Senat Tolak Pengunduran Diri Rektor Unanda Palopo

Sabtu, 29 Oktober 2011 20:05 wib

 

Foto : Lauddin, Rektor Unanda/Ist.

PALOPO - Rektor Universitas Andi Jemma (Unanda) Palopo, Prof DR Lauddin Marsuni, mengajukan pengunduran diri dengan alasan sudah tidak sanggup lagi memimpin kampus tersebut. Namun, keingingan tersebut ditolak Senat Unanda.

Penolakan pengunduran diri Rektor Unanda tersebut, diputuskan dalam rapat senat terbuka, Jumat 28 Oktober malam di  Kampus Unanda, Jalan Sultan Hasanuddin, Palopo. Dalam rapatnya, Senat Unanda tidak menemukan alasan pembenaran pengunduran diri Lauddin.

"Senat memutuskan beliau tetap akan memimpin Unanda sebagai rektor, karena berbagai pertimbangan. Salah satunya, Senat tidak menemukan alasan pembenaran pengunduran diri Lauddin sebagai rektor," kata Pembantu Rektor (Purek) II Unanda Palopo, Renaldy usai mengikuti rapat Senat Unanda, baru-baru ini.

Sebaliknya, kata Renaldy, Senat akan mengeluarkan rekomendasi penolakan pengunduran diri Lauddin sebagai Rektor Unanda dan tetap mendukung kepemimpinan Lauddin sebagai 'nakhoda' Unanda di tengah perjuangan perguruan tinggi ini menjadi universitas negeri pertama di wilayah Luwu Raya. Senat mendukung Lauddin tetap menjalankan amanah sebagai rektor sampai akhir periodenya.

"Senat sangat mengharapkan agar beliau (Lauddin) memposisikan diri sebagai rektor yang legitimate dan nakhoda yang tegar, untuk bersama-sama dengan seluruh civitas akademika Unanda memperjuangkan kampus ini menjadi negeri," kata Renaldy yang juga Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Palopo.

Seperti diberitakan Sindo sebelumnya, Rektor Unanda Lauddin Marsuni mengajukan pengunduran diri karena merasa tidak mampu lagi mengemban amanah sebagai Rektor Unanda. Pengunduran diri Lauddin tersebut belum bersifat final, karena masih akan dibahas Senat Unanda dalam rapat senat terbuka pada hari Jumat (28/10) kemarin.

Dikatakan Renaldy, sesuai hasil rapat Senat Unanda, rekomendasi penolakan akan dirumuskan tim kecil yang dibentuk usai rapat. "Tim kecil ini masih akan melanjutkan rapat untuk finalisasi rekomendasi. Kemudian dirapatkan kembali pada Senat Unanda sebelum diserahkan kepada Rektor Unanda dan ditembuskan kepada Yayasan To Ciung Luwu yang mewadahi Unanda," katanya.

Masih menurut Renaldy, dalam rekomendasi tersebut, Senat akan menyampaikan beberapa pertimbangan menyangkut ketegasan Rektor Unanda menyikapi fenomena yang tengah berkembang di Unanda. Termasuk di dalamnya, Senat menyarankan kepada rektor agar tidak terpengaruh dengan berbagai 'rongrongan' sejumlah oknum baik internal dan eksternal Unanda, yang tidak menghendaki Unanda berkembang, yakni menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pertama di Sulsel di luar Kota Makassar.

Untuk diketahui, rapat Senat Unanda malam tadi yang memutuskan menolak pengunduran diri Lauddin Marsuni sebagai Rektor Unanda, dinyatakan kuorum karena diikuti 22 anggota Senat dari 31 total anggota Senat.

Dalam rapat ini, Rektor Unanda Lauddin selaku Ketua Senat, hadir di awal rapat memaparkan perjalanan Unanda di bawah kepemimpinannya, termasuk di dalamnya Lauddin menjelaskan perkembangan perjuangan peningkatan status Unanda menjadi PTN. Para anggota senat diminta menanggapi pemaparan rektor.

Salah seorang anggota Senat Unanda, Sarma Hadeyang yang dikonfirmasi secara terpisah menyatakan, keputusan Senat Unanda menolak pengunduran diri Lauddin Marsuni sebagai Rektor Unanda, karena selama ini Senat Unanda tidak pernah menolak kepemimpinan Lauddin.(Chaerul Baderu/Koran SI/rhs)

Dekan FE Unanda Raih Titel Doktor di UMI

Tribun Timur - Jumat, 28 Oktober 2011 20:26 WITA

Share |

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma, Kota Palopo, Bakhtiar, meraih gelar doktor di Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (Pps UMI).

Bahtiar meraih gelar doktor dalam bidang ilmu manajemen pada ujian promosi doktornya di  Aula Gedung Pascasarjana UMI, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Jumat (28/10/2011), setelah berhasil mempertahankan disertasinya berjudul "Pengaruh Prinsip Value For Money dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan".

Bakhtiar mengungkapkan, secara garis besar pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yakni manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

"Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting roform atau reformasi anggaran. Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari tradisional budget ke performance budget," ujarnya.(*)

Penulis : Suryana Anas

Editor : Ridwan Putra

Selangkah Lagi Unanda Jadi PTN

Kamis, 10 November 2011 09:15 wib

 5  13Email0

Image: corbis.com

PALOPO – Peningkatan status Universitas Andi Jemma (Unanda) Palopo menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) pertama di Luwu Raya, tinggal selangkah lagi.

Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI meninjau persiapan akhir Unanda menjadi PTN pada 12 November mendatang. Rektor Unanda Palopo Prof DR Lauddin Marsuni menyatakan, tim Kemendikbud RI yang akan melakukan peninjauan akhir dipimpin Kepala Bagian Pelaporan Barang Milik Negara Kemendiknas RI Rahmat Setiawan.

“Tim Kemendikbud akan meninjau lahan seluas 30 hektare (ha) yang dipersiapkan Unanda menjadi lahan pembangunan kampus utama setelah jadi PTN di wilayah Walenrang. Tim Kemendikbud akan mengecek langsung lahan ini, termasuk persiapan administrasi pembuatan sertifikat lahan yang telah berproses,” kata dia saat menggelar jumpa pers di Unanda Palopo, kemarin.

Persyaratan terakhir yang harus dipenuhi Unanda menuju PTN, yakni penyediaan lahan minimal 30 ha yang telah disertifikatkan atas nama negara dan diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kemendiknas. Saat ini tim Kanwil BPN Sulsel telah mengukur lahan tersebut dan BPN Luwu telah mengeluarkan rekomendasi persetujuan penerbitan sertifikat lahan oleh BPN Pusat.

“Proses pembuatan sertifikatnya sudah berproses di BPN Pusat. Kami berharap sertifikat lahan secepatnya diterbitkan,” ujar Lauddin didampingi Wakil Rektor II Bidang Keuangan Renaldy. Pada Senin (14/11), Rektor Unanda bersama jajaran pejabat Unanda dan empat perwakilan pemerintah daerah di Luwu Raya, yaitu Pemkot Palopo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, Pemkab Luwu Timur, dan Pemkab Luwu Utara, berangkat ke Jakarta bersama tim Kemendikbud RI.

Keberangkatan ke Ibu Kota untuk menyerahkan hasil studi kelayakan dan sembilan item persyaratan peningkatan status Unanda menjadi PTN kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendiknas RI.
“Seluruh persyaratan, yakni sembilan item telah dipenuhi Unanda. Selanjutnya Ditjen Dikti Kemendiknas RI memproses sehingga Unanda dapat secepatnya ditingkatkan statusnya menjadi PTN,” kata Lauddin.

Berbagai persyaratan yang dipenuhi Unanda jadi PTN, di antaranya akta notaris penyerahan seluruh aset dari yayasan To Ciung Luwu senilai Rp17 miliar sebagai aset Unanda kepada pemerintah. Termasuk surat dukungan Gubernur Sulsel dan DPRD Sulsel mengenai dukungan pendanaan Unanda jadi PTN.

Sementara itu, Staf Ahli Wakil Presiden Bidang Pemerintahan HM Luthfi A Mutty berjanji mengawal pembuatan sertifikat lahan seluas 30 ha milik Unanda di BPN Pusat. Luthfi menilai Unanda sangat layak dan memenuhi syarat ditingkatkan statusnya jadi PTN. (chaerul baderu/koran si)(//rfa)