Rabu, 18 Januari 2012

Satu Kursi Banggar Rp 24 Juta Setjen DPR Klaim Atas Permintaan Pimpinan Banggar

Rabu, 18 Januari 2012 , 07:01:00

JAKARTA - Harga satu kursi impor dari jerman yang dipakai untuk mengisi ruang rapat badan anggaran (Banggar) DPR setelah menjalani renovasi terkuak. Angkanya memang tergolong fantastis. Satu kursi dibandrol seharga Rp 24 juta.

Informasi ini terungkap setelah Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Siswono Yudhohusodo menanyakannya kepada Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat. "Benar ini harganya sampai Rp 24 juta per kursi?" tanya Siswono saat mengecek ruang rapat Banggar bersama para anggota BK, kemarin (17/1).

Raut wajah Sumirat tampak agak panik. Maklum saja di dalam ruang rapat Banggar ikut hadir puluhan awak media cetak dan elektronik yang langsung sigap "pasang telinga". "Iya, sekitar itu, Pak," jawab Sumirat.     

"Nyaman sih, tapi nggak cocok untuk DPR," timpal Siswono sambil mencoba duduk di salah satu kursi. Berkali ?kali dia menyenderkan punggungnya secara maksimal ke kursi berwarna hitam itu.

Meja-meja di ruang rapat juga baru. Tapi, produk dalam negeri. "Belinya di Jerman juga, tapi Jerman yang ini, jejer"e Kauman," canda Ali Maschan Moesa, anggota BK dari FPKB.

Seluruhnya ada 200 kursi baru yang dibeli. Sebagian besar masih rapi terbungkus plastik putih. Dengan harga per unit Rp 24 juta, maka anggaran untuk pembelian seluruh kursi ini mencapai Rp 4,8 miliar. Sebelumnya, sempat disebut lighting system (sistem penerangan) menghabiskan anggaran Rp 250 juta.

Untuk karpet yang dipakai menutup ruang rapat banggar, kabarnya dialokasikan Rp 5 juta per meter persegi. Adapun ruangannya sendiri berukuran sekitar 400 meter persegi (20 x 20 m). Luas itu belum termasuk ruang staf Banggar yang berukuran  80 meter persegi (4x20 m). Bila dihitung untuk ruang rapatnya saja, maka diperkirakan anggaran pembelian karpet mencapai Rp 2 miliar.

Semua anggaran ini belum termasuk untuk sistem peredam suara, sound system, pemasangan dinding baru, plafon, dan fasilitas LCD. Fasilitas yang terakhir ini berjumlah 3 paket. Masing -masing paket terdiri dari 12 tv layar datar berukuran 29 inch yang dipasang berjejer 4 ke samping dan 3 ke bawah. Sayangnya, kesekjenan DPR masih tertutup soal harganya.

BK sendiri terus melanjutkan penyelidikannya atas dugaan pelanggaran kode etik dalam renovasi ruang rapat banggar yang menyedot anggaran sampai Rp 20 miliar itu. Kemarin, BK meminta keterangan dari Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Sebelumnya, BK juga telah menggali informasi dari Wakil Ketua BURT Refrizal (FPKS).

Pertemuan BK dengan Nining berlangsung tertutup selama tiga jam. Usai pertemuan itulah, BK menggelar "sidak" bersama Nining ke ruang rapat Banggar. "Pertanyaan akan kami jawab setelah melihat ruangannya dulu. Setelah itu silahkan untuk membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya," kata Ketua BK M Prakosa.

Sewaktu keluar dari ruang sidang BK, Nining sempat tidak terlihat di antara pimpinan dan anggota BK. Suasana menjadi riuh sewaktu para wartawan meminta Nining untuk keluar dan memberi pernyataan. "Bu Niningnya mana? Panggil Bu Nining, Pak," teriak sejumlah wartawan. Setelah tiga menit berlalu, baru Nining muncul dari balik pintu.

Tapi, Nining irit bicara. Dia tak mau terlalu menanggapi pertanyaan dari para wartawan. Di antaranya, soal surat peringatan dari Ketua DPR Marzuki Alie terhadap dirinya.

"Kita sudah sampaikan semuanya. Hari ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Red) tengah melakukan audit. Kita tunggu saja hasilnya," kata Nining. Selama berada di ruang rapat Banggar, Nining juga lebih banyak diam. "Silahkan ditanya ke Pak Sumirat," ujar Nining saat ditanya mengenai teknis renovasi.

Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat menjelaskan bahwa spesifikasi barang untuk renovasi diajukan oleh konsultan PT Gubahlaras. Tapi, Gubahlaras tidak hanya mengajukan satu pilihan. Ada banyak alternatif. Jadi, ada pilihan lain di luar kursi impor dari Jerman. Sayangnya, Sumirat tidak mau merincinya lebih jauh. "Waktu dipresentasikan, salah satu (alternatif) dipilih pimpinan Banggar," kata Sumirat.

Ketua BK M.Prakosa mengatakan institusinya telah membuat kesimpulan awal adanya tindakan di luar kepatutan dalam proyek renovasi. BK akan fokus menelusuri pihak yang mengusulkannya. "Tadi disampaikan Sekjen nama pengusulnya. Tapi, kami tidak bisa menyampaikan kepada anda semua," kata Prakosa. Apakah pengusul itu pimpinan Banggar? "Memang ada keterangan Pak Sumirat sepert itu," jawabnya.

Selain Sekjen DPR, kemarin, BK sebenarnya juga telah mengundang pimpinan Banggar. Tapi, dibatalkan karena para pimpinan Banggar berhalangan. "Ada yang keluarganya meninggal, menangani masalah keagamaan," kata politisi PDIP, itu.

Secara terpisah, anggota BURT dari Partai Demokrat Heryanto tampil memberikan pembelaan pada Marzuki Alie. Menurut dia, jauh-jauh hari Marzuki sebagai pimpinan DPR sekaligus ketua BURT sebenarnya telah mengingatkan Nining untuk memberitahukan proyek-proyek penting dan besar di lingkungan DPR.

"Tidak hanya pada Marzuki, tapi juga pada pimpinan-pimpinan fraksi sehingga tidak ada penolakan-penolakan. Tapi, itu tidak dilakukan," tegas Heryanto. Karenanya, tambah dia, tak mengherankan jika kemudian hampir semua pimpinan fraksi tak tahu dan ikut marah, seperti yang dilakukan Marzuki, terkait proyek renovasi ruang rapat Banggar.

Perintah Marzuki itu, tambah dia, diberikan dari hasil belajar atas polemik rencana pembangunan gedung baru DPR yang gagal. "Ini kan masalahnya sebagian diantara kami di BURT maupun fraksi-fraksi tidak diberi tahu," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, bahwa apapun kondisinya, pimpinan DPR maupun pimpinan BURT DPR harus tetap bertanggungjawab. Baik, itu mereka tahu ataupun tidak tahu adanya proyek tersebut. "Ini merupakan kelalaian pimpinan DPR dan BURT," tegas Fadli Zon.

Dia juga mendesak, agar KPK segera melakukan intervensi atas masalah berbagai proyek controversial di DPR. "Karena jelas kemungkinan korupsi dalam kasus-kasus proyek cukup tinggi," imbuhnya.

Di sisi lain, Fadli melihat, dugaan korupsi dalam sejumlah kasus kontroversial di DPR seperti fenomena gunung es. Dia memperkirakan, masih banyak proyek-proyek lain yang belum terungkap. Tak hanya di DPR, proyek semacam ini juga sangat mungkin terjadi di ranah eksekutif. "Namun belum ada yang membeberkannya saja ke publik, saatnya menyingkap korupsi dan pemborosan anggaran dana rakyat. Komponen rakyat yang kritis harus bergerak," tegasnya. (pri/dyn)

Redam yang Panas, Sikat Mafia Tanah

NASIONAL - SOSIAL
Rabu, 18 Januari 2012 , 06:03:00

JAKARTA - Komisi III DPR berharap, sejumlah daerah yang potensi konflik pertanahannya tinggi, membentuk Tim Terpadu kasus sengketa lahan seperti yang dibentuk di Sumut. Tugas Tim ini adalah membuat pola penyelesaikan masalah.

Agar potensi konflik tidak meledak dalam waktu dekat, Tim Terpadu yang melibatkan Pemprov , Polda, DPRD, BPN, dan PTPN yang ada di daerah masing-masing , segera meredam potensi kasus yang berdasar pemetaan sangat panas.

"Langkah pertama, harus melakukan peredaman," ujar anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat kepada JPNN, kemarin (17/1).

Jika langkah peredaman tak dilakukan, kata Martin," Bisa seperti di Mesuji."
Dia menyebut sejumlah provinsi yang punya persoalan sengketa tanah antara lain Sumut, Sumsel, Lampung, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Selanjutnya, saran politisi Partai Gerindra itu, Tim melakukan inventarisasi kasus-kasus pertanahan secara cermat, yang disusul dengan pemetaan.  Pasalnya, ada sengketa yang melibatkan warga versus perusahaan swasta, ada juga warga dengan PTPN.

Jika sudah dilakukan pemetaan, lanjutnya, barulah dicarikan solusi yang bisa dijadikan pedoman bersama.  Misalnya, bagaimana solusi untuk sengketa warga versus swasta, dan bagaimana yang warga versus PTPN. "Untuk kasus-kasus tertentu yang dianggap panas, harus langsung ditangani agar tidak menjadi konflik terbuka," sarannya.

Khusus Sumut, dia mengingatkan, potensi konflik terbuka di Sumut sangat besar. Seperti dipaparkan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, setidaknya ada 2.833 kasus tanah di daerah Sumut. Dari 2.833 kasus tanah itu, ada sembilan kasus yang berlangsung sangat lama dan berpotensi menimbulkan konflik pada 2012.

"Saya lihat Sumut merupakan daerah yang potensi konflik pertanahannya tertinggi di Indonesia. Makanya, Pemprov harus kerjasama dengan semua pihak untuk bisa menangani kasus pertanahan ini," ujar politisi senior itu.

Potensi konflik makin tinggi, kata Martin, karena ada mafia tanah yang ikut main dalam sengketa tanah.  "Saya minta mafia tanah ini jangan dikasih hati karena Medan dikenal punya mafia tanah yang kuat," ujar anggota komisi yang membidangi masalah hukum itu.

Dia berharap, Tim Terpadu bisa menuntaskan masalah tanah dari berbagai aspek. Dia memberi contoh, kesepakatan saat eksekusi misalnya, sangat penting agar tidak memakan korban. "Sudah disepakati, eksekusi harus didahului gelar perkara yang dihadiri banyak pihak, tak bisa hanya polisi dan peradilan saja," urainya.

Soal izin HGU, lanjutnya, oleh Tim Terpadu juga harus diklirkan. "Karena di Tim juga harus ada unsur BPN dan Dinas Kehutanan," pungkasnya. (sam/jpnn)

1 Napoli v Bologna 1 Tertolong Penalti Kontroversial

OLAHRAGA - LIGA ITALIA
Rabu, 18 Januari 2012 , 06:19:00

NAPLES - Napoli selamat dari lubang jarum. Penalti kontroversial Edison Cavani pada menit 71, membuat Napoli menahan imbang Bologna 1-1 pada lanjutan Serie A giornata ke-18 kemarin WIB.
   
Bermain di kandangnya Stadion San Paolo, Napoli justru lebih banyak tertekan pada awal pertandingan. Puncaknya, sepakan striker Robert Acquafresca yang lolos dari jebakan offside mampu membawa Bologna unggul pada menit ke-14.
   
Napoli tersentak dengan usaha tersebut. Meski demikian, Goran Pandev dan Cavani yang beruet di lini depan Partenopei?julukan Napoli terlihat tidak padu. Justru Bologna lebih banyak melakukan tekanan berbahaya tertuma lewat gelandang Gaby Mudingayi.
   
Lebih banyak tertekan, Napoli justru mendapatkan duriah runtuh pada menit-71. Wasit Christian Brighi menunjuk titik putih setelah menganggap gelandang Bologna Diego Perez handball di kotak terlarang. Cavani yang menjadi eksekutor tidak menyiakan pelung untuk memperdaya kiper Jean-Francois Gillet.
   
Tentu, keputusan tersebut diprotes keras kubu Bologna. Pelatih Stefano Poli menganggap tangan Perez tidak aktif.
   
"Aturannya jelas, kalau handball memang harus dapat penalti. Itu terjadi jika tangan aktif bola. Tetapi jika bolanya yang menyentuh tangan, saya kira aturan itu tidak berlaku," kecam Poli.
   
Meski begitu, Poli memuji semangat tempur pasukannya yang pantang menyerah menghadapi tim sekuat Napoli di kandangnya sendiri. "Kami memainkan game dengan sangat bagus. Ini tidak mudah. Namun kami pulang dengan kepala tegak melawan tim yang amat tangguh," tegas Poli. 
   
Dengan hasil ini, Napoli tertahan di peringkat enam klasmen sementara serie A dengan 28 poin. Berselisih empat poin dari Inter Milan yang berada di posisi lima. "Para pemain tak berada dalam kondisi terbaik. Kami sama sekali tidak solid. Sebalinya, Bologna berlaga dengan bagus sekali," keluh pelatih Napoli Walter Mazzarri. (nur)

Selasa, 10 Januari 2012

Terang-terangan Ingin Gusur Djohar Arifin

OLAHRAGA - SEPAKBOLA
Selasa, 10 Januari 2012 , 17:17:00

JAKARTA -- Forum Pengprop PSSI (FPP) menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi di tubuh induk organisasi sepakbola tertinggi di Indonesia, itu sudah harga mati.

"Bagi kami harga mati KLB," tegas Ketua Forum FPP Dwi Irianto, Selasa (10/1), kepada wartawan di Gedung DPR.

"Kompetisi ini sudah berjalan, apa mau ada dibubarkan lagi ISL, IPL, atau digabungkan? Kan tidak mungkin," tegasnya.

Dia menegaskan FPP murni dan tidak ada tendensi apa-apa. Ia mengaku sudah melalui aturan yang benar, etika organisasi. "Kita sudah sowan kemana-mana, termasuk PSSI. Tapi, tidak  ada tanggapan," katanya.

Dia menegaskan FPP tidak akan mundur selangkah pun untuk meminta Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) menggelar KLB. "Ini amanah 452 pengprov. KPSI  harus meneruskan amanah itu," katanya lagi.

Lantas kapan KLB itu? Menurutnya pada 21 Januari 2042 akan digelar Kongres tahunan. "Pada 6 Maret akan digelar KLB. 21 Januari ditentukan semua teknisnya," katanya.

Ia menegaskan lagi agenda KLB memang salah satunya mengganti Ketua Umum PSSI. Ditanya apakah sudah disiapkan pengganti Ketum PSSI Djohar Arifin, Dwi menjawab, " Belum ada calon yang disiapin. Itu bukan tugas kita." (boy/jpnn)

Terang-terangan Ingin Gusur Djohar Arifin

OLAHRAGA - SEPAKBOLA
Selasa, 10 Januari 2012 , 17:17:00

JAKARTA -- Forum Pengprop PSSI (FPP) menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi di tubuh induk organisasi sepakbola tertinggi di Indonesia, itu sudah harga mati.

"Bagi kami harga mati KLB," tegas Ketua Forum FPP Dwi Irianto, Selasa (10/1), kepada wartawan di Gedung DPR.

"Kompetisi ini sudah berjalan, apa mau ada dibubarkan lagi ISL, IPL, atau digabungkan? Kan tidak mungkin," tegasnya.

Dia menegaskan FPP murni dan tidak ada tendensi apa-apa. Ia mengaku sudah melalui aturan yang benar, etika organisasi. "Kita sudah sowan kemana-mana, termasuk PSSI. Tapi, tidak  ada tanggapan," katanya.

Dia menegaskan FPP tidak akan mundur selangkah pun untuk meminta Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) menggelar KLB. "Ini amanah 452 pengprov. KPSI  harus meneruskan amanah itu," katanya lagi.

Lantas kapan KLB itu? Menurutnya pada 21 Januari 2042 akan digelar Kongres tahunan. "Pada 6 Maret akan digelar KLB. 21 Januari ditentukan semua teknisnya," katanya.

Ia menegaskan lagi agenda KLB memang salah satunya mengganti Ketua Umum PSSI. Ditanya apakah sudah disiapkan pengganti Ketum PSSI Djohar Arifin, Dwi menjawab, " Belum ada calon yang disiapin. Itu bukan tugas kita." (boy/jpnn)

KPK Diminta Tidak Politisasi Kasus Banggar

POLITIK - LEGISLATIF
Selasa, 10 Januari 2012 , 13:35:00

JAKARTA--Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Anis Matta mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi mempolitisir kasus dugaan suap dan mafia anggaran yang ditengarai melibatkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Kalau mau periksa anggota Banggar, silakan. Tapi jangan gunakan cara-cara lama seperti memeriksa Pimpinan Banggar secara bersamaan karena memeriksa pimpinan Banggar secara persamaan sudah mengarah kepada sikap mempolitisir dan menyalahkan institusi," tegas Anis Matta, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (10/1).

Banggar DPR lanjut Anis, adalah institusi dan kelengkapan alat kerja DPR. Kalau personal diduga bermasalah, silakan saja personal diproses. Tak perlu dikaitkan dengan lembaganya. Karena institusi ini kan berjalan terus, akan terus ada. Welcome saja.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memastikan akan memeriksa sejumlah anggota Banggar DPR terkait kasus dugaan suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) tahun 2011.

Secara resmi KPK telah menetapkan Wa Ode Ida Nurhayati dari Fraksi PAN sebagai tersangka. Dalam kasus yang sama, KPK juga telah memeriksa dua saksi masing-masing Haris Surahman dan staf pribadi Wa Ode, Sefa Yolanda. (fas/jpnn)

Rabu, 04 Januari 2012

Guru Boleh Lapor Kepsek

Rabu, 04 Jan 2012, view 10 x

RANTEPAO— Rupanya Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, dalam penyelenggaraan pemerintahannya benar-benar akan memegang prinsip transparansi dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan program pemerintahannya . Salah satunya yang disebut adalah dibidang proyek pembangunan fisik yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara.
Seperti yang diungkapkan Bupati Toraja Utara Frederik Batti Sorring kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa, 3 Januari kemarin menyatakan, bahwa dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan apakah itu pengadaan atau pekerjaan fisik bidang infrastruktur, jika ada yang bermasalah agar dilaporkan langsung ke Bupati.
Soalnya kata dia, di era transparansi ini, tidak ada yang perlu disembunyikan, tapi harus terbuka untuk masyarakat, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik untuk kemajuan daearah dan kesejahteraan masyarakat.
Kata Sorring, termasuk pembangunan-pembangunan yang masuk di sekolah-sekolah, kalau ada yang tidak beres karena ulah kontraktor pihak sekolah bisa menghadap langsung ke Bupati, dan kalau malu-malu, bisa menyurat langsung.
“Demi kebaikan, dan kemajuan pembangunan, bila ada proyek–proyek yang bermasalah supaya dilaporkan ke saya, tidak usah malu atau segan. Kita ini kan mau menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Termasuk proyek-proyek yang masuk di sekolah-sekolah, kalau ada yang bermasalah kepseknya atau gurunya bisa langsung menghadap ke saya untuk melaporkan kondisi proyek yang dianggapnya bermasalah,” pinta Sorring pada masyarakat dan kepsek atau guru. (mg16/ikh/d)

Kalbar Punya 3 Rumah Sakit Bergerak

NUSANTARA - KALBAR
Rabu, 04 Januari 2012 , 20:18:00

JAKARTA - Kalimantan Barat memiliki tiga Rumah Sakit Bergerak pada 2011 yakni di Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu dan Sintang. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, mengatakan, pada 2011, rumah sakit bergerak ada 10 tambahan baru.

Dari beberapa kabupaten di Indonesia, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu termasuk di dalamnya. "Tahun 2012 akan tambah 10 lagi  untuk di Kaltim dan lain-lain," kata Endang, kepada sejumlah wartawan, di Jakarta, Rabu (4/1).

Dijelaskannya, bahwa sebelumnya sudah ada 14 rumah sakit bergerak di seluruh Indonesia. Kemenkes akan terus menambah Rumah Sakit  Bergerak tersebut.

Menurutnya Rumah Sakit  Bergerak tersebut, tidak banyak memiliki fasilitas tempat tidur seperti kebanyakan RS pemerintah lainnya, tapi dilengkapi dengan kamar operasi. "Rumah Sakit Bergerak hanya memiliki 10 tempat tidur. Tapi, lengkap dengan kamar operasi," ujarnya.

Selain Rumah Sakit  Bergerak, Kalbar juga merupakan salah satu dari beberapa daerah yang memiliki Flying Health Care. Sebelumnya, Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, Kalbar, Paulos Hadi, mengatakan bahwa kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia, itu mendapat bantuan Rumah Sakit  Bergerak oleh pemerintah pusat pada 2011. "Rumah sakit itu ditempatkan di perbatasan," kata Paulos, kepada wartawan di Sanggau, akhir tahun lalu.

Dikatakannya, salah satu tujuan diberikannya Rumah Sakit  Bergerak itu  adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat perbatasan. Seperti diketahui, Sanggau merupakan salah satu kabupaten di Kalbar yang berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Tepatnya di Kecamatan Entikong. (boy)
POLITIK - PEMILU
Rabu, 04 Januari 2012 , 18:39:00
Belum Ada Orang Partai Daftar Anggota KPU

JAKARTA - Mendekati tanggal penutupan pendaftaran calon anggota anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni 6 Januari 2012, jumlah pendaftar mulai membludak.

Ketua Pansel KPU-Bawaslu, Gamawan Fauzi, menyebutkan, hingga Rabu (4/1) pagi, jumlah pendaftar calon anggota KPU sudah mencapai 222 orang. Sedang pendaftar calon anggota Bawaslu 94 orang.

Dari jumlah itu, belum satu pun pendaftar yang punya latar belakang sebagai pengurus partai politik. "Belum ada yang mendaftar dari pengurus partai," ujar Gamawan Fauzi di press room Kemendagri, Rabu (4/1).

Padahal, UU penyelenggara pemilu membolehkan pengurus partai ikut mendaftar sebagai calon anggota KPU atau Bawaslu, dengan syarat sudah mengundurkan diri dari partai saat mendaftar.

Gamawan mengatakan, dirinya bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin dalam kapasitas wakil ketua Pansel, sudah sepakat tidak akan ikut dalam proses pengambilan keputusan menentukan 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang akan diajukan ke DPR. Kesepakatan yang disebut Kode Etik itu telah ditandatangani. (sam)

Sandal Bekas untuk Penegak Hukum



 
NASIONAL - HUKUM
Rabu, 04 Januari 2012 , 06:57:00

Sejumlah anak saat mengumpulkan sandal jepit dalam acara penggalangan sandal jepit di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jakarta, Selasa (3/1). Sandal-Sandal yang terkumpul dalam aksi 'Seribu Sandal untuk Bebaskan AAL' ini untuk selanjutnya akan diberikan kepada pihak mabes polri sebagai bentuk protes atas Kasus hukum yang menyeret anak di bawah umur AAL, di Palu, Sulawesi Tengah. FOTO : INDRA HARDI/RM
JAKARTA - Simpati warga terus berdatangan dalam gerakan ’1.000 Sandal Bekas untuk Bebaskan AAL’. Sejak dibuka enam hari lalu di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  Jl. Teuku Umar No. 10-12, Menteng, Jakarta Pusat, ribuan sandal telah terkumpul. Dalam kesempatan itu KPAI meminta agar majelis hakim membebaskan terdakwa kasus pencurian sandal AAL dari jerat hukum.

""Kami sudah kirim surat kepada Pengadilan Negeri Palu tembusan Mahkamah Agung dan kepada Kapolda Palu tembusan Kapolri meminta agar proses hukum terhadap AAL ini tidak dikriminalisasi tapi lebih kepada perlindungan anak. Kepada majelis hakim kita minta AAL dibebaskan,"" ujar Ketua KPAI Maria Ulfa Anshor di kantornya, Selasa (3/1).

Dia menjelaskan, surat yang ditunjukkan kepada PN Palu sudah dilayangkan Senin (2/1), sedang surat kepada Kapolda Palu sudah dikirim seminggu sebelumnya. Menurutnya, proses untuk memperbaiki tingkah laku AAL bukan dengan mengurungnya di penjara. ""Bukannya kita membela kejahatan, AAL tetap salah, tapi harusnya dikembalikan kepada proses pengasuhan kepada orangtuanya dari pada dijatuhi hukuman,"" tandasnya.  Pihaknya juga memberikan pendampingan hukum serta pemulihan trauma terhadap AAL.

Dukungan untuk AAL juga hadir dari Pemerhati anak Seto Mulyadi.""Penjara bukan tempat buat anak. Kalau ada permasalahan jangan di pengadilan tapi selesaikan secara kekeluargaan,"" tukasnya. Kak Seto menambahkan, aksi ini bukan untuk menyindir tapi untuk mengingatkan agar ada gerakan nasional stop kekerasan terhadap anak

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komnas HAM, Nurkholis. Menurutnya penjara bukan tempat untuk anak karena dengan dipenjara, bukannya membentuk anak lebih baik tapi justru membuatnya semakin "nakal".

""Aksi ini adalah satir. Masyarakat ingin menyampaikan anda sebagai penegak hukum tapi tidak menegakkan keadilan. Yang terpenting, apakah pesan ini sampai, agar tidak sia-sia. Harus sampai pada pemegang kebijakan yaitu polisi,"" katanya. Nurkholis menambahkan, pihak berwenang harus merubah keadaan, tidak masanya lagi mempunyai kekuasaan lalu menggunakan kekuasaan untuk menindas kaum yang lemah. ""Ini abuse of power,"" tambahnya.

Salah satu warga yang bersimpati adalah Djubaidah, 60, wanita yang tinggal di Utan Kayu ini datang dengan membawa 80 sandal dalam karung. Dia bahkan rela menyewa mikrolet, untuk membawanya ke kantor KPAI. ""Saya hanya ingin keadilan bagi rakyat kecil. Masa hanya curi sandal hukumannya sampai lima tahun. Ini tidak adil,"" ungkap wanita yang datang bersama dua anak, satu cucu, satu keponakan dan tetangganya itu.

Karena apresiasi yang banyak dari masyarakat, KPAI masih menerima sumbangan sandal bekas itu. ""Rencananya posko dibuka sampai kasus ini selesai,"" ungkap relawan Posko, Budhi Kurniawan dari LSM SOS Children"s Villages Indonesia.

Aksi 1000 sandal ini sudah memenuhi target karena dari Alumni UI menyumbangkan 500 sandal, dari sebelumnya terkumpul sekitar 600 pasang sandal yang berhasil dikumpulkan. Sandal itu 74 pasang dari KPAI, Bekasi sebanyak 110 sandal, Cibubur sebanyak 138 sandal, Solo sebanyak 45 sandal, Tangerang 92 sandal, Rawamangun 86 sandal dan Cipinang 21 sandal.

KPAI menjelaskan, sesuai UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 Perlindnungan anak dan SKB serta Surat Edaran Kapolri dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), semua ini bisa dilakukan untuk menghindari dampak trauma pada anak dan meminimalisir pemidanaan pada usia anak, karena pada masa transisi dalam aspek perkembangan, anak mencari identitas, aktualisasi diri dan perhatian.

Aksi ini berawal dari kasus pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Palu, Sulawesi Tengah, AAL, yang diajukan ke meja hijau karena dituduh mencuri sandal polisi Briptu Ahmad Rusdi Harahap. Saat ini proses hukum sedang berjalan pengadilan dan jaksa mengancam hukuman 5 tahun penjara. (dew)

Minggu, 01 Januari 2012

Akhir Tahun, Sultra Raih Dua Rekor MURI

NUSANTARA - SULTRA
Sabtu, 31 Desember 2011 , 23:12:00

KENDARI - Nama Sultra tampaknya sudah familiar dalam catatan rekor Museum Republik Indonesia (MURI). Setelah sukses dicatat sebagai pemrakarsa hunting foto serentak dengan peserta terbanyak pada Juni 2011, pemrakarsa program pemberian beasiswa untuk restorasi pendidikan pada Oktober 2011, pemrakarsa pembangunan kantor, balai desa, kelurahan terbanyak pada Oktober 2011 dan pemrakarsa bantuan operasionl pendidikan terbanyak tingkat SMA sederajat, 31 Desember 2011, daerah yang dimpimpin Nur Alam ini kembali mencatatkan namanya dalam dua kategori sekaligus.

Dua rekor MURI yang kembali berhasil mengabadikn nama Sultra,  yakni sebagai pemrakarsa pemberian insentif guru terbanyak bagi 141.377 guru di Sultra, serta pendirian Badan Perkreditan Rakyat (BPR) terbanyak di daerah.

Karo Humas Pemprov Sultra, Axioma Boonde mengatakan,  keberhasilan yang dicapai Sultra, merupakan usaha dan kerja keras pemerintah. Tapi,   kata dia itu juga tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat di daerah ini.

"Sebenarnya, rekor MURI bukanlah tujuan bapak gubernur, mencanangkan berbagai program yang melibatkan orang banyak. Tapi, setidaknya, apa yang sudah dilakukan, tidak hanya memberi manfaat kepada masyarakat, tapi mendapatkan apresiasi. Mudah-mudahan, prestasi yang diperoleh tidak membut kita lupa diri, tapi menjadi motivasi untuk terus melakukan yang terbaik bagi seluruh masyarakt di Sultra," katanya. (fya)

Festival Kembang Api 60 Menit Non-Stop

NUSANTARA - SULUT
Sabtu, 31 Desember 2011 , 20:00:00

MANADO--Perayaan akhir tahun atau yang dikenal dengan Old & New pada 31 Desember hingga 1 Januari 2012 nanti akan berlangsung sangat meriah. Pasalnya, pada saat itu sudah dipastikan akan diwarnai festival kembang api selama 60menit non-stop.

Lokasi pelaksanaan Old & New kali ini pun sudah disepakati di Jalan Boulevard, tepatnya di depan kawasan Megamas yang berseberangan dengan Gedung Suzuki Mobil Sinar Galessong. "Acara ini akan menjadi pesta rakyat paling semarak,Jadi, masyarakat diimbau untuk ramai-ramai bersama di lokasi acara nantinya," imbau Kapolda Sulut Brigjen Pol Carlo B Tewu selaku penggagas acara itu, saat memimpin rapat kordinasi panitia di Mapolda Sulut.

"Pesta tahun baru kali ini akan lebih semarak karena kemasan acaranya sangat bervariatif" tegas Alex Sasialang selaku EO Perfecto Communication

Sementara itu, Kadis Pariwisata Sulut Ir Haefrey Sendoh selaku ketua panitia Old & New didampingi para wakil ketua masing-masing Kadis Pariwisata Manado DR Pieter Assa dan Karo Umum Pemprov Sulut F Kotambunan, telahmelakukan pengecekan seluruh acara, termasuk persiapan teknis lokasi.

Yang menarik, pada tahun ini panitia pelaksananya merupakan gabungan dari Pemprov, Pemkot Manado dan Manado Post. Karenanya, selain gubernur dan seluruh pejabat Pemprov akan hadir, juga jajaran pejabat Pemkot Manado dipimpin Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut akan bersama di acara itu."Acara ini akan bersamaan dengan launching 2012 sebagai Tahun Disiplin Kota Manado," tutup Assa.

Adapun dikarenakan dengan adanya event ini, jalur lalu lintas di kawasan Boulevard dan jalan Sam Ratulangi akan dijadikan satu arah, terhitung mulai dari pukul 00.00 Wita pada 30 Desember  atau Jumat malam hingga pukul 12.00 Wita pada tanggal 1 Januari 2012.  Untuk jalur Boulevard pun akan menggunakan jalan di dalam kawasan Mega Mas berhubung dengan kegiatan Festival Kembang Api ini berlokasi di depan Kawasan Mega Mas tepatnya didepan Suzuki (Sinar Galesong Pratama). (8)