk DPR," timpal Siswono sambil mencoba duduk di salah satu kursi. Berkali ?kali dia menyenderkan punggungnya secara maksimal ke kursi berwarna hitam itu.
Meja-meja di ruang rapat juga baru. Tapi, produk dalam negeri. "Belinya di Jerman juga, tapi Jerman yang ini, jejer"e Kauman," canda Ali Maschan Moesa, anggota BK dari FPKB.
Seluruhnya ada 200 kursi baru yang dibeli. Sebagian besar masih rapi terbungkus plastik putih. Dengan harga per unit Rp 24 juta, maka anggaran untuk pembelian seluruh kursi ini mencapai Rp 4,8 miliar. Sebelumnya, sempat disebut lighting system (sistem penerangan) menghabiskan anggaran Rp 250 juta.
Untuk karpet yang dipakai menutup ruang rapat banggar, kabarnya dialokasikan Rp 5 juta per meter persegi. Adapun ruangannya sendiri berukuran sekitar 400 meter persegi (20 x 20 m). Luas itu belum termasuk ruang staf Banggar yang berukuran 80 meter persegi (4x20 m). Bila dihitung untuk ruang rapatnya saja, maka diperkirakan anggaran pembelian karpet mencapai Rp 2 miliar.
Semua anggaran ini belum termasuk untuk sistem peredam suara, sound system, pemasangan dinding baru, plafon, dan fasilitas LCD. Fasilitas yang terakhir ini berjumlah 3 paket. Masing -masing paket terdiri dari 12 tv layar datar berukuran 29 inch yang dipasang berjejer 4 ke samping dan 3 ke bawah. Sayangnya, kesekjenan DPR masih tertutup soal harganya.
BK sendiri terus melanjutkan penyelidikannya atas dugaan pelanggaran kode etik dalam renovasi ruang rapat banggar yang menyedot anggaran sampai Rp 20 miliar itu. Kemarin, BK meminta keterangan dari Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Sebelumnya, BK juga telah menggali informasi dari Wakil Ketua BURT Refrizal (FPKS).
Pertemuan BK dengan Nining berlangsung tertutup selama tiga jam. Usai pertemuan itulah, BK menggelar "sidak" bersama Nining ke ruang rapat Banggar. "Pertanyaan akan kami jawab setelah melihat ruangannya dulu. Setelah itu silahkan untuk membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya," kata Ketua BK M Prakosa.
Sewaktu keluar dari ruang sidang BK, Nining sempat tidak terlihat di antara pimpinan dan anggota BK. Suasana menjadi riuh sewaktu para wartawan meminta Nining untuk keluar dan memberi pernyataan. "Bu Niningnya mana? Panggil Bu Nining, Pak," teriak sejumlah wartawan. Setelah tiga menit berlalu, baru Nining muncul dari balik pintu.
Tapi, Nining irit bicara. Dia tak mau terlalu menanggapi pertanyaan dari para wartawan. Di antaranya, soal surat peringatan dari Ketua DPR Marzuki Alie terhadap dirinya.
"Kita sudah sampaikan semuanya. Hari ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Red) tengah melakukan audit. Kita tunggu saja hasilnya," kata Nining. Selama berada di ruang rapat Banggar, Nining juga lebih banyak diam. "Silahkan ditanya ke Pak Sumirat," ujar Nining saat ditanya mengenai teknis renovasi.
Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat menjelaskan bahwa spesifikasi barang untuk renovasi diajukan oleh konsultan PT Gubahlaras. Tapi, Gubahlaras tidak hanya mengajukan satu pilihan. Ada banyak alternatif. Jadi, ada pilihan lain di luar kursi impor dari Jerman. Sayangnya, Sumirat tidak mau merincinya lebih jauh. "Waktu dipresentasikan, salah satu (alternatif) dipilih pimpinan Banggar," kata Sumirat.
Ketua BK M.Prakosa mengatakan institusinya telah membuat kesimpulan awal adanya tindakan di luar kepatutan dalam proyek renovasi. BK akan fokus menelusuri pihak yang mengusulkannya. "Tadi disampaikan Sekjen nama pengusulnya. Tapi, kami tidak bisa menyampaikan kepada anda semua," kata Prakosa. Apakah pengusul itu pimpinan Banggar? "Memang ada keterangan Pak Sumirat sepert itu," jawabnya.
Selain Sekjen DPR, kemarin, BK sebenarnya juga telah mengundang pimpinan Banggar. Tapi, dibatalkan karena para pimpinan Banggar berhalangan. "Ada yang keluarganya meninggal, menangani masalah keagamaan," kata politisi PDIP, itu.
Secara terpisah, anggota BURT dari Partai Demokrat Heryanto tampil memberikan pembelaan pada Marzuki Alie. Menurut dia, jauh-jauh hari Marzuki sebagai pimpinan DPR sekaligus ketua BURT sebenarnya telah mengingatkan Nining untuk memberitahukan proyek-proyek penting dan besar di lingkungan DPR.
"Tidak hanya pada Marzuki, tapi juga pada pimpinan-pimpinan fraksi sehingga tidak ada penolakan-penolakan. Tapi, itu tidak dilakukan," tegas Heryanto. Karenanya, tambah dia, tak mengherankan jika kemudian hampir semua pimpinan fraksi tak tahu dan ikut marah, seperti yang dilakukan Marzuki, terkait proyek renovasi ruang rapat Banggar.
Perintah Marzuki itu, tambah dia, diberikan dari hasil belajar atas polemik rencana pembangunan gedung baru DPR yang gagal. "Ini kan masalahnya sebagian diantara kami di BURT maupun fraksi-fraksi tidak diberi tahu," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, bahwa apapun kondisinya, pimpinan DPR maupun pimpinan BURT DPR harus tetap bertanggungjawab. Baik, itu mereka tahu ataupun tidak tahu adanya proyek tersebut. "Ini merupakan kelalaian pimpinan DPR dan BURT," tegas Fadli Zon.
Dia juga mendesak, agar KPK segera melakukan intervensi atas masalah berbagai proyek controversial di DPR. "Karena jelas kemungkinan korupsi dalam kasus-kasus proyek cukup tinggi," imbuhnya.
Di sisi lain, Fadli melihat, dugaan korupsi dalam sejumlah kasus kontroversial di DPR seperti fenomena gunung es. Dia memperkirakan, masih banyak proyek-proyek lain yang belum terungkap. Tak hanya di DPR, proyek semacam ini juga sangat mungkin terjadi di ranah eksekutif. "Namun belum ada yang membeberkannya saja ke publik, saatnya menyingkap korupsi dan pemborosan anggaran dana rakyat. Komponen rakyat yang kritis harus bergerak," tegasnya. (pri/dyn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar