Sekolah Rusak Berat Dibantu Rp85 Juta

PENDIDIKAN

Sabtu, 10 Maret 2012 , 19:31:00

BREBES--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan bantuan rehabilitasi 179 ruang kelas dari jumlah total 805 ruang kelas  rusak berat yang tersebar di beberapa sekolah SD dan SMP di Brebes, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) , Mohammad Nuh, menjelaskan bantuan rehabilitasi ini sesuai dengan program rehabilitasi sekolah di seluruh Indonesia yang mulai dicanangkan sejak Oktober 2011 lalu.

Terkait program ini, Nuh turut melakukan kunjungan ke SD Negeri Margadadi 02, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah yang mana merupakan salah satu sekolah penerima bantuan rehabilitasi sekolah.

"Ada tiga ruang kelas yang keadaannya rusak berat. Biaya yang kita berikan untuk sekolah ini sebesar Rp 250 jutaan, karena masing-masing kelas diasumsikan menyerap biaya sebesar Rp 85 jutaan," terang Nuh kepada wartawan di sela kunjungannya ke SD Negeri Margadadi 02, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (10/3).

Dijelaskan, sekolah tersebut pertama kali dibangun tahun 1978. Sehingga, tak heran jika kondisinya sangat memprihatinkan. "Itu sudah hampir 35 tahun. Ya makanya harus diperbaiki. Sekarang itu tidak rubuh saja sudah lumayan beruntung. Sebelum rubuh, maka kita harus cepat perbaiki," tukasnya.

Mantan Rektor ITS ini mengatakan, kunjungannya ke SD tersebut juga memiliki tujuan. Yakni, mengecek data yang dikumpulkan oleh dinas pendidikan setempat mengenai sekolah rusak, serta  memberikan motivasi bagu para peserta didik dan guru.

"Ini yang kami tugaskan kepada direktur-direktur di pendidikan dasar dan juga dinas pendidikan  untuk melakukan verifikasi fisik. Minggu depan dana rehabilitasi ini sudah cair masuk ke rekening sekolah. Ditargetkan bulan Juli sudah selesa," tegasnya.

Dalam hal ini, lanjut Nuh, yang terpenting adalah Kepala Sekolah harus bisa mengajak partisipasi masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat punya jiwa ownership. "Yang penting tidak boeh saling menyalahkan. Saya menghimbau kepada Bupati Brebes  untuk bisa mencairkan bantuan," tandasnya.

Mengenai  Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Subsidi Siswa Miskin (SSM), Nuh memaparkan bahwa tahun 2012 ini ada sekitar 9 juta siswa miskin yang harus dibantu untuk melanjutkan sekolah. Untuk di Brebes sendiri, ada sekitar 3000 anak miskin yang menerima BSM.

"Tapi menurut saya itu masih kurang. Brebes harus tambah 6000 anak miskin sehingga tidak ada lagi anak di Brebes yang tidak sekolah," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, Angkatno menyebutkan, tahun ini ada sekitar 805 ruang kelas yang kondisinya rusak berat di Brebes. Dengan adanya bantuan rehabilitasi dari pemerintah pusat terhadap 179 ruang kelas, maka sisanya akan diselesaikan dengan menggunakan dana dari pemerintah daerah. "Kami menargetkan tahun ini ruang kelas rusak di Brebes harus tuntas," tutur Angkatno. (cha/jpnn)

Serangan Udara Yaman Tewaskan Puluhan Militan Al Qaeda

	INTERNASIONAL - TIMUR TENGAH Sabtu, 10 Maret 2012 , 17:01:00 SANA"A - Serangan udara malam hari yang dilakukan pasukan Angkatan Udara Yaman di suatu daerah pegunungan di selatan ibu kota Sana’a Jumat malam (9/3) waktu setempat, dilaporkan telah menewaskan 23 orang militan Al Qaeda. Termasuk di antara korban tewas adalah para petinggi Al Qaeda yang sedang berkumpul di suatu kantor pemerintahan lokal. Seorang pejabat pemerintahan Yaman yang dikutip REUTERS, Sabtu (10/3), menyatakan bahwa serangan udara tersebut meluluh-lantahkan tiga desa di kota Al Bayda di provinsi yang juga bernama Al Bayda. Diduga, para militan yang telah lama melancarkan serangan terror kepada warga dan aparat keamanan serta pemerintahan Yaman, tengah berkumpul di Al Bayda untuk merencanakan sebuah serangan baru. Pejabat yang minta identitasnya dirahasiakan tersebut mengungkapkan, beberapa kendaraan dan senjata berat para militan juga telah berhasil dihancurkan dalam serangan tersebut. Berdasarkan keterangan warga,  pesawat-pesawat yang terlibat dalam serangan itu sebelumnya juga menyerang persembunyian militan Ansar al-Sharia yang sejak pertengahan tahun lalu berperang dengan militer Yaman. Stasiun televisi Al Arabiya sebelumnya melaporkan serangan hari Jumat tersebut dilakukan pesawat pembom Amerika Serikat. Bekerja-sama dengan militer Yaman, AS sebelumnya seringkali menggunakan pesawat tanpa awak untuk menyerang kantung-kantung persembunyian Al Qaeda di Yaman. Dalam serangan akhir Januari lalu, dilaporkan 12 militan Al Qaeda termasuk empat pemimipin mereka tewas di Selatan Yaman. Para militan Jihad Al Qaeda sebelumnya telah memanfaatkan kelemahan pemerintahan mantan presiden Ali Abdullah Saleh yang diguncang rentetan aksi demonstrasi selama beberapa bulan terakhir ini. Al Qaeda terus berupaya melebarkan kekuasaannya di negara yang merupakan tanah leluhur almarhum pemimpin tertinggi Al Qaeda, Osama Bin Laden itu. Setelah lengsernya Saleh, pemerintahan Yaman yang baru semakin mempergencar serangan melawan Al Qaeda. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementrian Pertahanan AS telah memberikan bantuan persenjataan dan program pelatihan tentara bernilai ratusan juta dolar untuk membantu pasukan khusus militer AS memerangi Al Qaeda.(ara/jpnn)

Satu Kursi Banggar Rp 24 Juta Setjen DPR Klaim Atas Permintaan Pimpinan Banggar

Rabu, 18 Januari 2012 , 07:01:00

JAKARTA - Harga satu kursi impor dari jerman yang dipakai untuk mengisi ruang rapat badan anggaran (Banggar) DPR setelah menjalani renovasi terkuak. Angkanya memang tergolong fantastis. Satu kursi dibandrol seharga Rp 24 juta.

Informasi ini terungkap setelah Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Siswono Yudhohusodo menanyakannya kepada Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat. "Benar ini harganya sampai Rp 24 juta per kursi?" tanya Siswono saat mengecek ruang rapat Banggar bersama para anggota BK, kemarin (17/1).

Raut wajah Sumirat tampak agak panik. Maklum saja di dalam ruang rapat Banggar ikut hadir puluhan awak media cetak dan elektronik yang langsung sigap "pasang telinga". "Iya, sekitar itu, Pak," jawab Sumirat.     

"Nyaman sih, tapi nggak cocok untuk DPR," timpal Siswono sambil mencoba duduk di salah satu kursi. Berkali ?kali dia menyenderkan punggungnya secara maksimal ke kursi berwarna hitam itu.

Meja-meja di ruang rapat juga baru. Tapi, produk dalam negeri. "Belinya di Jerman juga, tapi Jerman yang ini, jejer"e Kauman," canda Ali Maschan Moesa, anggota BK dari FPKB.

Seluruhnya ada 200 kursi baru yang dibeli. Sebagian besar masih rapi terbungkus plastik putih. Dengan harga per unit Rp 24 juta, maka anggaran untuk pembelian seluruh kursi ini mencapai Rp 4,8 miliar. Sebelumnya, sempat disebut lighting system (sistem penerangan) menghabiskan anggaran Rp 250 juta.

Untuk karpet yang dipakai menutup ruang rapat banggar, kabarnya dialokasikan Rp 5 juta per meter persegi. Adapun ruangannya sendiri berukuran sekitar 400 meter persegi (20 x 20 m). Luas itu belum termasuk ruang staf Banggar yang berukuran  80 meter persegi (4x20 m). Bila dihitung untuk ruang rapatnya saja, maka diperkirakan anggaran pembelian karpet mencapai Rp 2 miliar.

Semua anggaran ini belum termasuk untuk sistem peredam suara, sound system, pemasangan dinding baru, plafon, dan fasilitas LCD. Fasilitas yang terakhir ini berjumlah 3 paket. Masing -masing paket terdiri dari 12 tv layar datar berukuran 29 inch yang dipasang berjejer 4 ke samping dan 3 ke bawah. Sayangnya, kesekjenan DPR masih tertutup soal harganya.

BK sendiri terus melanjutkan penyelidikannya atas dugaan pelanggaran kode etik dalam renovasi ruang rapat banggar yang menyedot anggaran sampai Rp 20 miliar itu. Kemarin, BK meminta keterangan dari Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Sebelumnya, BK juga telah menggali informasi dari Wakil Ketua BURT Refrizal (FPKS).

Pertemuan BK dengan Nining berlangsung tertutup selama tiga jam. Usai pertemuan itulah, BK menggelar "sidak" bersama Nining ke ruang rapat Banggar. "Pertanyaan akan kami jawab setelah melihat ruangannya dulu. Setelah itu silahkan untuk membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya," kata Ketua BK M Prakosa.

Sewaktu keluar dari ruang sidang BK, Nining sempat tidak terlihat di antara pimpinan dan anggota BK. Suasana menjadi riuh sewaktu para wartawan meminta Nining untuk keluar dan memberi pernyataan. "Bu Niningnya mana? Panggil Bu Nining, Pak," teriak sejumlah wartawan. Setelah tiga menit berlalu, baru Nining muncul dari balik pintu.

Tapi, Nining irit bicara. Dia tak mau terlalu menanggapi pertanyaan dari para wartawan. Di antaranya, soal surat peringatan dari Ketua DPR Marzuki Alie terhadap dirinya.

"Kita sudah sampaikan semuanya. Hari ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Red) tengah melakukan audit. Kita tunggu saja hasilnya," kata Nining. Selama berada di ruang rapat Banggar, Nining juga lebih banyak diam. "Silahkan ditanya ke Pak Sumirat," ujar Nining saat ditanya mengenai teknis renovasi.

Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat menjelaskan bahwa spesifikasi barang untuk renovasi diajukan oleh konsultan PT Gubahlaras. Tapi, Gubahlaras tidak hanya mengajukan satu pilihan. Ada banyak alternatif. Jadi, ada pilihan lain di luar kursi impor dari Jerman. Sayangnya, Sumirat tidak mau merincinya lebih jauh. "Waktu dipresentasikan, salah satu (alternatif) dipilih pimpinan Banggar," kata Sumirat.

Ketua BK M.Prakosa mengatakan institusinya telah membuat kesimpulan awal adanya tindakan di luar kepatutan dalam proyek renovasi. BK akan fokus menelusuri pihak yang mengusulkannya. "Tadi disampaikan Sekjen nama pengusulnya. Tapi, kami tidak bisa menyampaikan kepada anda semua," kata Prakosa. Apakah pengusul itu pimpinan Banggar? "Memang ada keterangan Pak Sumirat sepert itu," jawabnya.

Selain Sekjen DPR, kemarin, BK sebenarnya juga telah mengundang pimpinan Banggar. Tapi, dibatalkan karena para pimpinan Banggar berhalangan. "Ada yang keluarganya meninggal, menangani masalah keagamaan," kata politisi PDIP, itu.

Secara terpisah, anggota BURT dari Partai Demokrat Heryanto tampil memberikan pembelaan pada Marzuki Alie. Menurut dia, jauh-jauh hari Marzuki sebagai pimpinan DPR sekaligus ketua BURT sebenarnya telah mengingatkan Nining untuk memberitahukan proyek-proyek penting dan besar di lingkungan DPR.

"Tidak hanya pada Marzuki, tapi juga pada pimpinan-pimpinan fraksi sehingga tidak ada penolakan-penolakan. Tapi, itu tidak dilakukan," tegas Heryanto. Karenanya, tambah dia, tak mengherankan jika kemudian hampir semua pimpinan fraksi tak tahu dan ikut marah, seperti yang dilakukan Marzuki, terkait proyek renovasi ruang rapat Banggar.

Perintah Marzuki itu, tambah dia, diberikan dari hasil belajar atas polemik rencana pembangunan gedung baru DPR yang gagal. "Ini kan masalahnya sebagian diantara kami di BURT maupun fraksi-fraksi tidak diberi tahu," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, bahwa apapun kondisinya, pimpinan DPR maupun pimpinan BURT DPR harus tetap bertanggungjawab. Baik, itu mereka tahu ataupun tidak tahu adanya proyek tersebut. "Ini merupakan kelalaian pimpinan DPR dan BURT," tegas Fadli Zon.

Dia juga mendesak, agar KPK segera melakukan intervensi atas masalah berbagai proyek controversial di DPR. "Karena jelas kemungkinan korupsi dalam kasus-kasus proyek cukup tinggi," imbuhnya.

Di sisi lain, Fadli melihat, dugaan korupsi dalam sejumlah kasus kontroversial di DPR seperti fenomena gunung es. Dia memperkirakan, masih banyak proyek-proyek lain yang belum terungkap. Tak hanya di DPR, proyek semacam ini juga sangat mungkin terjadi di ranah eksekutif. "Namun belum ada yang membeberkannya saja ke publik, saatnya menyingkap korupsi dan pemborosan anggaran dana rakyat. Komponen rakyat yang kritis harus bergerak," tegasnya. (pri/dyn)

Redam yang Panas, Sikat Mafia Tanah

NASIONAL - SOSIAL Rabu, 18 Januari 2012 , 06:03:00 JAKARTA - Komisi III DPR berharap, sejumlah daerah yang potensi konflik pertanahannya tinggi, membentuk Tim Terpadu kasus sengketa lahan seperti yang dibentuk di Sumut. Tugas Tim ini adalah membuat pola penyelesaikan masalah. Agar potensi konflik tidak meledak dalam waktu dekat, Tim Terpadu yang melibatkan Pemprov , Polda, DPRD, BPN, dan PTPN yang ada di daerah masing-masing , segera meredam potensi kasus yang berdasar pemetaan sangat panas. "Langkah pertama, harus melakukan peredaman," ujar anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat kepada JPNN, kemarin (17/1). Jika langkah peredaman tak dilakukan, kata Martin," Bisa seperti di Mesuji." Dia menyebut sejumlah provinsi yang punya persoalan sengketa tanah antara lain Sumut, Sumsel, Lampung, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya, saran politisi Partai Gerindra itu, Tim melakukan inventarisasi kasus-kasus pertanahan secara cermat, yang disusul dengan pemetaan.  Pasalnya, ada sengketa yang melibatkan warga versus perusahaan swasta, ada juga warga dengan PTPN. Jika sudah dilakukan pemetaan, lanjutnya, barulah dicarikan solusi yang bisa dijadikan pedoman bersama.  Misalnya, bagaimana solusi untuk sengketa warga versus swasta, dan bagaimana yang warga versus PTPN. "Untuk kasus-kasus tertentu yang dianggap panas, harus langsung ditangani agar tidak menjadi konflik terbuka," sarannya. Khusus Sumut, dia mengingatkan, potensi konflik terbuka di Sumut sangat besar. Seperti dipaparkan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, setidaknya ada 2.833 kasus tanah di daerah Sumut. Dari 2.833 kasus tanah itu, ada sembilan kasus yang berlangsung sangat lama dan berpotensi menimbulkan konflik pada 2012. "Saya lihat Sumut merupakan daerah yang potensi konflik pertanahannya tertinggi di Indonesia. Makanya, Pemprov harus kerjasama dengan semua pihak untuk bisa menangani kasus pertanahan ini," ujar politisi senior itu. Potensi konflik makin tinggi, kata Martin, karena ada mafia tanah yang ikut main dalam sengketa tanah.  "Saya minta mafia tanah ini jangan dikasih hati karena Medan dikenal punya mafia tanah yang kuat," ujar anggota komisi yang membidangi masalah hukum itu. Dia berharap, Tim Terpadu bisa menuntaskan masalah tanah dari berbagai aspek. Dia memberi contoh, kesepakatan saat eksekusi misalnya, sangat penting agar tidak memakan korban. "Sudah disepakati, eksekusi harus didahului gelar perkara yang dihadiri banyak pihak, tak bisa hanya polisi dan peradilan saja," urainya. Soal izin HGU, lanjutnya, oleh Tim Terpadu juga harus diklirkan. "Karena di Tim juga harus ada unsur BPN dan Dinas Kehutanan," pungkasnya. (sam/jpnn)

KPK Diminta Tidak Politisasi Kasus Banggar

POLITIK - LEGISLATIF Selasa, 10 Januari 2012 , 13:35:00 JAKARTA--Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Anis Matta mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi mempolitisir kasus dugaan suap dan mafia anggaran yang ditengarai melibatkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. "Kalau mau periksa anggota Banggar, silakan. Tapi jangan gunakan cara-cara lama seperti memeriksa Pimpinan Banggar secara bersamaan karena memeriksa pimpinan Banggar secara persamaan sudah mengarah kepada sikap mempolitisir dan menyalahkan institusi," tegas Anis Matta, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (10/1). Banggar DPR lanjut Anis, adalah institusi dan kelengkapan alat kerja DPR. Kalau personal diduga bermasalah, silakan saja personal diproses. Tak perlu dikaitkan dengan lembaganya. Karena institusi ini kan berjalan terus, akan terus ada. Welcome saja. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memastikan akan memeriksa sejumlah anggota Banggar DPR terkait kasus dugaan suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) tahun 2011. Secara resmi KPK telah menetapkan Wa Ode Ida Nurhayati dari Fraksi PAN sebagai tersangka. Dalam kasus yang sama, KPK juga telah memeriksa dua saksi masing-masing Haris Surahman dan staf pribadi Wa Ode, Sefa Yolanda. (fas/jpnn)

Kalbar Punya 3 Rumah Sakit Bergerak

NUSANTARA - KALBAR

Rabu, 04 Januari 2012 , 20:18:00

JAKARTA - Kalimantan Barat memiliki tiga Rumah Sakit Bergerak pada 2011 yakni di Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu dan Sintang. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, mengatakan, pada 2011, rumah sakit bergerak ada 10 tambahan baru.

Dari beberapa kabupaten di Indonesia, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu termasuk di dalamnya. "Tahun 2012 akan tambah 10 lagi  untuk di Kaltim dan lain-lain," kata Endang, kepada sejumlah wartawan, di Jakarta, Rabu (4/1).

Dijelaskannya, bahwa sebelumnya sudah ada 14 rumah sakit bergerak di seluruh Indonesia. Kemenkes akan terus menambah Rumah Sakit  Bergerak tersebut.

Menurutnya Rumah Sakit  Bergerak tersebut, tidak banyak memiliki fasilitas tempat tidur seperti kebanyakan RS pemerintah lainnya, tapi dilengkapi dengan kamar operasi. "Rumah Sakit Bergerak hanya memiliki 10 tempat tidur. Tapi, lengkap dengan kamar operasi," ujarnya.

Selain Rumah Sakit  Bergerak, Kalbar juga merupakan salah satu dari beberapa daerah yang memiliki Flying Health Care. Sebelumnya, Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, Kalbar, Paulos Hadi, mengatakan bahwa kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia, itu mendapat bantuan Rumah Sakit  Bergerak oleh pemerintah pusat pada 2011. "Rumah sakit itu ditempatkan di perbatasan," kata Paulos, kepada wartawan di Sanggau, akhir tahun lalu.

Dikatakannya, salah satu tujuan diberikannya Rumah Sakit  Bergerak itu  adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat perbatasan. Seperti diketahui, Sanggau merupakan salah satu kabupaten di Kalbar yang berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Tepatnya di Kecamatan Entikong. (boy)

POLITIK - PEMILU
Rabu, 04 Januari 2012 , 18:39:00
Belum Ada Orang Partai Daftar Anggota KPU

JAKARTA - Mendekati tanggal penutupan pendaftaran calon anggota anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni 6 Januari 2012, jumlah pendaftar mulai membludak.

Ketua Pansel KPU-Bawaslu, Gamawan Fauzi, menyebutkan, hingga Rabu (4/1) pagi, jumlah pendaftar calon anggota KPU sudah mencapai 222 orang. Sedang pendaftar calon anggota Bawaslu 94 orang.

Dari jumlah itu, belum satu pun pendaftar yang punya latar belakang sebagai pengurus partai politik. "Belum ada yang mendaftar dari pengurus partai," ujar Gamawan Fauzi di press room Kemendagri, Rabu (4/1).

Padahal, UU penyelenggara pemilu membolehkan pengurus partai ikut mendaftar sebagai calon anggota KPU atau Bawaslu, dengan syarat sudah mengundurkan diri dari partai saat mendaftar.

Gamawan mengatakan, dirinya bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin dalam kapasitas wakil ketua Pansel, sudah sepakat tidak akan ikut dalam proses pengambilan keputusan menentukan 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang akan diajukan ke DPR. Kesepakatan yang disebut Kode Etik itu telah ditandatangani. (sam)

Akhir Tahun, Sultra Raih Dua Rekor MURI

NUSANTARA - SULTRA

Sabtu, 31 Desember 2011 , 23:12:00

KENDARI - Nama Sultra tampaknya sudah familiar dalam catatan rekor Museum Republik Indonesia (MURI). Setelah sukses dicatat sebagai pemrakarsa hunting foto serentak dengan peserta terbanyak pada Juni 2011, pemrakarsa program pemberian beasiswa untuk restorasi pendidikan pada Oktober 2011, pemrakarsa pembangunan kantor, balai desa, kelurahan terbanyak pada Oktober 2011 dan pemrakarsa bantuan operasionl pendidikan terbanyak tingkat SMA sederajat, 31 Desember 2011, daerah yang dimpimpin Nur Alam ini kembali mencatatkan namanya dalam dua kategori sekaligus.

Dua rekor MURI yang kembali berhasil mengabadikn nama Sultra,  yakni sebagai pemrakarsa pemberian insentif guru terbanyak bagi 141.377 guru di Sultra, serta pendirian Badan Perkreditan Rakyat (BPR) terbanyak di daerah.

Karo Humas Pemprov Sultra, Axioma Boonde mengatakan,  keberhasilan yang dicapai Sultra, merupakan usaha dan kerja keras pemerintah. Tapi,   kata dia itu juga tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat di daerah ini.

"Sebenarnya, rekor MURI bukanlah tujuan bapak gubernur, mencanangkan berbagai program yang melibatkan orang banyak. Tapi, setidaknya, apa yang sudah dilakukan, tidak hanya memberi manfaat kepada masyarakat, tapi mendapatkan apresiasi. Mudah-mudahan, prestasi yang diperoleh tidak membut kita lupa diri, tapi menjadi motivasi untuk terus melakukan yang terbaik bagi seluruh masyarakt di Sultra," katanya. (fya)

Festival Kembang Api 60 Menit Non-Stop

NUSANTARA - SULUT Sabtu, 31 Desember 2011 , 20:00:00 MANADO--Perayaan akhir tahun atau yang dikenal dengan Old & New pada 31 Desember hingga 1 Januari 2012 nanti akan berlangsung sangat meriah. Pasalnya, pada saat itu sudah dipastikan akan diwarnai festival kembang api selama 60menit non-stop. Lokasi pelaksanaan Old & New kali ini pun sudah disepakati di Jalan Boulevard, tepatnya di depan kawasan Megamas yang berseberangan dengan Gedung Suzuki Mobil Sinar Galessong. "Acara ini akan menjadi pesta rakyat paling semarak,Jadi, masyarakat diimbau untuk ramai-ramai bersama di lokasi acara nantinya," imbau Kapolda Sulut Brigjen Pol Carlo B Tewu selaku penggagas acara itu, saat memimpin rapat kordinasi panitia di Mapolda Sulut. "Pesta tahun baru kali ini akan lebih semarak karena kemasan acaranya sangat bervariatif" tegas Alex Sasialang selaku EO Perfecto Communication Sementara itu, Kadis Pariwisata Sulut Ir Haefrey Sendoh selaku ketua panitia Old & New didampingi para wakil ketua masing-masing Kadis Pariwisata Manado DR Pieter Assa dan Karo Umum Pemprov Sulut F Kotambunan, telahmelakukan pengecekan seluruh acara, termasuk persiapan teknis lokasi. Yang menarik, pada tahun ini panitia pelaksananya merupakan gabungan dari Pemprov, Pemkot Manado dan Manado Post. Karenanya, selain gubernur dan seluruh pejabat Pemprov akan hadir, juga jajaran pejabat Pemkot Manado dipimpin Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut akan bersama di acara itu."Acara ini akan bersamaan dengan launching 2012 sebagai Tahun Disiplin Kota Manado," tutup Assa. Adapun dikarenakan dengan adanya event ini, jalur lalu lintas di kawasan Boulevard dan jalan Sam Ratulangi akan dijadikan satu arah, terhitung mulai dari pukul 00.00 Wita pada 30 Desember  atau Jumat malam hingga pukul 12.00 Wita pada tanggal 1 Januari 2012.  Untuk jalur Boulevard pun akan menggunakan jalan di dalam kawasan Mega Mas berhubung dengan kegiatan Festival Kembang Api ini berlokasi di depan Kawasan Mega Mas tepatnya didepan Suzuki (Sinar Galesong Pratama). (8)

Mendagri Tolak Eselon III di Daerah Dihapus

NASIONAL - HUMANIORA

Sabtu, 31 Desember 2011 , 01:49:00

JAKARTA -- Ini kabar baik bagi para kepala bagian (kabag) di lingkungan pemda, termasuk para camat. Gagasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar untuk menghapus jabatan eselon III serta IV justru ditolak Mendagri Gamawan Fauzi.

Gamawan mengaku keberatan jika jabatan struktural eselon III di pemda dihapus.  Alasannya, jumlah eselon III di daerah itu cukup banyak.  Keberatan Gamawan langsung disampaikan ke Azwar Abubakar yang menemui Gamawan di gedung Kemendagri, Jumat (30/12).

"Saya bilang (ke Azwar, red), kalau eselon III dihapus, di daerah itu Kabag eselon III, camat eselon III. Kalau tak ada eselon III, bagaimana?" ujar Gamawan Fauzi saat berbincang dengan wartawan di pressroom Kemendagri, Jumat (30/12).

Untuk eselon IV dan V di pemda, Gamawan mengaku tidak keberatan jika dihapus. Mantan gubernur Sumbar itu juga tak keberatan eselon III dan IV di instansi pusat dihapus.

Secara umum, Gamawan mengaku setuju jabatan struktural dipangkas, dan kemudian yang dikembangkan jabatan fungsional yang diperbanyak. Ini lanjutnya, untuk menciptakan kerja birokrasi berbasis kompetensi.

Dengan memperbanyak jabatan fungsional, kata Gamawan, diharapkan para birokrat tidak lagi mengejar jabatan struktural. Juga untuk menghindari mutasi-mutasi lintas keahlian.

"Guru tidak bisa lagi tiba-tiba dimutasi menjadi kepala dinas. Dengan fungsional, seorang pustakawan, sampai pensiun juga pustakawan," ujar Gamawan. (sam/jpnn)

Mogok Makan Aktivis India, Insipirasi UU Anti Korupsi

	INTERNASIONAL - ASIA Kamis, 29 Desember 2011 , 12:14:00 NEW DELHI - Perjuangan aktivis antikorupsi India Anna Hazare, 74, lewat aksi mogok makannya membawa hasil. Majelis rendah Parlemen India akhirnya menyetujui UU Antikorupsi dengan mengadopsi usul si aktivis kemarin (28/12). Tokoh yang mengidolakan pemimpin nasional India Mahatma Gandhi, sehingga dijuluki sebagai Gandhi era modern, itu pun menghentikan aksi mogok makan dua hari sejak Selasa lalu (27/12) dan urung melakukannya tiga hari sesuai rencana. Berharap bisa meredam aksi mogok makan Hazare yang mendapat dukungan luas dari masyarakat India, parlemen menyetujui klausul soal pembentukan lembaga pengawas antikorupsi (ombudsman) atau yang disebut Lokpal dalam bahasa setempat. Lembaga itu bertugas mengidentifikasi, mengusut, serta menuntut atau menyidangkan para pejabat pemerintah yang korup. Meski begitu, Hazare bertekad terus mengampanyekan perjuangannya melawan korupsi di India. Tokoh kelahiran 15 Juni 1937 tersebut mengancam memulai kampanye pembangkangan sipil sehingga penjara di seantero India penuh. Apalagi, Hazare belum yakin lembaga ombudsman kelak benar-benar bergigi dalam memerangi korupsi. "Hari ini (kemarin, Red) saya menghentikan aksi mogok makan ini," ujarnya di depan massa pendukungnya di Mumbai. "Kita akan diskusikan strategi selanjutnya untuk melawan korupsi," tegasnya. Dia juga membantah bahwa dirinya bersama para pendukungnya lemah dan tak efektif dalam memperjuangkan kampanye antikorupsi. Seorang dokter yang tidak mau disebutkan namanya menuturkan kepada para wartawan bahwa kondisi Hazare kemarin sebetulnya tidak terlalu bagus akibat aksi mogok makan yang dilakukannya. Dia menyebut tokoh yang suka berbusana serbaputih dan peci putih itu mengalami demam dan tekanan darah tinggi. Kondisinya bisa memburuk jika melanjutkan mogok makan. Saat itu Hazare tetap menolak untuk makan. Dia baru mengakhiri aksinya setelah ada keputusan parlemen soal amandemen UU antikorupsi yang mengadopsi usulannya. Respons warga terhadap aksi mogok makan Hazare kali ini memang tak sedahsyat saat dia melancakan aksi serupa pada Agustus lalu. Ketika itu, aksi mogok makan Hazare selama 12 hari mampu menggerakkan ratusan ribuan massa untuk mendukungnya. Ini memunculkan spekulasi bahwa pengaruh Hazare tidak lagi sedahsyat sebelumnya. Kendati demikian, untuk menunjukkan sikap oposisinya terhadap Partai Kongres dan pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh, yang dinilainya dipenuhi pejabat korup, Hazare akan melakukan tur ke lima negara bagian di India untuk mengampanyekan anti korupsi dan ketidakpercayaan dirinya terhadap partai berkuasa. "Kami akan safari ke lima negara bagian dan meminta masyarakat luas agar tak memilih para pengkhianat negeri ini," tuturnya. Hazare menambahkan, dia akan merancang aksi protes berikutnya di New Delhi pada 30 Desember dan 1-2 Januari mendatang. UU tentang Lokpal menjadi masalah bagi pemerintahan koalisi pimpinan Manmohan Singh. UU itu memungkinkan ombudsman menyidik kasus korupsi di kalangan politisi senior maupun pegawai negeri. Setelah diluluskan majelis rendah, UU itu akan diajukan ke majelis tinggi (senat) hari ini (29/12) untuk mendapatkan stempel atau persetujuan. Bentuk dan bagaimana wujud peraturan itu nantinya telah mendominasi agenda politik di India selama berbulan-bulan. Masalah itu juga kian menambah tekanan terhadap pemerintahan Singh yang sudah terbebani oleh serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi. Pemerintah harus merancang dan menyusun kembali UU antikorupsi dari versi sebelumnya untuk mengakomodasi protes yang dilancarkan para pendukung Hazare Agustus lalu. Massa mengklaim UU baru tersebut lemah dan tidak bergigi jika menghadapi korupsi yang endemik di India. Pemilik nama lengkap Kisan Bapat Baburao Hazare itu juga berjanji melanjutkan perjuangannya untuk melawan pemerintahan yang korup dan dinilainya diktator. "Jika (rezim diktator) ini berlanjut, apa yang bisa kita lakukan" Kita harus selamatkan bangsa ini. Siapapun Anda harus siap masuk penjara (karena dinilai melawan pemerintah)," serunya kepada pendukungnya.  "Saat ini penjara-penjara sudah penuh penghuni dan pemerintah harus memasukkan kita semua ke dalamnya," tambahnya. Kelompok atau organisasi India Melawan Korupsi (India Against Corruption) pimpinan Hazare mengklaim bahwa lebih dari 170 orang telah menandatangani pernyataan siap ditangkap dan dipenjarakan. Pernyataan tersebut diteken di depan kompleks rumah dinas para menteri kabinet serta anggota parlemen di Mumbai. (AP/AFP/RTR/cak/dwi)

Kasus Lambu Ditemukan Pelanggaran HAM

NUSANTARA - NTB

Kamis, 29 Desember 2011 , 11:37:00

BIMA --Hasil penelusuran dua orang anggota Komnas HAM, yang sejak Selasa lalu  turun ke Kecamatan Lambu menemukan adanya pelanggaran HAM saat pembubaran paksa  massa FRAT yang memblokir Pelabuhan Laut Sape. Beberapa kejanggalan yang menjadi temuan Ridhal Saleh dan Sriyana, saat pembubaran massa yang menduduki Pelabuhan Sape, tidak ada perlawanan apapun dari  warga Lambu. Bahkan kata Ridhal, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, telah meminta untuk mundur.

Kejanggalan lain, apa yang menjadi alasan bagi aparat keamanan melakukan penembakan. ‘’Persoalan ini masih kita dalami.  Dan kita menemukan ada penembakan terhadap warga yang berada di luar TKP (diluar pelabuhan),’’ sebutnya.

Beberapa kejanggalan tersebut diakui Ridhal yang ditemani Sriyana masih akan didalami pihaknya untuk mendapatkan data riil tentang kejadian yang menewaskan dua orang warga Lambu tersebut. ‘’Dengan sejumlah kejanggalan itu, kita menemukan ada pelanggaran HAM yang terjadi saat pembubaran blokir pelabuhan,’’ tegasnya.

Terhadap temuan itu,  Ridhal mengaku telah menemui Kapolda NTB dan Kapolres Bima Kota. Meminta agar mengambil tindakan hukum terhadap oknum anggota polisi yang bertindak di luar prosedur.
Permintaan itu telah disampaikan langsung Ridhal ketika melakukan pertemuan dengan Kapolda maupun Kapolres Bima Kota, kemarin. ‘’Ini sudah saya sampaikan langsung pada Kapolda dan Kapolres,’’ kata Ridhal, usai mengunjungi warga Lambu yang ditahan di Rutan Bima, kemarin.

Permintaan itu lanjutnya, karena dari hasil penelusuran mereka di lapangan, juga menemukan ada oknum anggota polisi yang menembak warga. Padahal mereka berada sekitar jarak 700 meter dari Pelabuhan Sape.
‘’Kita sudah minta pada oknum anggota polisi yang melanggar prosedur, diproses secara hukum,’’ tandasnya.

Termasuk katanya permintaan agar warga Lambu yang kini ditahan dan dijadikan tersangka kasus pemblokiran Pelabuhan Sape diproses secara adil, tidak ada unsur balas dendam. Sehingga warga yang tidak bersalah, dapat dibebaskan. ‘’Bahkan saya minta pada Kapolda, kalau bisa warga Lambu yang ditahan, bisa ditangguhkan,’’ sebutnya.

Terhadap beberapa persoalan yang disampaikan pada Kapolda dan Kapolres Bima Kota, Ridhal mengaku, Kapolres bersikap kooperatif dan cukup terbuka. ‘’Terhadap warga Lambu yang saat ini luka-luka dan saat ini di rawat di rumah masing-masing, agar diobati dan dibawa ke rumah sakit. Dengan jaminan, mereka tidak ditahan dan dijadikan tersangka,’’ imbuhnya.

Terkait dengan jumlah warga Lambu yang meninggal dunia versi Komnas HAM ada tiga orang, dua orang meninggal saat insiden di pelabuhan Laut Sape atas nama Mahfud dan Arif Rahman, akibat luka tembak dan Safrudin yang meninggal pasca bentrok pelabuhan. Untuk kematian Safrudin ini katanya masih akan didalami. Karena kabar sebelumnya, korban meninggal akibat shock sepulang dari TKP.

Setelah sehari sebelumnya melakukan investigasi di Pelabuhan Sape dan memasuki wilayah Kecamatan Lambu, kemarin dua orang anggota Komnas HAM bertemu dengan Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS SIK. Pertemuan mereka hanya berlangsung beberapa menit di ruang kerja Kapolres. Selanjutnya mereka ke kantor Reskrim Gunung Dua.

Dua orang anggota Komnas HAM diperlihatkan sejumlah alat bukti yang disita aparat kepolisian dari TKP Pelabuhan Sape berupa tombak, parang, busur panah, batu, beberapa botol bensin, bambu  runcing, lira (alat tenun), mesin diesel dan lainnya. Termasuk satu unit sepeda motor anggota Patroli Motor Polres Bima Kota, yang menurut penjelasan Kapolres diparangi oleh warga saat kejadian.

Usai melihat-lihat Barang Bukti (BB) yang digelar di teras ruang Reskrim, Ridhal dan Sriyana, di dampingi Kapolres setempat mengunjungi warga Lambu yang ditahan dan dijadikan tersangka di Rumah Tahanan Bima.     

Di Rutan Bima Komnas HAM bertemu dengan 37 orang warga Lambu yang dijadikan tersangka oleh polisi. Dua orang diantara mereka menyampaikan uneg-uneg langsung pada dua orang anggota Komnas HAM. ‘’Kami keberatan atas perlakukan aparat polisi. Setelah kami ditangkap dan diamankan, kita masih dipukuli dan dianiaya, Ini yang membuat kami kecewa atas prilaku aparat,’’ keluh Junaidin, salah seorang tahanan Lambu, asal Desa Rato.

Persoalan lain yang diungkapkan tahanan Lambu  Adi Supriadi, salah seorang tersangka kasus pembakaran Kantor Camat Lambu, tahun 2010 lalu. Dia mempersoalkan penangkapan dirinya oleh anggota Polres Bima Kota, karena tanpa surat penangkapan.

Terkait kasus Lambu sebelumnya, menurut Adi Supriadi, Komnas HAM telah keluarkan rekomendasi, salah satunya Adi Supriadi dibebaskan. ‘’Selama ini aparat dan pemerintah tidak pernah menggunakan jalur diplomasi, ketika Bupati mengeluarkan SK 188,’’ sebutnya.

Menjawab persoalan itu, Ridhal mengaku persoalan SK 188 akan dibahas dengan Bupati Bima. Karena diakui SK 188 tersebut sebagai sumber masalah yang melahirkan aksi pemblokiran Pelabuhan Sape dan aksi demo dari warga Lambu. (gun)

Kapolri: Pisahkan Soal Tambang dan Blokade Pelabuhan

 

BIMA-Kapolri Timur Pradopo kemarin berkunjung ke Bima. Menggunakan pesawat khusus yang mendarat di Bandara Bima, Kapolri disambut sejumlah petinggi kepolisian baik Mabes Polri dan jajaran Polda NTB.
Usai mendarat, Kapolri langsung menggelar rapat tertutup di ruang VIV bandara. Pertemuan dihadiri Kapolda NTB Kapolres Kabupaten dan Kota bima, Bupati Bima dan Kabareskrim Mabes Polri yang telah tiba sehari sebelumnya di Bima.
Sementara itu, tadi malam Kapolri juga menggelar pertemuan  di salah satu lokasi di Kota Bima. Selain pejabat kepolisian, pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat pemda dan perwakilan masayarakat.
Dalam pertemuan tersebut, kapolri meminta agar persoalan pertambangan dan blokade Pelabuhan Sape dipisahkan. Karena menurutnya, tidak semua persoalan yang terjadi di Bima bisa ditangani kepolisian. ‘’Kalau terkait tambang, itu bukan urusan polisi tapi urusan pemda,’’ kata kapolri.
Ditambahkan, jika ada pelanggaran hukum di dalamnya tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Baik pelanggaran oleh polisi maupun masyarakat.
Kapolri juga meminta pemda menyelesaikan persoalan tambang dengan seadil-adilnya. ‘’Ini bukan berarti polisi tidak mau membantu bupati,’’ katanya.
Dijelaskan, blokade Pelabuhan Sape oleh pendemo merupakan pelanggaran fasilitas negara. Dikhawatirkan, pemblokiran itu akan berdampak pada persoalan lain, seperti masalah ekonomi. Polisi sudah melakukan upaya persuasif, pendekatan terhadap pendemo namun tidak ditanggapi secara baik.
‘’Tidak ada polisi yang kebal hukum. Jika ada yang salah akan diperiksa. Kepada bupati diminta untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus. Persoalan hukum yang terjadi akan dituntaskan,’’ katanya.
Camat Lambu H Ahmad yang ikut dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, kehadiran kapolri di Lambu diharapkan bisa memicu suasana kondusif. Karena semua fasilitas pemerintah di kecamatan ini tak bisa digunakan. Ia juga mengungkapkan, saat ini ada 200 kepala keluarga (KK) yang mengungsi dan tidak berani kembali ke Lambu.
Kapolri akan menceritakan persoalan tersebut kepada Mendagri. Ia berharap hal itu jadi bahan evaluasi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. ‘’Kegiatan tambang harus disosialisasikan agar tidak jadi pro kontra,’’ katanya.
Kapolri juga memercayakan kepada Kapolda dan Kapolres untuk menyelesaikan persoalan tersebut. (gun)

Bima Rusuh, Rizal Ramli Salahkan SBY Lagi

	NASIONAL - POLITIK Selasa, 27 Desember 2011 , 20:02:00 JAKARTA - Mantan Menteri  Perekonomian Rizal Ramli menilai rezim SBY-Boediono makin terlihat sebagai rezim pembunuh. Sebab, aparat keamanan selama di bawah pemerintahan SBY-Boediono sering  bertindak semena-mena membunuh rakyatnya dengan kekuatan senjata seperti yang terjadi dalam kasus Mesuji dan Bima. Menurut Rizal, seharusnya anggota Polri bisa tampil seperti polisi di Inggris yang hanya dipersenjatai pentungan. "Dengan pentungan rakyat sudah takut. Tapi yang terjadi Brimob lebih dari tentara," kata Rizal saat tampil sebagai pembicara diskusi di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa (27/12). Lebih lanjut Rizal mengatakan, harapan jutaan rakyat Indonesia kini semakin jauh dari kenyataan. Sebaliknya, selama tahun 2011 ini justru rezim SBY-Boediono muncul dengan tiga muka, yaitu muka pembohong, korup dan pembunuh. Rizal membandingkan pemerintahan saat ini dengan pemerintahan sebelumnya. Pada zaman Presiden Soeharto (Alm), katanya, korupsi dilakukan oleh  keluarga dan kroni-kroninya. Tetapi keadaan itu semakin diperparah dalam pemerintahan SBY-Boediono. Rizal menyebut korupsi sekarang dimulai dari istana hingga ke para kepala daerah. "Sama, semuanya korup. Kami mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun perubahan," tandasnya. (kyd/jpnn)

Demi Bisnis Hiburan, Pasang Foto Pejabat Polri

NUSANTARA - KEP. RIAU

Senin, 26 Desember 2011 , 09:29:00

BATAM - Banyaknya tempat hiburan yang memajang foto-foto pejabat Kepolisian Polda Kepri sebagai tameng untuk memperlancar usahanya, membuat polisi gerah. Polda Kepri mengimbau semua tempat hiburan untuk mencopot dan tidak memasang foto-foto tersebut.

Bahkan beberapa waktu lalu kepolisian Polda Kepri sempat menggelar razia dan mencabut sejumlah foto-foto pejabat Polda yang dipajang di sejumlah kafe di Teluk Bakau, Batu Besar, Nongsa.

Seorang Sumber di Direktorat Binmas Polda Kepri yang tidak mau menyebutkan namanya mengakui hal tersebut. Bahkan ada kafe yang masih memajang foto pejabat yang sudah tidak menjabat lagi di Polda Kepri.

"Memang banyak foto-foto pejabat kepolisian yang dipajang. Biasalah untuk dijadikan tameng, seolah-olah usaha dia itu dibekingi pejabat polda, padahal usaha seperti itu tidak pernah dibekingi," katanya.

Seperti hal yang diungkapkan Jhon, seorang pemilik kafe di Teluk Bakau, Nongsa mengaku memasang foto supaya terkesan bahwa kafe tersebut aman dari razia petugas kepolisian. "Kalau ada foto-foto seperti itu kan orang yang mau minum di sini tidak akan takut. Selain itu para tamu juga akan merasa aman jika melihat foto tersebut," katanya.

Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono mengatakan razia atau penertiban foto-foto tersebut sudah kerap dilakukan. Ini untuk menjaga nama baik institusi kepolisian. Menurutnya, memajang foto-foto tersebut di tempat hiburan sama sekali tidak dibenarkan. Ia berharap para pemilik tempat hiburan untuk tidak memasang foto-foto yang demikian.

Hartono menambahkan bahwa pihak kepolisian sama sekali tidak pernah membekingi sejumlah kafe di Batam. "Kalau ada foto seperti itu akan kami tindak. Polisi tidak mau membekingi kafe atau pun tempat hiburan. Kalau ada tindakan melanggar hukum di tempat-tempat hiburan akan tetap ditindak. Yang salah tetap akan disalahkan,"katanya. (jpnn)

Frits Janji Buka Mister X di Penyidik Terkait Kasus Pembunuhan Obaja Nakmofa

DUKUNGAN KELUARGA: Saksi dalam kasus pembunuhan Obaja Nakmofa (dua dari kiri) didampingi penasehat hukumnya, Semuel Haning dan istri serta keluarga, Jumat (23/12) di Mapolda NTT. (KRISTO EMBU/TIMEX) KUPANG, Timex--Tabir misteri pelaku utama pembunuhan anggota Buser Reskrim Polres Kupang Kota, Obaja Nakmofa mulai terkuak. Adalah Frits Boimau - saksi dalam kasus pembunuhan anggota Polres Kupang Kota, Obaja Nakmofa menyebut mister X dalam kasus tersebut. Namun, Frits tidak menguraikan secara rinci peran mister X dalam kasus pembunuhan Obaja Nakmofa. Frits Boimau (PNS Disnakertrans NTT) yang dalam pemeriksaan, Jumat (23/12) didampingi penasehat hukum, Semuel Haning berjanji akan menyampaikan kepada penyidik. Frits Boimau yang dicegat koran ini usai menjalani pemeriksaan siang kemarin mengatakan, malam saat kejadian, Kamis (1/12), dirinya bersama rekannya Iwan Billi dalam perjalanan pulang dan berhenti di Jalan Frans Seda dekat menara Telkomsel. "Kami berhenti di situ karena saya mau pinjam motornya Iwan. Iwan jalan kaki saja ke rumahnya di sekitar situ," kata Frits yang kemarin mengenakan baju kaus warna merah dan celana jins pendek warna biru itu. Setelah berpisah dengan Iwan, lanjut Frits, dirinya yang dalam keadaan mabuk tidak bisa mengemudikan sepeda motor. Sehingga ia mencari tempat untuk istirahat. "Jadi saya dorong motor kembali untuk mencari tempat untuk istirahat," ujarnya. Dalam perjalanan itu, lanjutnya, dirinya kemudian bertemu dengan mister X. "Dia (mister X) mau pinjam motor di saya tapi saya bilang motor ini saya juga pinjam jadi saya tidak kasi," katanya. Setelah itu, lanjut Frits, dirinya mengaku tidak tahu peran mister X tersebut dalam kasus pembunuhan Obaja dan dalam kasus yang disangkakan kepadanya yakni penggelapan sepeda motor. Namun, dirinya membenarkan lokasi percakapan dirinya dengan mister X dengan lokasi Obaja dibunuh tidak terlalu jauh karena hanya berseberangan jalan. Dia sendiri juga mengaku tidak tahu kejadian penikaman terhadap Obaja malam itu. Sementara itu pihak keluarga mendesak penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus yang melibatkan Frits Boimau. Seperti yang dikatakan istrinya, Itha Boimau. "Kami minta proses hukum ini dipercepat sehingga ada kejelasan hukum kasus yang dialami suami saya ini," kata Ita kepada koran ini usai menjenguk Frits, Jumat (23/12) di Mapolda NTT. Hal yang sama juga dikatakan dua anggota keluarga lainnya Linda Boimau dan Heny Boimau. Mereka mengharapkan proses hukum baik dalam kasus pembunuhan anggota polisi maupun kasus penggelapan motor yang telah menetapkan Frits sebagai tersangka agar segera dituntaskan. Harapan yang sama juga disampaikan penasehat hukum Frits Boimau, Semuel Haning, SH, MH. Kepada koran ini usai pemeriksaan, Sam - demikian sapaan akrabnya - meminta penyidik untuk segera menuntaskan kasus tersebut sehingga kliennya segera mendapat kepastian hukum. "Kasus yang dialami klien saya baik pembunuhan anggota polisi maupun penggelapan sepeda motor itu kami minta ini untuk segera dituntaskan," kata Sam. Pihaknya, lanjut Sam, mendukung penyidik untuk menuntaskan kasus tersebut. Karena itu, dia telah meminta Frits untuk kooperatif selama pemeriksaan. "Buktinya tadi (kemarin) selama pemeriksaan, klien saya sangat koperatif," ujarnya. Sam mengatakan, kliennya memberikan keterangan sesuai posisinya sebagai saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Obaja Nakmofa. "Keterangan yang diberikan dalam kapasitas sebagai saksi seperti yang sudah dirilis media masa selama ini," kata Sam tanpa menyebut materi pemeriksaan. Sebelumnya, penasehat hukum Frits Boimau, Semuel Haning, bertemu Kabid Humas Polda NTT, Kompol Antonia Pah. Usai pertemuan, Kabid Humas, Nia Pah mengatakan kedatangan penasehat hukum Frits Boimau didampingi sejumlah anggota keluarga tersebut guna memberikan dorongan dan kekuatan agar Frits Boimau tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. "Penasehat hukum dan keluarga Frits sudah memberikan advice agar Frits menyatakan apa adanya kasus tersebut dengan tidak berbelit-belit," ujar Nia Pah. Polda NTT jelas dia, sampai saat ini masih menunggu hasil uji labfor di Mabes Polri terhadap pakaian salah satu saksi kunci. "Hasil labfor belum sampai ke tangan penyidik. Direskrim Umum masih berada di Jakarta," ujarnya pendek. Terkait kasus ini, Kapolda NTT, Brigjen Pol. Ricky HP Sitohang saat bertandang ke Redaksi Timor Express, Jumat (23/12) mengatakan, sudah mengetahui secara pasti siapa pelaku penikaman Bripka Obaja Nakmofa. "Hanya saja untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maka butuh alat bukti. Walau pun alat bukti dihilangkan, namun ada yang yang terlupakan pelaku saat itu sehingga penyidik sudah bisa memastikan siapa tersangkanya," ujar Ricky Sitohang. Orang nomor satu di Polda NTT ini berharap agar media dalam pemberitaannya pun mendukung polisi dalam penuntasan kasus ini. "Prinsipnya bahwa saya tidak mau main-main dengan kasus ini. Saya dan masyarakat serta kita semua berharap agar siapa pun pelakunya harus diungkap polisi. Namun, tentunya tidak dengan menabrak rambu-rambu aturan yang ada," tegas mantan Kapolres Alor ini. (ito/vit/onq)

DPR: Peran BP Migas Diperluas

	EKONOMI - MAKRO Sabtu, 24 Desember 2011 , 12:18:00 JAKARTA  - Draf revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang disusun DPR, menyebutkan, peran Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) akan diperluas.  Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Satya Widya Yudha mengatakan, perluasan peran BP Migas diperlukan agar tata kelola pengusahaan hulu migas menjadi lebih baik. "Berdasarkan draf RUU Migas sementara, BP Migas selain mengurusi hulu migas juga berwenang menjual produk migas," katanya. Menurut dia, dalam draf RUU Migas yang tengah disusun DPR, BP Migas akan melakukan penjualan produksi migas bagian negara. Pada UU 22/2001, lanjutnya, penjualan produksi bagian negara dilakukan pihak ketiga yang ditunjuk BP Migas. Sementara, pengamat migas Pri Agung Rakhmanto mengusulkan, agar revisi UU Migas mengamanatkan BP Migas sebagai badan usaha yang posisinya sejajar dengan PT Pertamina (Persero). Pertamina khusus menangani blok-blok migas yang strategis dan potensial, sementara BP Migas menggarap blok-blok lainnya yang dikerjasamakan dengan swasta nasional dan asing. Posisi BP Migas, lanjutnya, juga tidak berada di bawah presiden, tapi Menteri ESDM. "Dengan di bawah Presiden seperti sekarang ini, terdapat dualisme kepemimpinan yakni Menteri ESDM dan BP Migas," ujarnya. Selain itu, Pertamina dan BP Migas tidak berada di bawah Kementerian BUMN, namun hanya Kementerian ESDM dengan mengacu pada UU Migas.  Menurut dia, hubungan Pertamina dan BP Migas semacam PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi. "Pertamina seperti Pertamina EP dan BP Migas serupa dengan PHE. Karenanya, dimungkinkan BP Migas mencari blok di luar negeri," katanya. Dia juga mengatakan, revisi UU Migas mesti memuat prioritas pertama kepada perusahaan negara, selanjutnya baru swasta nasional dan koperasi, dan terakhir swasta asing. "Di negara lainpun, ada keberpihakan pemerintah kepada perusahaan negaranya. Ini juga terkait ketahanan energi," katanya. Satya mengatakan, bentuk badan hukum BP Migas akan mirip dengan Bank Indonesia (BI). "Strukturnya ada dewan pimpinan dan dewan pengawas," katanya. Dewan pengawas terdiri dari Menteri ESDM sebagai ketua, dengan anggota Menkeu, Menhut, Mendagri, Menhan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. "Dewan pengawas diangkat dan diberhentikan Presiden," ujarnya. Selanjutnya, Kepala BP Migas diangkat dan diberhentikan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Satya juga mengatakan, poin-poin lain draf RUU Migas versi DPR adalah perpanjangan kontrak kerja sama migas dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR, pengenaan kewajiban pasok ke dalam negeri minimal 25 persen, dan perusahaan negara dan swasta nasional diberikan kesempatan pertama dalam setiap perpanjangan kontrak. Selain itu, penerapan azas "lex specialist" yakni klausul kontrak merupakan rujukan utama hukum termasuk soal pajak dan daerah penghasil mendapat bagian "first tranche petroleum" (FTP) dan bonus tanda tangan. "Namun, semua itu baru draf dari DPR yang memang mempunyai hak inisiatif mengajukan UU. Nanti, draf ini akan dibahas lagi dengan pemerintah," katanya. Satya berharap, revisi UU Migas yang dihasilkan tidak dibatalkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi dan memberikan keuntungan maksimal bagi rakyat. (dms)

Aliran Dana Century Serempet Istana Audit Investigasi Lanjutan BPK, Ada Tansaksi ke Adik Ani Yudhoyono

	NASIONAL - HUKUM Sabtu, 24 Desember 2011 , 06:42:00 JAKARTA - Laporan hasil audit investigasi lanjutan Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus Bank Century menyerempet sejumlah pihak yang diidentikkan dekat dengan istana maupun Partai Demokrat. Selain mengungkap adanya transaksi valas fiktif yang diduga melibatkan kerabat pejabat negara berinisial HEW, BPK juga berhasil menemukan fakta adanya aliran dana ke salah satu perusahaan bergerak di bidang penerbitan media. Dua temuan tersebut masuk dalam poin "Temuan Lainnya". Poin itu merupakan salah satu bagian dalam laporan hasil audit audit investigasi lanjutan BPK, yang resmi diserahkan ke DPR, kemarin (23/12). Menurut Ketua BPK Hadi Poernomo, informasi lainnya adalah fakta yang ditemukan selama pemeriksaan, namun di luar sasaran pemeriksaan yang telah ditetapkan. "Dengan berbagai pertimbangan, BPK memandang fakta ini perlu untuk diungkapkan," ujar Hadi Poernomo, di sela acara acara penyerahan secara resmi laporan ke pimpinan DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.   Pada bagian tersebut, BPK berhasil menemukan fakta bahwa ada aliran dana ke PT MNP sebesar Rp 100,95 miliar. PT MNP itu diduga adalah PT Media Nusa Perdana. Yaitu, sebuah perusahaan yang salah satunya membawahi koran Jurnal Nasional (Jurnas). Media yang didirikan oleh pihak-pihak yang memiliki afiliasi ke Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasar laporan, dana ratusan miliar itu mengalir selama periode 2006-2009, dari SS dan SL melalui PT IMA dan PT SMS. Dua PT tersebut adalah pemegang saham PT MNP. Sebelumnya, masih berdasar laporan BPK, PT IMA dan PT SMS mendapat aliran dana dari PT SAN. Perusahaan ini sahamnya dimiliki BS dan SS (anak dari BS). SS diduga kuat adalah Sunaryo Sampoerna. Sedangkan BS adalah Boedi Sampoerna, salah seorang nasabah terbesar Bank Century. "Namun, BPK belum menemukan hubungan antara aliran dana tersebut dengan kasus Bank Century," ujar Hadi Poernomo. Sekedar diketahui, Jurnal Nasional berdiri pada Juni 2006. Didirikan oleh beberapa orang yang sebelumnya sama-sama terlibat dalam Blora Center, salah satu think tank yang ikut menyiapkan SBY maju dalam Pilpres 2004. Di antaranya, Taufik Rahzen, Rully Charis Iswahyudi, dan Ramadhan Pohan. "Kami nggak ada urusan Demokrat atau bukan Demokrat, kami murni bekerja melakukan pemeriksaan sesuai aturan dan fakta," tandas Hadi Poernomo. Menanggapi hal terserbut, Direktur Utama PT MNP N. Syamsuddin Ch. Haesy menyatakan, bahwa PT MNP dan media yang diterbitkannya bukan merupakan milik atau bagian dari partai politik manapun. PT MNP merupakan perusahaan penerbitan media yang sama dengan perusahaan penerbitan media lainnya sebagaimana dimaksudkan oleh Undang Undang No. 40/1999 tentang Pers. "Sebagaimana sering kami sampaikan kepada publik, baik langsung ataupun tidak langsung," ujar Syamsuddin. Selain itu, dia juga menegaskan, bahwa perusahaannya tidak mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan Bank Century. Sejak didirikan sampai saat ini, PT MNP tidak pernah membuka atau mempunyai rekening di bank tersebut. "Oleh karena itu, (kami) tidak berhubungan langsung atau tidak langsung dengan PT Bank Century Tbk, dalam melaksanakan operasionalnya," imbuhnya. Sementara itu, di bagian lain "Informasi Lainnya", terkait transaksi valas fiktif tercatat di Bank Century yang diduga menyeret kerabat pejabat negara berisial HEW, transaksi yang teraudit BPK terdiri dari tiga termin. Yaitu, masing-masing U$ 45,000, U$ 35,000, dan US$ 45,000. Berdasar laporan BPK, ditemukan ada penyetoran tunai (aplikasi pengiriman uang) yang dilakukan di Bank Century cabang Pondok Indah ke rekening HEW, cabang Times Square di Cibubur. Transaksi masing-masing terjadi pada 25 Januari 2007 (Rp 453 juta) dan pada 30 Juli 2007 (Rp368 juta). Ada pula transaksi di BII cabang Mangga Dua pada 22 November 2007 sebesar Rp 469 juta. Nah, berdasar aplikasi penyetoran ke BCA dan BII ditandatangani DW, customer service Bank Century cabang Pondok Indah, diketahui bahwa dana yang disetorkan berasal dari penukaran valas ke dalam rupiah. Dilakukan oleh AFR, staf marketing Bank Century cabang Pondok Indah masing-masing sebesar U$45,000, U$35,000 dan US$45,000. Masih menurut laporanBPK, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa, dalam buku catatan mengenai kas valas di BC cabang Pondok Indah tidak ditemukan adanya transaksi penukaran kas valas sejumlah tersebut. Menurut pengakuan saudari AFR, dia juga tidak pernah menerima fisik valas. HEW diduga adalah Hartanto Edhie Wibowo. Anggota DPR dari Partai Demokrat yang tak lain adalah adik kandung ibu negara Ani Yudhoyono. Namun, seperti halnya temuan soal aliran dank e PT MNP, BPK juga belum bisa menyimpulkan hubungan transaksi dengan kasus Bank Century. Karena, BPK merasa belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan. Saat dikonfirmasi terkait nama tersebut. Hadi Poernomo hanya menegaskan bahwa semua pihak yang disebut dalam laporan dan diduga menerima aliran dana sudah semuanya dimintai keterangan. "Yang pasti semua yang tertera di situ dengan nama inisial sudah ketemu dan dipanggil oleh BPK," kata Hadi. (dyn) Hambatan pemeriksaan investigasi yang dialami BPK 1. BPK tidak dapat memperoleh akses ke sebagian personel kunci dalam kasus Bank Century. Antara Lain: AT, DT, HT, RAR, HAW, HH, dan KJ 2. BPK tidak dapat memperoleh akses atas transaksi di luar negeri yang terkait dengan kasus Bank Century karena terkendala ketentuan kerahasiaan transasksi perbankan di masing-masing negara 3. Ketidaklengkapan data nasabah dan/atau transaksi di Bank Century 4. BPK kurang memperoleh akses datas dokumen dan informasi terkait kasus PT Bank century Tbk yang sedang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, p[enuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. 5. BPK tidak memperoleh akses atas dolumen dan informasi terkait PT ADI yang dititpkan oleh Bapepam LK di guiding Bursa efek Indonesia Poin Temuan BPK dalam Audit Investigasi Lanjutan atas Kasus Bank Century 1. Dana hasil penjualan SSB US Treasury Strips (UTS) Bank Century sebesar USD29.77 juta digelapkan FGAH (Sdr. HAW dan Sdr. RAR) 2. Transaksi pengalihan dana hasil penjualan SSB US Treasury Strips (UTS) Ban Century sebesar USD 7 juta dijadikan deposito PT AI di Bank Century merugikan Bank Centuy 3. SSB yang diperjanjikan dalam skema AMA sebesar USD 163.48 juta telah jatuh tempo, namun tidak dapat dicairkan 4. Dana hasil pencairan kredit kepada 11 debitur tidak digunakan sesuai tujuan pemberian kredit 5. Hasil Penjualan asset eks jaminan kredit oleh PT TNS sebesar Rp 58,341 miliar dan Rp 9,55 miliar tidak disetor ke Bank Century 6. Pencairan margin deposit jaminan beberapa debitur L?C bermasalah dilakukan sebelum L/C jatuh tempo untuk keperluan di luar kewajiban akseptasi L/C 7. Sdri. DT menutup ketekoran dana valas sebesar USD 18 juta dengan deposito milik Sdr. BS nasabah Bank Century 8. Sebagian dana valas yang diduga digelapkan oleh Sdri. DT mengalir kepada Sdr ZEM di 2008 sebesar USD 392,110 9. Aliran dana dari PT CBI (pihak terafiliasi kepada Sdr. BM sebesar Rp 1 miliar, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan 10. PEnambahan rekening PT ADI (pihak terafiliasi di Bank Century sebesar Rp 23 miliar tanpa ada aliran dana masuk ke Bank Century 11. Pemberian cashback sebagai kickback kepada oknum BUMN/BUMD/yayasan 12. Aliran dana Bank Century sebesar Rp 465,10 miliar kepada PT ADI dan nasabah PT ADI merugikan Bank Century dan membebani PMS 13. Aliran dana dari Bank Century kepada Sdr. AR tidak wajar, karena tidak ada transaksi yang mendasarinya Informasi Lainnya 1. Aliran dana dari Sdr. SS dan Sdri. SL ke PT MNP 2. Adanya transaksi valas fiktif melibatkan Sdr HEW dan Sdri SKS (istri HEW) Ket: AT: Anton Tantular RAR: Rafat Ali Rifki HAW: Esyam Al Waraq HT: Hunieaty Tantular HH dan KJ (belum diketahui)

Dokter Bedah Mogok, 6 Pasien Batal Operasi

NUSANTARA - ACEH

Rabu, 21 Desember 2011 , 11:45:00

LHOKSEUMAWE-Sejumlah dokter spesialis dan dokter bedah Rumah Sakit Umum  Cut Mutia (RSU CM), Buket Rata, Lhokseumawe melakukan mogok kerja, Selasa (20/12).  Dampaknya, sebanyak 6 pasien terpaksa tertunda operasinya. Sementara Direktur RSU CM membantah terjadinya mogok dokter.

“Hari ini kita kembali melakukan mogok, sebab pengelola tidak transparan,” ucap dr Tambah, salah seorang spesialis bedah di RSU Cut Mutia kepada wartawan koran ini didampingi sejumlah spesialis lainnya.

Dikatakan, sejak dirinya bertugas sekitar 11 tahun lalu, belum ada keterbukaan terkait pengelolaan dana.  Padahal saat ini ada beberapa item sumber dana, baik untuk jasa pelayanan maupun dana untuk bahan habis pakai (BHP).

“Setahu kami ada dana sekitar 600 juta dari dana Askes Sos, itu belum lagi dari dana JKA dan Jamkesmas. Tetapi sejauh ini kami tidak pernah mengetahuinya secara jelas,” ucap dr.Tambah diamini dokter lainnya.

Sebelumnya, dua bulan lalu para dokter juga melakukan aksi serupa.  Tetapi pada saat itu Bupati Aceh Utara langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah dengan duduk bermusyawarah.  Bahkan dalam pertemuan lalu dijanjikan dalam waktu dua minggu pihak direktur akan memaparkan kepada para dokter terkait pengelolaan dana.

“Janjinya dua minggu, ini sudah hampir dua bulan.  Tapi apa yang dijanjikan tidak pernah terealisasi.  Untuk itulah kami kembali melakukan aksi protes dengan tidak melakukan operasi.  Penyelesaian ini, kami minta pihak kementrian kesehatan dan penyidik untuk menyelidiki kasus ini,”tegasnya.

Walaupun mogok, mereka sebelumnya sempat melakukan operasi bedah terhadap pasien yang memang sangat urgen (mendesak-red). “Hari ini kami hanya menangani dua pasien yang urgen, yaitu pasien melahirkan. Selain itu kami tolak semua,” ucap salah seorang dokter.

Adapun spesialis bekerja pada ruang bedah central RSU CM adalah, anastesi 2 orang, bedah 3 orang, obgin 2 orang, THT 3 orang, urologo 1 orang dan ortopedi 1 orang. “Sejauh belum ada kejelasan terkait dana, kami tetap melakukan aksi,”ucap dr.Tambah.

Adapun pasien yang tertunda dioperasi, Yusuf (72) warga Paya Dua Uram, Seuneddon yang menderita hernia, M.Zainisyah (32) warga Cot Murong, Sawang, patah tulang paha, Tgk.Hasan (80) warga Seuneddon pasien yang mengalami gangguan air seni, M.Yopi Barkis (5) balita yang menderita hernia, Mursyidah (21) warga Reulet Timu, Muara Batu pasien menderita gangguan perut serta Nurul Husna (20) warga Nisam yang menderita tumor pada bagian leher.

“Kami tidak tahu kenapa hari ini tidak jadi dioperasi.  Padahal dari tadi malam kami sudah diminta berpuasa, karena hari ini mau dioperasi,”ucap Yusuf kepada wartawan koran ini.

Sementara itu, direktur RSU Cut Mutia, Drg Anita Syafridah ditanya wartawan koran ini tidak mau berkomentar panjang.  Malah dirinya membantah kalau di rumah sakit yang dipimpinnya terjadi mogok dokter. 

“Dari mana anda mendapat informasi itu, tidak benar itu.  Malah tadi pagi para dokter juga menjalankan tugasnya. Intinya informasi itu tidak benar,” kilahnya kepada wartawan koran ini saat dijumpai di gedung DPRK Aceh Utara. (agt)

Iraq Perintahkan Tangkap Wapres Dituduh Dalangi Aksi Terorisme

INTERNASIONAL - TIMUR TENGAH

Rabu, 21 Desember 2011 , 11:44:00

BAGHDAD - Tanda-tanda bakal terjadinya pertikaian dan konflik sektarian di Iraq pasca-penarikan pasukan AS dari negara itu sepertinya mulai muncul. Hanya berselang beberapa hari setelah upacara resmi mundurnya seluruh tentara AS, pemerintah Iraq pada Senin lalu (19/12) waktu setempat atau dini hari kemarin (20/12) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Tariq al-Hashimi.
 
Tokoh dari kelompok minoritas Muslim Sunni tersebut dituding terlibat dalam aksi terorisme di Iraq. Hashimi, 69, dituduh mendalangi aksi pengeboman dan pembunuhan.
 
"Pemerintah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Tariq al-Hashimi berdasar pasal 4 undang-undang antiteror. Surat perintah itu ditandatangani oleh lima hakim dan harus segera dijalankan," terang Juru Bicara (Jubir) Kementerian Dalam Negeri Iraq Mayjen Adel Daham kemarin. Dia lantas memperlihatkan surat itu kepada seluruh awak media yang hadir dalam jumpa pers.
 
Surat perintah penangkapan terhadap Hashimi tersebut dirilis setelah polisi menginterogasi sejumlah tersangka pengeboman dan pembunuhan. Kepada para penyidik, tiga tersangka mengakui sebagai pengawal pribadi Hashimi. Mereka juga mengaku mendapatkan perintah dari Hashimi untuk melancarkan aksi mematikan terhadap para pejabat pemerintah dan militer Iraq tersebut.
 
Demi kelancaran penyelidikan, pemerintahan Perdana Menteri (PM) Nuri al-Maliki langsung menerbitkan surat perintah penangkapan atas Hashimi. Sebelumnya, sarjana ekonomi lulusan Al-Mustansiriya University tersebut juga dicekal oleh pemerintah Iraq yang kini didominasi Syiah. Dia dilarang meninggalkan Iraq atau bepergian ke luar negeri. Saat surat itu dirilis, Hashimi ada di Sulaimaniyah, kota wilayah Kurdi di utara Iraq.
 
Kemarin, begitu tahu soal surat perintah penangkapan terhadap dirinya, Hashimi menyatakan terkejut. Politikus yang baru saja bertemu dengan Presiden Jalal Talabani di wilayah Kurdi itu lantas menggelar jumpa pers.

Di hadapan media, dia pun membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Termasuk, tudingan bahwa dia merupakan dalang di balik serangkaian aksi teror terhadap pasukan dan pejabat pemerintah.
 
"Saya tak pernah melakukan kejahatan apapun terhadap (pemerintah) Iraq. Seluruh tuduhan itu hanya rekayasa," tegasnya dari Kota Arbil, ibu kota wilayah otonomi Kurdi di Iraq.
 
Terkait surat perintah itu, dia menyatakan tidak gentar. Bahkan, Hashimi siap ditangkap dan disidang. Syaratnya, dia meminta kasus tersebut disidangkan di wilayah Kurdi yang terletak di kawasan utara Iraq.

"Saya menyarankan kepada pemerintah untuk melimpahkan kasus hukum itu ke Kurdi. Jika mereka bersedia melakukan itu, saya akan siap menjalani sidang," kata Hashimi. Dia juga mengundang perwakilan Liga Arab untuk terlibat dalam penyelidikan kasus yang melibatkan dirinya. Dengan demikian, proses hukum bisa berjalan lebih obyektif.
 
Bersamaan dengan pernyataan Hashimi itu, pemerintah Iraq merilis video pernyataan pengakuan pengawal pribadi sang wapres kepada polisi. Dalam tayangan yang disebar lewat stasiun televisi Iraqiya tersebut, tiga pengawal yang berstatus tersangka tersebut mengaku menerima perintah dari ajudan Hashimi untuk melancarkan aksi pengeboman. Selain menanam ranjau di pinggir jalan, mereka mengaku diperintahkan untuk menembaki para pejabat pemerintah.
 
Seorang di antaranya malah mengaku mendapat bayaran USD 3.000 (sekitar Rp 27 juta) dari kocek Hashimi secara langsung. Sayang, identitas tiga pria dalam tayangan video itu tidak bisa dikonfirmasi. Hashimi menyebut video itu sebagai rekayasa. "Ini hanya skenario untuk menjatuhkan nama saya," tudingnya. (AP/AFP/RTR/hep/dwi)